PENINGKATAN FUNGSI MANAJEMEN PERWAKAFAN GUNA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

Oleh :

H.M.Mawardi Muzamil,SH,SE,MM,SpN **)

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menyatakan antara lain; memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.Wakaf merupakan salah satu manifestasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah dan amalan social. wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikelola secara professional.

Perserikatan Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 telah mengelola tanah milik wakaf maupun non wakaf seluas 3312, 62 Hektar (PP Muhammadiyah 2004)  atau 7,81 % dari tanah  wakaf diseluruh Indonesia berjumlah 25.876,61 Hektar (Depag, 1979- 1980 hal.71).

Perserikatan Muhammadiyah sebagai salah satu pranata keagamaan maupun masyarakat pada umumnya dalam praktek pengelolaan wakaf, belum sepenuhnya berjalan tertib, efektif dan efisien sehingga beberapa bidang tanah wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

———————–

*   Disampaikan dalam Workshop Manajemen Wakaf yang diselenggarakan oleh Majelis Wakaf, Zakat, Infak dan Shodaqoh, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah  Jawa Tengah pada  tanggal  16 Agustus 2009, di Aula Kantor PWM Jawa Tengah Semarang.

**) Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,  Dosen Tidak tetap Fakultas Hukum UNDIP dan Notaris-PPAT di Semarang, Wakil Ketua Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

Keadaan demikian tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan hal hal di atas maka perlu dikaji bagaimana meningkatkan manajemen Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional pada Nadhir Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah

Pengertian Wakaf

Perkataan  waqf yang menjadi wakaf dalam  bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu. (Fyzee. 196l – 76 ). Pengerian Wakaf menurut Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf; adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama lamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf tersebut  telah membagi wakaf dalam dua bentuk yakni :

(a)    wakaf benda tidak bergerak  meliputi hak atas tanah baik yang sudah maupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah , tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun,            benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku,

(b)   Benda bergerak yakni  harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:  uang; logam mulia;  surat berharga; kendaraan;  hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan  benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku. Antara lain tunduk pada Undang Undang nomor 41  tahun 2004 beserta aturan pelaksanaannya Peraturan pemerintah 42 tahun 2006.

Dari Undang Undang tersebut,  ditentukan   enam  unsur yang menjadi rukun wakaf yaitu  :

1.  Wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda nya.

2.  Nadhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola  dan dikembangkan  sesuai dengan peruntukannnya.

3.  Harta benda Wakaf yaitu  harta benda yang memeliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi secara syariah yang diwakafkan oleh wakif

4.  Ikrar Wakaf yaitu pernyataan kehendak yang diucapkan secara lisan atau tertulis dan / atau tulisan kepada Nadhir untuk mewakafkan harta bendanya miliknya.

5.  Peruntukan harta benda wakaf  sekalipun tidak dirumuskan secara jelas namun dirumuskan untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

6.  Jangka waktu wakaf dalam UU tersebut dirumuskan berbeda dengan ketentuan sebelumnya yakni selamanya atau untuk waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian Manajemen

Ilmu manajemen adalah ilmu mengurus orang atau manageman Kita bila membangun pabrik maka tidak dapat dilepaskan dari mengurus orang. Manusia sebagai Khalifah dimuka bumi, diberi wewenang untuk memakmurkan  dan memaknai dunia ini. Oleh karena itu ilmu manajemen sangatlah penting.  Untuk mengurus Wakaf perlu diketahui cara mengatur yang  benar agar fungsi wakaf sepenuhnya berjalan tertib dan efisien serta efektif, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Efesien ini dimaksudkan dalam menilai keberhasilan mencapai tujuan sudah diperhitungkan seberapa besar resorsis yang dikorbankan semakin besar perbandingan keuntungan dibandingkan dengan biaya berarti semakin besar efisiensinya. Atau  kita bekerja dengan cara dimana semua sumber yang ada dimanfaatkan, sehingga tidaklah percuma. Sedangkan efektif berarti melaksanakan sesuatu dengan; benar cara dan waktu yang tepat.

