materi

Posted on: Oktober 6th, 2011 by

PERBANDINGAN SISTEM  HUKUM

Oleh :

HM.Mawardi Muzamil, SH,SE,MM,SpN.

PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER ( S 2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2010

PERBANDINGAN SISTEM  HUKUM
BAB  I  PERKEMBANGAN PERBANDINGAN SISTEM  HUKUM
Sejarah Perkembangan
Istilah  dan Pengertian Sistem Hukum
Manfaat  Perbandingan Sistem Hukum
BAB  II  Berbagai Sistem Hukum Di Dunia
Pendahuluan
Sistem Hukum Romawi – Jerman
Common Law Sistem
Sistem Lain
BAB  III   AGAMA  ISLAM  SEBAGAI SISTEM  HUKUM
Pengertian  Hukum
Agama Islam Sebagai Sistem Hukum
Pengertian Syari’ah, Fiqih dan Din
Sumber Sumber Hukum Islam
Methodologi Penelitian Islam
BAB  IV  PERKEMBANGAN DAN ALIRAN MODERN HUKUM ISLAM
Masa Rosulullah
Masa Sahabat dan Khulafaurrosyidin
Masa Sahabat dan Thabi’in
Masa Madzhab  dan Pengkodivikasian.
Masa kelesuan pemikiran.
Masa Kebangkitan kembali dan Pembangunan.

BAB  VI  PANDANGAN BARAT TERHADAP ISLAM
Sistem Hukum Modern
Pandangan Barat Terhadap Nabi Muhammad
Pandangan Barat Terhadap Islam
Pandangan Barat Terhadap Sistem Hukum Islam
Hubungan Hukum Adat Dengan Sistem Hukum Islam.
Perbandingan Sistem Hukum Adat, Islam dan Barat.

BAB VII  PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL.
Positivisme Hukum.
Aliran Hukum Murni
Utilitarianisme
Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia
Pembangunan Sistem Hukum Nasional
Pembentukan Kodivikasi maupun univikasi Hukum Nasional.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BERBAGAI SISTEM HUKUM DI DUNIA – Satjipto 235 – 258
PANDANGAN BARAT TERHADAP ISLAM — ade  176 -182
Kekayaan dalam  Islam—–Ade maman  191  – 204
Metodologi Penelitian dalam Islam——-Thahir  Bunga rampai    hal 107 -113
Kontrak  dalam Islam  ade maman  134 135
Kesamaan hukum islam dengan hukum sipil — ade maman 259 – 260
Refomulasi hukum islam——- ade 264 – 267
JENIS   HERARKHI  PERATURAN
PENGARUH SISTEM HUKUM BARAT, ADAT ISLAM THD HUKUM NASIONAL
PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Ghofur 5 7
Kontribusi Hukum Islam terhadap Hukun Nas.  Mawardi
Hukum Islam di Indonesia

B A  B   I
PERKEMBANGAN PERBANDINGAN SISTEM  HUKUM
Sejarah Perkembangan
Perbandingan hukum sebagai ilmu di dunia Barat merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang sangat muda, baru tumbuh secara pesat pada akhir Abad ke 19 atau pada permulaan Abad ke 20. Sebelumnya itu memang sudah dilakukan usaha usaha untuk memperbandingkan beberapa sistem satu sama lain akan tetapi pada waktu itu belum dapat dikatakan telah dilakukan penelitian dengan cara pembandingan yang dilaksanakan secara sistimatis dan berkesinambungan dengan maksud mencapai suatu tujuan tertentu.