Sedangkan fungsi manajemen adalah tugas tugas yang selalu dilakukan manajemen dalam melaksanakan tugasnya yakni :

1.  Perencaaan dan pengambilan keputusan ( Planing decision making )

2.  Pengorganisasian ( Organization ).

3.  Kepemimpinan dan motivasi ( leading dan motivation)

4.  Pengawasan. (Controling ).

Beberapa Pakar Manajemen membagi fungsi yang berbeda tetapi menggambarkan hal yang sama. Kreitner (Harahap, 1996 hal 53) membagi fungsi manajemen sebagai berikut :

1                    Perencanaan

2                    Pengambilan keputusan

3                    Pengorganisasian

4                    Penetapan personalia

5                    Komunikasi

6                    Kepemimpinan

7                    Pengawasan.

Ad 1 Perencanaan.

Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Hal ini diasumsikan bahwa manajemen sudah diberi tugas  untuk mencapai tujuan. Didalam masyarakat belum terbiasa merencanakan apa yang harus dilakukan besok, karena didalam         Al Qur’an terdapat ayat yang melarang orang memastikan apa yang terjadi. Ayat ini sering disalah tafsirkan seolah olah kita tidak boleh merencanakan apa yang akan kita lakukan dikemudian hari. Kita tidak boleh mendahului Tuhan. Dengan perencanaan apa yang dilakukan dikemudian hari seolah olah kita mendahului Tuhan. Itulah persepsi terhadap ayat tersebut. Yang dilarang adalah memastikan atau menjamin yang akan terjadi .

Untuk  itulah harus diketahui tujuan dari Wakaf sebagai mana telah dirumuskan secara jelas dalam Pasal 4  Undang Undang nomor: 41 tahun 2004 bahwa: wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsuinya. Sedang fungsi Wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka pelembagaan wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi secara syariah. Untuk  memenuhi fungsinya tersebut maka harta benda tidak bergerak berwujud tanah yang dapat diwakafkan tidak hanya tanah milik atau Hak Milik sebagai mana tersebut dalam pasal 20 UUPA, yang merupakan hak turun temurun, tidak dibatasi jangka waktunya. Undang-Undang 41 tahun 2004 pasal 16 memberi kemungkinan bagi Wakif  untuk dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atas bagian dari bangunan serta tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; maupun benda bergerak yakni harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

.           Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a.         sarana dan kegiatan ibadah;

b.         sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c.         bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;

d.         kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e.         kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan   syariah  dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.  Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf  tersebut dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan Ikrar Wakaf. Sedang  dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf  (pasal 23 – 24  UU 41 tahun 2004).

Berkenaan dengan itu Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah sebagai Organisasi modern dituntut kemampuannya untuk mensosialisasikan Undang Undang tersebut sekaligus mengelola Wakaf secara proporsional, efektif dan efisien serta menciptakan tertib hukum dan administrasi guna melindungi harta wakaf tersebut.

Ad 2 Pengorganisasian ( organizing).

Organizing artinya mengelompokkan rencana kegiatan dan tugas tugas yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Setelah tujuan ditetapkan dan perencanaan untuk mencapainya telah ada, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengelompokan tugas sehingga terbagi dan dapat diindentifikasi  untuk memudahkan dalam menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mencapainya.

Dalam perwakafan baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak diperlukan suatau pelestarian  tujuan wakaf  dengan manajemen mengelolaan  dengan benar, baik, efektif dan efisien, yang dilakukan oleh Nadhir perorangan/ kelompok orang  maupun Organisasi atau Badan  Hukum yang diserahi  tugas  pengurusan dan mengawasi benda benda wakaf agar manfaatnya  dapat kekal dinikmati masyarakat.  Agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana  semestinya, hak dan kwajiban Nadhir disebut secara rinci dalam UU 41 tahun 2004 maupun PP nomor 42 tahun 2006.

Nazhir Pengelola Wakaf

Undang Undang 41/ 2004 dan PP 42 tahun 2006 menentukan bahwa Nazhir pengelola Wakaf, terdiri dari :Perseorangan, Organisasi; atau Badan Hukum  Nadhir Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah dalam mengelola wakaf baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak diberi amanah untuk  melestarikan  tujuan wakaf  dengan manajemen mengelolaan  yang benar, baik, efektif dan efisien. Agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana semestinya, maka Pengurus Perserikatan harus mempertimbangkan  menerima atau menolak atau meminta perubahan peruntukan/tujuan wakaf. Bila mana meneria sesuai dengan tujuan wakif, maka Nadhir harus dapat melaksanakan tugasnya untuk memenuhi tujuan Wakif dalam satu tahun. Nadhir apabila dalam jangka waktu 1 ( satu) tahun sejak Akta ikrrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KU.A) Kecamatan baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menghentikan dan penggantian Nadhir. Namun demikian ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri tanpa melalui KUA dan Keputusan BWI.

Nadhir  badan  hukum tersebut  tidaklah harus badan hukum yang diizinkan memiliki tanah milik sebagaimana diatur dalam P.P Nomor 38 tahun l963, tentang penetapan badan badan hukum  yang  dapat mempunyai  tanah  dengan hak milik sebagaimana  dimaksud  pasal  21 ayat 2 UUPA,  tetapi cukup Badan Hukum yang sah. Nadhir wakaf  Tanah Milik baik Badan Hukum maupun Kelompok Perorangan, haruslah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk memperoleh  pengesahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan  maksud  untuk  menghindari  perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan.

Nadhir Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah bila akan memperoleh baik tanah atau benda wakaf harus diwakili oleh Pengurus yang sah dan berwenang sesuai dengan Anggaran Dasarnya Pasal 11 , yaitu Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, Pengurus Pusat yang berkedudukan di Jakarta – Yogyakarta.

Dalam praktek karena Nadhir Badan Hukum seperti Perserikatan Muhammadiyah di Kecamatan kecamatan di Indonesia, tidak terdaftar dan memperoleh pengesahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka banyak tanah wakaf yang Nadhirnya bukan Organisasi atau Badan Hukum, tetapi para Pengurus Perserikatan Muhammadiyah, bahkan terdapat anggota Nadhir yang tidak seluruhnya anggota Muhammadiah dan tentunya tidak sesuai atau yang dikehendaki oleh Wakif.

Nadhir sebagai pengemban amanah dari Wakif untuk mengurus/ mengelola  harta wakaf tanah Milik dalam rangka mengekalkan  manfaat  sesuai dengan tujuannya, maka  nadhir  tentunya  mempunyai  kewajiban  mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Disamping itu Nazhir wajib membuat raporan secara berkara kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan  perwakafan yang dikelolanya (pasal 13 PP 42).

Nadhir Badan Hukum sebagaimana personifikasi dari orang maka yang berhak dan berwenang untuk bertindak keluar / mewakili Badan Hukum baik di luar maupun dalam Pengadilan dalam melakukan perbuatan hukum haruslah sesuai dengan Anggaran Dasar yang dibuat dan telah disahkan sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman ( sekarang Hukum  dan Hak Asasi Manusia) dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Nadhir Badan Hukum bila akan memperoleh baik tanah atau benda wakaf harus diwakili oleh Pengurus yang sah dan berwenang untuk itu sesuai dengan Anggaran Dasarnya, tidak kecuali dalam hal ini adalah Perserikatan Muhammadiyah sebagai Bahan Hukum yang tersebar diseluruh Indonesia serta beberapa wilayah diluar Negeri. Keadaan tersebut akan mengalami kesulitan bila Badan Hukum diwilayah yang letaknya jauh dari Pengurus Pusat bila akan menerima Tanah atau benda milik, sedangkan Anggaran dasarnya harus dilakukan oleh Pengurus Pusat yang berkedudukan di Jakarta – Yogyakarta.