Suatu usaha penelitian secara berencana belum dilakukan. Segala sesuatu masih berjalan secara insidentil jika ada keperluan untuk itu. Atas dasar tradisi tersebut maka usaha perumusan Rancangan Undang Undang Dua belas Meja ( law of the XII tables) dapat dikatakan merupakan hasil dari penelitian secara perbandingan, begitu juga halnya denan usaha perumusan asas asas hukum pokok yang bersifat umum hukum kebiasaan di Perancis dan Deutsches Privatrech di Jerman. Usaha penelitian tersebut belum dilaksanakan secara sistimatis dan berkesinambungan Perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru  tampak jelas pada akhir Abad XIX dan Permulaan Abad XX
Adapun Sistem-sistem hukum tersebut adalah :
(1) Sistem Common Law, dianut di Inggris dan bekas jajahannya, pada umumnya, bergabung dalam Negara-negara persemakmuran,
(2) Sistem Civil Law yang berasal dari hukum Romawi, dianut di Eropa Barat kontinental dan di bawa di negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah Kolonial Barat dahulu,
(3)  Sistem Hukum Adat, dianut dinegara-negara Asia dari Afrika,
(4) Sistem Hukum Islam, dianut oleh orang-orang  Islam dimanaun mereka berada, baik di Negara-negara Islam maupun dinegara-negara lain yang penduduknya beragama Islam di Afrika Utara, Timur, di Timur Tengah dan Asia, dan
(5) Sistem Hukum Komunis/  Sosialis dianut  Uni Soviet dan satelit-satelitnya.
B    Istilah  dan Pengertian Sistem Hukum.
Sebelum memahami yang dimaksud dengan Sistem Hukum maka terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri. Sedang pengertian hukum hanya akan dibahas secara sepintas mengingat pusat pembahasan ini bukan pada bidang ilmu dan teori hukum.
Beberapa pakar mendefinisikan Sistem kedalam beberapa pengertian yang berbeda beda, namun demikian pada dasarnya definisi tersebut bersifat saling mengisi dan melengkapi. Secara semantik istilah Sistem diambil dari bahasa Yunani yakni  Sistema yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam macam bagian.
Ludwig Von Bertalanffy menyatakan Sistems are complexes of elemen standing in interaction  Bila mana mengartikan istilah Sistem Hukum, maka tidak berarti menggabungkan pengertian Sistem dan Pengertian Hukum secara apa adanya, karena Istilah Sistem Hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yakni : Sistim Hukum adalah merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi istitusi, prosedur, aturan hukum, dalam kontek ini ada satu Negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya Sistem hukum setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat  Ekonomi  Eropa dan Perserikatan Bangsa Bangsa
Sistem merupakan tatanan atau kesatuan utuh terstruktur terdiri dari bagian bagian atau unsur unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normative. Dengan kata lain Sistem Hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama kearah tujuan kesatuan             (Sudikno, 2001, hal 18)
Menurut Lawrence M Friedman, Sistem Hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Dengan kata lain Sistem Hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk Hukum), Struktur dan Budaya Hukum ( Ade, 2008, hal.11)
Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem hukum itu meliputi unsur unsur, seperti struktur, kategori dan Konsep ( Satjipto, 2006,hal 235).
Pengertian lain dari Sistim Hukum dalam kontek Indonesia dinyatakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional ( BPHN)  bahwa Sistem Hukum terdiri dari elemen elemen sebagai berikut :
1).  Materi hukum ( tatanan Hukum) yang didalamnya terdiri dari :
a.  Perencanaan hukum
b.  Pembentukan hukum
c.  Penelitian hukum
d.  Pengembangan hukum
Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah   ditetapkan, yang dapat berbeda dari waktu kewaktu karena adanya kepentingan dan kebutuhan.
2). Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi : Penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum.
3). Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal hal yang bersifat fisik.
4). Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya
5). Pendidikan hukum. ( Ade, 2008, hal 14-15)
C.  Manfaat  Perbandingan Sistem Hukum.
Masyarakat hukum pada awalnya menghadapi kesulitan untuk mengartikan penggunaan dari terminologi perbandingan hukum (comparative law). Secara garis besar telah terjadi pembagian ilmu hukum menjadi cabang-cabang tersendiri dari hukum nasional, seperti misalnya hukum keluarga, hukum pidana, hukum perjanjian, dan sebagainya. Namun demikian, perbandingan hukum tidak juga dibedakan sebagaimana ilmu hukum lainnya. Ketidak jelasan ini ternyata memberikan andil yang cukup besar terhadap munculnya kontroversi dan kesalah pahaman yang menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya studi perbandingan hukum. Salah satu konsekuensi logisnya, bahwa perbandingan hukum seakan menjadi suatu literatur yang tersimpan rapat, obsesif dan steril untuk jangka waktu yang cukup panjang. Metode suatu perbandingan dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran dan pengetahuan manusia sehari-hari. Secara sederhana, dalam berbagai tingkatannya, memperbandingkan satu dengan yang lainnya merupakan hal yang pasti terjadi hampir di dalam seluruh bidang kehidupan manusia.
Adapun manfaat atau kegunaan mengkaji perbandingan Sistem Hukum sudah tentu dengan  mempelajari berbagai Sistem Hukum Asing atau Sistem Hukum yang berlaku diberbagai Negara;
Menurut Sudarto kegunaan yang bersifat umum yakni :
–Memberi kepuasan bagi orang berhasrat mengetahui yang bersifat ilmiah
–Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri.
–Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.
Sedang yang bersifat khusus: berkaitan dengan asas nasional aktif yang membawa konsekwensi Pasal 5 ayat 1 ke 2 KUHP (Barda, 2002 hal. 17)
Sedang menurut Ade Maman Suherman perbandingan Sistem Hukum ditujukan untuk memperoleh suatu pemahaman yang comprehensive tentang semua sistem hukum yang eksis secara global dan paling tidak diperoleh manfaat :
1   Manfaat Internal :  Dengan mempelajari sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal hal positif dari sistem asing guna pembangunan hukum nasional
2.   Manfaat eksternal :  Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum baik individu, organisasi maupun Negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.
3.   Untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum Supranasional.

BAB  II
BERBAGAI SISTEM HUKUM DI DUNIA
Pendahuluan
Di dunia ini tidak kita jumpai satu sistem saja, melainkan lebih dari satu. Adapun yang dimaksud dengan Sistem hukum disini meliputi unsur-unsur, seperti : struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai.
Kita mengenal setidaknya dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Orang juga lazim menggunakan sebutan Sistem Hukum Romawi-Jerman atau  Civil Law Sistem untuk yang pertama, dan  Common Law Sistem untuk yang kedua.  Sebagai akibat dijajah oleh Belanda, maka Indonesia memakai sistem hukum yang berlaku di Eropa Benua atau sistem hukum Romawi-Jerman atau “Civil Law Sistem  (Satjipto,  2006, hal 235- 252) .
Sistem Hukum Romawi – Jerman
Sistem hukum Romawi – Jerman adalah sistem yang dipakai di Indonesia, tampaknya ia dikenal dengan nama Civil Law Sistem, yang terjemahan harfiahnya menjadi Sistem Hukum Sipil. Sistem Hukum Romawi – Jerman tidak bisa dilepaskan dari Hukum Romawi kuno  sebagai modalnya. Tetapi kita juga tidak dapat mengatakan bahwa sistem hukum Romawi – Jerman yang  dikenal sekarang ini adalah sepenuhnya mencerminkan ciri Romawinya. Sistem hukum ini mulai muncul pada abad ke XIII dan sejak saat itu senantiasa mengalami perkembangan, perubahan atau singkat kata menjalani suatu evolusi. Selama evolusi ini ia mengalami penyempurnaan yaitu menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya yang berubah. Oleh karena itulah kita tidak dapat menyamakan begitu saja Sistem Hukum Romawi – Jerman ini dengan hukum Romawi. Sekalipun ia memang merupakan kelanjutan hukum tersebut, dalam evolusinya itu Hukum Romawi – Jerman kemudian banyak dimasuki oleh unsur yang datang dari luar hukum Romawi.