Perserikatan Muhammadiyah sekalipun telah ditunjuk sebagai Badan Hukum yang berhak memiliki tanah milik, namun dalam kenyataannya mengelola bermacam macam status tanah yakni:  Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan tanah milik bahkan tanah Negara bekas Hak hak Eropa, belum lagi bermacam macam benda tidak bergerak maupun bergerak.

Demikian juga dalam hal pencatatan haknya. Adakalanya tanah Hak Milik yang dipunyai oleh Badan Hukum seperti Perserikatan tercatat milik Perserikatan Muhammadiyah, tetapi juga ada yang tercatat atas nama para Pengurusnya Perserikatan Muhammadiyah baik dengan tanpa Surat Wasiat, maupun disertai Surat wasiat dibawah tangan maupun Notariel yang menyatakan bahwa tanah itu bukan miliknya pribadi tetapi milik Perserikatan Muhammadiyah. Juga dalam cara memperoleh tanah yang dikuasai oleh Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah tersebut selain diperoleh dari Wakaf, Hibah, pembelian dan Wasiat. Berkenaan dengan hal tersebut maka harus diproses kembali atas nama Perserikatan Muhammadiyah.

Badan Pertanahan Nasional  telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 1710-300-D.II tanggal 21 Mei 2008 tentang Nazhir Tanah wakaf bahwa: Permohonan pencatatan perubahan / penggantian Nazhir, dapat diajukan oleh Badan Hukum (Perserikatan Muhammadiyah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

  1. Sertipikat tanah wakaf yang bersangkutan
  2. Surat Penggantian/ perbahan Nadir Perorangan ( Pengurus Perserikatan Muhammadiyah).

Dalam Surat Edaran Majelis Wakaf Dan  Zakat Infaq Shadaqah Pimpinan Pusat Muhammmadiyah nomor 55/1.7/K/208 tertanggal 26 Mei 2008, untuk mendapatkannya Surat Penggantian/ perubahan Nadir Perorangan (Pengurus Perserikatan Muhammadiyah) menjadi Nadhir Badan Hukum (Perserikatan Muhammadiyah), haruslah ditempuh melalui proses sebagai berikut :

  1. Pengurus Nazhir Perorangan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Tanah Wakaf membuat permohonan Kepada Kepala K.U.A Kecamatan ( Pejabat Pengesahan Nazhir), agar merevisi/ merobah ketetapan Pengesahan Nazhir yang semula tercantum Nazhir Perorangan menjadi Nadhir Badan Hukum (Perserikatan Muhammadiyah).
  2. Nadhir Badan Hukum (Perserikatan Muhammadiyah) hasil revisi terebut membuat permohonan kepada Kepala  Badan Pertanahan  Kabupaten/ Kota untuk perubahan/ penggantian Nazhir dari Nazhir Perorangan menjadi Nadhir Badan Hukum (Perserikatan Muhammadiyah), dengan melampiri persyaratan sebagai berikut :

–          Asli Sertipikat tanah Wakaf yang bersakutan

–          Asli Surat penggantian/ perubahan Nazhir dari Nazhir Perorangan Perserikatan Muhammadiyah menjadi Nadhir Badan Hukum (Perserikatan Muhammadiyah),

Ad. 3 Staffing / Penetapan Personalia

Staffing artinya penempatan atau penugasan orang.  Setelah  kegiatan tadi didafar dan dikelompokkan, maka ditentukan orang yang akan memimpin pelaksana tugas itu. Dialah yang berhak dan sekaligus bertanggung jawab untuk melaksanakan sesuai dengan ahlinya. Sebagai mana tuntunan Nabi bahwa kalau tugas itu diberikan pada orang yang tidak mampu, maka tunggulah kehancurannya. Dalam penempatan orang ( Sumber daya Manusia maka harus diiperhatikan beberapa kegiatan yakni :

1. Analisis pekejaan ( Job Analisis). Yaitu kegiatan pengumpulan dan pencaratan informasi  secara sistimatis tentang hal hal yang berkaitan dengan organisasi  yang yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf yakni :

a  Job Description : tgas tugas suat jabatan

Job Spesification : Daftar skill, kemampuan dan jenis pegawai yang diperlukan, baik yang berasal dari kalangan Muhammadiah maupun dari luar.

2. Meramalkan kebutuhan Sumberdaya Manusia, Berapa jumlah dan jenis pegawaiyang diperlukan yang berasal dari kalangan Muhammadiah maupun dari luar.

Ad 4. . Kepemimpinan dan Motivasi ( leading dan Motivation)

Kepemimpinan merupakan masalah yang sangat penting dalam manajemen. Bahkan ada yang menilai kepemimpinan merupakan jantungnya atau intinya manajemen Kepemimpinan dalah proses mempengaruhi orang lain untuk membentuk perilaku sesuai yang dikehendaki. Leading adalah memimpin, mengarahkan bawahan yang ditugaskan. Bawahan diarahkan dibimbing jangan hanya memerintah dari belakang meja. Pemimpin harus memonitor dan mengawasi kegiatan yang dibawahinya untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin haruslah melakukan penyesuaian agar yang drencanakan dapat dilaksanakan.

Perubahan semakit cepat baik dalam bidang ekonomi social dan teknologi.  Dan manusia merupakan komponen didalam perunahan itu. Manisia ikut berubah dan ikut dipengaruhi perubahan. Oleh karena itu seorang peminpin harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Rencana  juga bias berupah jika tidak ada penyesuaian, bias bahaya, bila perlu penyesuaian diri baik struktur organisasai maupun kegiatan untuk menerapkan semua itu. Tidak ada yang statis semua selalu berubah..

Motivasi adalah alasan sesseorang melakukan sesuatu. Atau apa yang menggerakkan melakukan sesuatu. Seorang pemimpin harus bias menggerakkan bawahannya untuk mengikuti perintahnya dalam proses pencapaian tujuan. Upaya meningkatkan motivasi merupakan  tugas manajemen yang sangat penting, sehingga seseorang bekerja tanpa merasa dipaksa.

Ada beberapa pakar menyebut fungsi ini sebagai koordinasi atau pengarahan. Artinya mengarahkan semua  bawahannya atau karyawan sehingga  bekerja sesuai dengan pola strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan sehingga tidak ada yang bekerja berbeda atau bertentangan dengan tujuan Organisasi. Semua sesuai dengan tujuan Organisasi.

Untuk menjadi pemimpin memerlukan berbagai persyaratan yang harus dimiliki seseorang dan biasanya persyaratan itu harus lebih dari yang lain .

Ad 5 Komunikasi.

Perserikatan Muhammadiyah yang yang telah berusia hampir satu Abad merupakan suatu lembaga atau organisasi yang terdiri dari jutaan anggota , mengatur lebih dari 27 Wilayah di Indonesia khususnya Jawa Tengah dengan  1 Daerah dan 35 Cabang serta berhungan dengan banyak pihak. Karena faktor yang berbeda tersebut, orang yang berbeda wilayah yang berbeda dan berbeda waktu maka diperlukan sistim komunikasi yang lancar agar semua kegiatan operasional dapat berjalan semestinya. Komunikasi ini penting agar semua kegiatan dapat terkoordinir dengan sebaik-baiknya bukan saja penyampaian sesuai pesan tetapi agar apa yang diinginkan atau didelegasikan kepada organisasi lebih rendah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baik lelalui Telepon , e-mail dan SMS , Surat dan sebagainya.

Ad. 6  Pengawasan

Pengawasan itu merupakan pemeriksaan apakah semua yang  terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan peinsip yang ditetapkan.

Kegiatan pengawasan merupakan bagian  dari fungsi manajemen. Oleh karena itu maka tanggungjawab pengawasan ada ditangan manejer-manejer, khususnya yang berada dalam garis komando. Untuk membantu mereka melaksanakan fungsi teknis maka dibentuk jabatan khusus yang menanganinya seperti jabatan pengawas (controller) atau internal (auditor).