Hukum Romawi – Jerman banyak di bentuk di Eropa dan muncul pada abad ke XIII. Pada abad ke XIV hingga abad ke XVII disebut sebagai masa pembangunan kembali atau renaissance. Pada kurun sejarah itu orang dibangkitkan kegairahannya  untuk mempelajari kembali  kebudayaan kuno, kebudayaan Yunani dan Romawi. Abad ke XII dan ke XIII merupakan masa-masa penggodogan Sistem Hukum Romawi – Jerman. Pada masa-masa itu tentu saja kita belum dapat berbicara mengenai kehadiran sistem hukum tersebut sebagai suatu bangunan yang penuh dan lengkap.
Kebangunan pengkajian Hukum Romawi juga terjadi di dalam lingkungan universitas. Bahan dasar pengajaran hukum terdiri dari hukum Romawi dan hukum gereja (Cannon Law). Disini  mengalami  juga suatu evolusi. Para glossator mencoba memberi arti kepada codex justinianus. Kemudian datang giliran para post glossator pada abad ke XIV. Mereka ini melakukan suatu gerakan penjernihan  terhadap hukum-hukum Romawi dan banyak membuang hal-hal yang mereka anggap tidak pada tempatnya lagi. Dengan demikian mereka telah menempatkan hukum Romawi kedalam konteks perkembangan masyarakat pada masa itu. Dilihat dari hukum Romawi itu sendiri, maka gerakan itu telah banyak merusak hukum tersebut. Oleh para post glossator Hukum Romawi dipakai  untuk menghadapi perkembangan masyarakat yang baru sama sekali. Cara mereka menyajikan karyanya adalah sistematis dan ini sangat berbeda dengan hukum aslinya dengan kasuistis.
Common Law Sistem
Perbedaan  yang sangat menonjol dengan Common Law sistem dengan sistem Romawi – Jerman atau civil law sistem adalah, bahwa Common Law Sistem tidak dikembangkan dalam universitas atau melalui penulisan doktrinal, melainkan oleh para praktisi dan proseduralis. Keadaan ini menjelaskan mengapa sistemnya tidak langsung mengenai kaidah-kaidah untuk kasus-kasus konkrit. Pengadilan, khususnya pengadilan kerajaan, memegang saham yang sangat besar dalam sistem hukum Inggris ini. Struktur yang demikian ini sangat berbeda dengan sistem hukum Romawi- Jerman yang memberikan peranan besar kepada badan pembuat undang-undang dan perundang-undangan. Kaidah-kaidah yang dihasilkan hanya memberikan kerangka dan pedoman bagi pengambilan keputusan saja. Sedang pada Common Law kaidah itu tertuju secara konkrit kepada penyelesaian  suatu kasus tertentu. Keluarga Common Law ini, dengan beberapa kekecualian, meliputi negara-negara yang berbahasa Inggris.
Sebagaimana hukum Romawi menjadi modal dan asal-usul hukum Romawi – Jerman, maka hukum Inggris menempati kedudukan yang demikian itu untuk Common Law, tetapi berbeda halnya dengan evolusi yang dialami oleh hukum Romawi, maka Hukum Inggris ini berkembang secara mandiri dan hanya sedikit sekali di pengaruhi oleh hukum lain. Tidak dikenal adanya modernisasi seperti pada hukum Romawi melalui penggarapan para teoritis penulis Hukum doktrinal, juga tidak dikenal transformasi melalui kodifikasi. Juris Inggris bangga dengan mewujudkannya dalam perjalanan sejarah tetap langgeng, yang merupakan hasil dari tradisi panjang dan tidak pernah diganggu oleh revolusi. Dimuka memang telah dikatakan bahwa melalui proses transformasi menjadi hukum modern, hukum Romawi yang asli telah menjadi rusak. Perbedaan yang mencolok antara kedua sistem tersebut adalah bahwa pada Common Law  orang menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sedang hukum Romawi – Jerman memberikan tekanan pada ciri logis dan rasionalnya.