Dalam UU  41 tahun 2004 telah mengatur tentang Pembinaan dimana dalam Pasal 63 dikatakan bahwa  Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengga raan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Halam hal ini  Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.  Dalam rangka pembinaan, tersebut Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pengawasan  itu  diperlukan karena beberapa hal :

1. Lembaga lingkungan yang erat dan keharusan untuk merespon perubahan    Komplekitas organisasi dimana Manajer tidak akan mampu menangani semua kegiatan  dengan orang dalam organisasi.

2. Kesalahan sekecil apapun jika tidak dikoreksi akan menimbulkan masalah besar.

Adanya kecenderungan atau dorongan kepada yang tidak baik yang dengan lihai sekali diperankan setan.Adapun Area pengawasan dapat dibagi dalam :

  1. Sumber Keuangan
  2. Sumber informasi
  3. Sumber Daya Manusia
  4. Sumber fisik.

Salah satu  komponen dalam pengawasan adalah peran Akuntansi. Dalam penyusunan tujuan maka diperlukan informasi dan system yang dihasilkan akuntansi dan format penyajiannya juga harus sesuai dengan format akuntansi. Pengukuran hasil kerja dilakukan melalui pencatatan kejadian atau transaksi yang dilakukan akuntansi melalui prosedur akuntansi sampai akhirnya dilaporkan melalui laporan keuangan. Dari system Akuntansi dapat disusun informasi actual sekaligus merupakan suatu pertanggung jawaban. Oleh karena itu Akuntansi sangatlah berperan dalam melakukan fungsi pengawasan khususnya melalui pendekatan system. Bagai mana caranya sistem ini berjalan dan menjamin terlaksananya pengawasan sudah implisit dalam sistem akuntansi.

Perwakafan baik berupa benda tetap benda tidak tetap maupun wakaf uang, diperlukan suatu pelestarian  tujuan wakaf yaitu, dengan manajemen mengelolaan dengan baik yang dilakukan oleh Nadhir  baik  perorangan/ kelompok orang, Organisasi, Badan  Hukum yang diserahi  tugas  pengurusan dan mengawasi benda benda wakaf agar manfaatnya  dapat kekal dinikmati masyarakat. Dengan adanya hak untuk menerima penghasilan dan penggunaan fasilitas  tersebut  kepada Nadhir sebagai imbalan yang pantas terhadap kebutuhannya, maka diharapkan dapat dihindari penyimpangan dari penggunaan wakaf.

Dalam pelaksanaannya para Nadhir perorangan di Jawa Tengah setiap tahunnya selalu melaporkan hasil pengelolaannya ke Kementerian Agama cq Kantor Wilayah Jawa Tengah namun karena hasilnya minim bahkan banyak yang sama sekali tidak menghasilkan maka laporannnya kebanyakan selalu NIHIL.

Kebanyakan Nadhir Badan Hukum/ Pengurus Yayasan Pemelihara Masjid disamping tiap tahun melaporkan keuangan kepada para pengurus juga tiap Jum’at selalu melaporkan pemasukan dan penggunaan keuangan  Masjid.

Lembaga Wakaf yang  bersifat/cenderung lestari/kekal, maka agar kelestarian dapat terwujud diperlukan jaminan yang sangat kuat agar harta wakaf tidak dapat/ tidak mudah dirubah maupun diganti.

Dalam hal perubahan status dan penggunaan wakaf tanah, para Ahli Hukum  Islam  tidak ada kesepakatan pendapat, sebagian melarang mutlak dan sebagian lagi memperbolehkannya dengan pertimbangan dari segi kemaslahatannya .