Berbeda sekali dengan hukum Romawi – Jerman yang menyandarkan  pada kerangka perundang-undangan Common Law terutama mendasarkan pada prosedur sampai dengan abad ke XIX, perhatian para juris Inggris di tarik kearah  beraneka macam prosedur formalitas melalui writ. Dengan demikian mereka kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peyelesaian sengketa. Disini kita melihat salah satu aspek yang sangat membedakannya dari Sistem hukum Romawi-Jerman. Common Law bukanlah merupakan suatu sistem yang ditujukan kearah penggarapan keadilan, melainkan lebih merupakan kumpulan prosedur yang di rancang untuk mencapai penyelesaian dalam suatu sengketa. Pada setiap proedur pihak-pihak harus dapat merumuskannya kedalam formula yang khas sebagaimana ditentukan; kegagalan untuk memenuhi persyaratan itu akan berakibat fatal bagi penyelesaian perkara.
Kalau sekarang kita melihat kategori dan konsep yang dipakai dalam Common Law, maka hal yang sangat menonjol adalah tidak adanya pembedaan prinsipiel antara Hukum Publik dan Hukum Perdata; tidak ada perbedaan antara hukum perdata dan hukum dagang. Dalam pada itu  Common Law membuat pembedaan antara Common Law dan equity; juga pembedaan antara real property dan personal poperty. Para juris dari keluarga Romawi-Jerman yang biasa mengenal lembaga-lembaga kekuasaan orang tua pengakuan anak luar kawin, hak memungut hasil, daya paksa. Dan sebagainya. Tidak akan menjumpai pada Common Law. Dalam pada masa itu ia akan dihadapkan pada kategori kelembagaan ain seperti trust, bailment, trespass dan lain-lainnya.
Perbedaan lain yang penting adalah tentang konsep Kaidah hukum. Dalam Common Law kaidah ini berkembang melalui keputusan keputusan hakim. Hal ini berbeda dengan sistem Romawi Jerman yang mengembangkan kaidah hukum secara sistematis doktrinal dan berdasarkan perundang undangan yang dibuat oleh badan legislative. Oleh karena itu kaidah kaidah hukum Common law kurang dirumuskan secara umum sebagaimana pada sistem Romawi Jerman dan dengan demikian kita akan menjumpai lebih banyak kaidah hukum yang mempunyai isi konkrit.
Penulisan hukum tidak mempunyai arti penting di Negara-negara Common Law. Berbeda dengan keadaannya di Eropa benua, perkembangan hukum di Inggris lebih banyak dilakukan oleh para hakim daripada oleh penulis dan guru besar. Keadaan yang demikian itu sudah mulai berubah sejak  abad ke XIX. Sekarang para mahasiswa  juga sudah terdidik  diuniversitas dan mereka ini sudah lebih mempelajari hukum  melalui kuliah, tulisan dosen dan buku teks. Di banding dulu, pada saat mereka hanya mempelajari himpunan keputusan yang di peruntukkan bagi para praktisi.
Sistem Lain
Kedua sistem hukum sebagaimana di uraikan di muka seolah-olah membelah dunia kita ini menjadi dua kubu. Oleh karena itu sangat pentinglah bagi para penstudi hukum untuk mengetahui  kedua sistem tersebut. Disamping kedua sistem tersebut masih dapat dikenali tatanan hukum yang lain, yang layak juga untuk meyandang  sebutan sistem hukum. Dalam hubungan ini kita di hadapkan  kepada hukum di Negara-negara Sosialis dan Komunis, yang bisa disebut Hukum Sosialis .
Disamping itu juga kita mengenal Hukum Islam yang didasarkan pada kitab suci al-Qur’an. Selanjutnya orang masih membuat pembedaan antara hukum yang di pakai suatu Negara, sekalipun pada dasarnya Negara itu termasuk kedalam keluarga Common Law atau hukum Romawi- Jerman. Hal ini disebabkan oleh karena  dalam perkembangannya di masing-masing Negara pola dasar dari model aslinya telah mengalami perkembangan yang khas sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian kita bisa saling berbicara tentang Hukum Amerika Serikat. Hukum Cina, Hukum Jepang, Hukum Negara –negara Afrika dan lain-lain ( Satjipto, 2006, hal 235-252)

BAB  III
AGAMA  ISLAM  SEBAGAI SISTEM  HUKUM
A.  Pengertian  Hukum
Perkataan Hukum berasal dari bahasa Arab. Hukum menurut loghat berasal  dari  pokok  kata Hakama  yang berarti meninjau dan menetapkan  sesuatu  hal dengan adil, dengan tidak berat sebelah. Hampir  semua  Ahli  Hukum telah  memberikan  devinisi  namun  ternyata pendapat / devinisi tersebut selalu berbesa beda  dengan  pendapat para ahli yang lain . Ketidak sepakatan para ahli  dalam  memberikan  devinisi,  karena luasnya  lapangan lapangan  hukum,  banyak segi dan bentuknya (Apeldorn, l975, hal. l3). Meskipun tidak ada kesepakatan dalam memberikan suatu devinisi, namun sebagai pegangan bagi orang yang sedang belajar tentang hukum dengan diberikan beberapa devinisi tentang hukum .
Menurut Utrech, (1953 hal. 8) salah seorang Sarjana Hukum Belanda yang pernah mengajar di Indonesia menyatakan : Hukum adalah  himpunan petunjuk petunjuk  hidup (perintah  perintah dan larangan larangan) yang mengatur tata tertib  dalam  masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya dikatakan bahwa: Hukum itu  baru  ada  setelah  adanya masyarakat Bilamana tidak ada masyarakat orang, maka  tentu tidak ada hukum.
Berdasarkan  pendapat tersebut maka yang dikatakan hukum  itu  hanyalah  sebagai sesuatu yang mengatur masyarakat manusia saja,  sedang diluar masyarakat manusia seakan tidak ada hukum lagi.
Lain halnya dengan Hazairin yang memberikan dua macam pandangan mengenai hukum:
1. Paham kemasyarakatan :
Menurut  paham kemasyarakatan hukum hanyalah suatu segi  dari  penjelmaan  hidup kemasyarakatan, yaitu  serangkaian  perhubungan  yang tertentu yang timbul dalam dan dari masyarkat yang  tertentu  pula,  yaitu serangkaian peraturan hidup yang berpokok pada  hak  dan kewajiban yang berlaku selama dikuatkan oleh masyarakat  itu,  yang  akan  terletak tidak berkekuatan manakala  masyarakat  itu  berobah  sikap dan menimbulkan penjelmaan yang baru  yang  sesuai  dengan kebutuhan hidupnya .
2  Paham Ke Tuhanan .
Menurut  paham KeTuhanan hukum bukanlah hanya  suatu  segi  dari  penjelmaan  hidup kemasyarakatan saja, yang  semata  mata  hanya  bertakluk  kepada  unsur unsur yang  ada  dalam  pergaulan  manusia dengan manusia saja dalam masyarakat itu.
Selain dari perhubungan antara manusia dengan manusia  yang  dengan  demikian  merupakan  masyarakat  sesama  manusia,  setiap  manusia  yang menjadi anggota masyarakat itu mempunyai  pula  mau  tak  mau  perhubungan  roh dengan roh  akbar,  yakni  perhubungan  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  kepada  siapa  tergantung  hidup  matinya,   demikian  juga  keselamatan  hidup   kemasyarakatannya  (Hazairin, l974 hal. 67).
Menurut pandangan pertama, hukum itu dilihat sebagai masalah  manusia dan antar sesama manusia. Sedang unsur unsur lain seperti hubungannya dengan alam disekeliling atau bahkan dengan  Tuhan  yang menjadikan manusia itu sendiri tidak mendapat perhatian.