Menurut Imam Syafi’i Wakaf Masjid dilarang dijual secara mutlak, meskipun telah roboh. Hal ini berbeda dengan murid beliau Imam Achmad yang memperbolehkan menjual Masjid jika sudah tidak patut lagi sesuai tujuannya misalnya terlalu sempit atau ada bagian bagian yang telah rusak / roboh sehingga tidak berfaedah lagi. Dalam keadaan tersebut Masjid dapat dijual kemudian dengan harga itu dibangun Masjid baru yang diperlukan ditempat lain. Pendapat terakhir sesuai dengan Khalifah Umar Ibn Chotob yang pernah melakukan penggantian Masjid Kuffah dengan Masjid yang baru, serta tempatnya dipindahkan ketempat lain sebab tempat yang lama telah dijadikan pasar tempat orang banyak jual beli ( Hamid, l978- l0-l2 )

Sejalan dengan pendapat tersebut Ibnu Taimiah mengatakan bahwa yang menjadi masalah pokok adalah menjaga kemaslahatan dan menjaga jangan sampai rusak maupun kemanfaatannya, maka Abu Yusub mengijinkan penukaran tanah wakaf yang menghasilkan tetapi melebihi pembiayaanya untuk ditukar dengan tanah wakaf yang terjamin lebih produktif, karena lebih bermanfaat bagi wakif dan tidak mengurangi tujuan wakaf  ( Hamid, l978, hal.  27 )

Pada waktu yang lalu perubahan status wakaf tanah maupun perubahan peruntukan dapat begitu saja dilakukan oleh Nadhir tanpa alasan yang meyakinkan dan berdasar pendapat suatu Madzhab, sehingga kadang kadang menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama mereka yang langsung berkepentingan dengan wakaf tersebut.

Untuk memperoleh suatu jaminan hukum atas tanah wakaf maka menurut Undang Undang 41 tahun 2004 pasal 40 – 41 Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita,  dihibahkan, dijual,  diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.  Larangan tersebut  dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang. kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Penganggaran ( Budgeting)  .

Penganggaran merupakan landasan kerja Organisasi atau Perusahaan. Pada hakekatnya semua kegiatan harus berdasarkan anggaran (budget). Anggaran ini akan dibandingkan dengan realisasi yang direkapitulasi oleh sistem akuntansi. Perbedaan anggaran dan realisasi dapat dijadikan sebagai  bahan untuk kajian penyebabnya. Jika penyimpangan itu menguntungkan maka dapat dijadikan percontohan Dan jika sebaliknya dapat dijadikan pelajaran yang berharga untuk perbaikan system yang sedang berjalan, sehingga kesalahan tidak lagi berlangsung lama dan semakin memperburuk suasana. Sistem budget itu merupakan alat Bantu untuk mengetahui prestasi dan motivasi upaya untuk mencapai prestasi yang lebih baik dimasa mendatang.

Kesejahteraan Umum

Kata sejahtera nenurut bahasa berarti keamanan dan keselamatan hidup. Sedang yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan hidup manusia yang aman, tenteram dan dapat menenuhi kebutuhan hidup Secara bahasa sejahtera merupakan lawan dari kata miskin. Orang miskin berarti tidak tidak sejahtera, sebaliknya orang yang sejahtera berarti tidak miskin. ( Daud Ali, & Habibah,1995 hal 275)  Dengan demikian sebaliknya miskin merupakan keadaan hidup manusia yang tidak aman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Dalam ilmu sosial telah digagas tolok ukur kemiskinan. Tolok ukur yang umum dipakai dalam menentukan kesejahteraan adalah tingkat pendapatan perwaktu kerja perbulan. Tolok ukur yang lain adalah kebutuhan relatif perkeluarga. Di Indonesia  pernah disusun dua tolok ukur dalam menentukan kemiskinan.  Pertama penghasilan . Keluarga digolongkan sebagai kelompok miskin jika berpenghasilan Rp 30.000 atau tebih rendah. Kedua konsumsi beras. Keluarga digolongkan sebagai kelompok miskin jika makan kurang dari 320 Kg beras didesa atau 420 Kg di Kota pertahun (Supardi Suparlan 1986, hal 130). Sementara Mubiarto  menyatakan bahwa batas miskin adalah pemenuhan pangan yang kurang dari 1.700 kalori perhari             Untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera menarankan : petama, mengurangi kesengjangan social antara kelompok yang ada dala masyarakat . Kedua memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara hahir dan batin. (Mubiarto, 1988 hal. 1)

Dalam Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf memuat kata Kesejahteraan umum pada pertimbangan dan ketentuan umum pengertian wakaf, serta  Pasal  5  yang menjelaskan fungsi Wakaf  adalah   mewujudkan   potensi  dan

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum namun dalam penjelasan dikatakan cukup jelas.

Berkenaan denga hal tersebut maka diharapkan wakaf sebagai  lembaga sosial merupakan salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi  Umat Islam  untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Penutup

Pengan penguasaan/ Pengelolaan Wakaf Perserikatan Muhammadiyah baik benda bergerak maupun tidak bergerak serta telah dikeluarkan berbagai Undang Undang dan  peraturan perundangan lainnya, serta  para pengelolanya perlu meningkatkan fungsi manajemen pengelolaaan wakaf yang dilakukan secara professional sesuai dengan prinsip prinsip, maka wakaf sebagai pranata keagamaan nantinya tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Semarang, 16 Agustus 2009

Berdasarkan hal hal di atas maka perlu dikaji bagaimana meningkatkan manajemen Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional pada Nadhir Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah

PENINGKATAN FUNGSI MANAJEMEN  PERWAKAFAN

GUNA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM *)

K E P U S T A K A A N

Abdul Ghofur, Anshori,  2006, Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta.

Adijani Alabij,, 1989, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Rajawali Pers Jakarta

Asaf AA Fyzee, Arifin Bey M & Zain Djambek (Alih bahasa)  1959, Outlines  of  Muhammad  Law, Pokok Pokok Hukum  Islam, I, Tintamas, Jakarta

Boedi Harsono, 1970 dan 2002 Undang Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Dan Pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia, Jambatan, Jakarta

Boedi Harsono, 1984 dan 2002, Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan Peraturan  Peraturan  Hukum  Tanah, Jambatan , Jakarta

Daud Ali, Mohammad, 1988, Sistem   Ekonomi  Islam  Zakat  dan Wakaf, UI press, Jakarta

Departemen Agama, 1982, Wakaf Tanah  Potensi Dan Masalahnya, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, Jakarta

Departemen Kehakiman & HAM 2002, Pengelolaan Milik Persyarikatan Muhammadiyah ditinjau dari Hukum Syariah dan Hukum Formal , Majelis Wakaf, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah  Kalimantan Barat .

Mawardi Muzamil, Muhammad, 1983, Pembaharuan Hukum Perwakafan  Tanah Milik   Menuju   Perwujudan   Fiqih Indonesia, Ahkam, Semarang

Mawardi,Muzamil, Muhammad, 1991, Administrasi Perwakafan Tanah Milik, Pustaka Alternatif, Semarang

Rachmat Djatnika, Wakaf  Tanah ( Study Diachronique ) Al Ikhlas,  Surabaya.

Sofyan Syafri Harahap,  1996, Manajemen Kontemporer,  Raja Grafindo, Jakarta.

Zahri, Hamid, 1978, Permasalahan Wakaf, IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta (Makalah)

PENINGKATAN FUNGSI

MANAJEMEN  PERWAKAFAN

GUNA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

Oleh :

H.M.Mawardi Muzamil,SH,SE,MM,SpN

MAJELIS WAKAF DAN ZIS

PIMPINAN WILAYAH  MUHAMADIYAH

JAWA TENGAH

2009


At last you are here. Be bold. Sieze the moment. Be the first to take the opportunity to post a comment here.

We have beeen waiting for you to arrive here to provide your feedback. Now that you are here, go ahead and post a quick note. We would appreciate it.

Add Your Comment, Feedback or Opinion Here

Your email is safe here. It will not be published or shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>