Sedang  menurut  pandangan  kedua  justru  sebaliknya  dimana  melihat  hukum tidak hanya sebagai sesuatu yang berdiri  sendiri,  melainkan  ada  kaitan yang sangat kuat dengan  Tuhannya,  bahkan  melihat  Tuhan sebagai sumber hukum yang utama.  Meskipun  kedua  pandangan terdapat  perbedaan  pokok,  namun  tidaklah berarti bahwa antara paham kemasyarakatan dengan  paham Ke Tuhanan mesti terjadi pertentangan, bahkan diantara  keduanya  mungkin sekali ada keserasian.
B.    Agama Islam Sebagai Sistem Hukum
Islam adalah al-Din (religion). Istilah al-Din hanya ada dalam Al Qur’an
Dalam Al Qur’an terdapat dua ayat yang menyatakan secara tegas bahwa Islam adalah Din yakni:  Surat Ali Imran (3) ayat 19
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab.
(kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya).
Sesungguhnya agama yang diridhoi disidi Allah hanyanya Islam :
Surat Al Maidah (5) ayat 3
… pada hari ini Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmat Ku dan telah Ku ridhoi Islam Agama bagimu …
Perkataan Ad Din dalam bahasa Indonesia sulit dicarikan padanannya. Ad Din sering diterjemahkan dengan perkataan Agama. Secara konsepsional perkataan Ad Din dan Agama mengandung konotasi masing masing berbeda. Perkataan Agama yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki konotasi yang sangat erat dengan tradisi dalam agama Hindu dan Budha. Menurut Kamus Bahasa Indonesia; (Poerwadarminta, 1966, hal 21)  Agama adalah segenap Kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa dan sebagainya) serta ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan dari rumusan tersebut lebih dipusatkan hubungan manusia dengan Tuhan, karena itu rumusan Agama tersebut berbeda dengan substansi yang dicakup dengan ad-din. ( Tahir, 2007,  hal. 26)
C.   Pengertian Syari’ah , Fiqih dan Din
Hukum  Islam biasanya disamakan dengan Syariat Islam,  bahkan  Syariat  Islam  sering pula disamakan dengan  Dien  maupun  Fiqih  Islam sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Untuk lebih  jelas  akan diberikan arti masing masing istilah :
a.  Syari’ah.
Syariat  menurut loghat atau bahasa berarti  jalan.  Syari’at  adalah jalan agama . Menurut  istilah  syari’at ialah hukum hukum  yang  dilakukan  oleh  Tuhan  untuk umat Nya yang dibawa oleh salah  seorang  Nabi  baik  hukum  hukum yang berhubungan dengan kepercayaan  (bidang  akidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliah.
Syariat adalah peraturan yang diciptakan Allah atau  diciptakanNya pokok pokoknya supaya manusia berpegang padanya  didalam  perhubungan  dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim  dengan  saudaranya  sesama  manusia,  beserta  hubungannnya  dengan  alam  seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan (Mahmoud, l976 hal. 19)
Pengertian Syariah menurut  Zaki Yamani mantan Menteri Perminyakan Saudi Arabia, diartikan dalam pengertian sempit dan luas yaitu :
a.  Syariat dalam arti sempit, yang hanya terbatas pada hukum hukum yang tegas yang tidak dapat digugat lagi berasal dari Al-Qur’an dan sunnah yang sah atau ditetapkan oleh ijma.
b.  Syariat dalam arti luas, yang mencakup segala apa yang telah dibukukan oleh ahli hukum Islam tentang muamalah yang terjadi di masa mereka atau dengan harapan akan terjadi, dengan menariknya secara langsung dari Al-Qur’an maupun sunnah dan sumber-sumber yurisprudensi lainnya yaitu Ijma, Qiyas, Istihsan, Ihtishab dan Marsalih Mursalah.
Tentang pelaksanaan Syari’at dan Fiqh menurut beliau Syari’at harus diikuti A sampai Z, Sedang Fiqh tidak wajib diikuti A sampai Z, karena mungkin ada diantara asas asas dan kaidah itu sangat sesuai untuk keadaan masa lampau, tetapi tidak cocok lagi untuk masa sekarang … Perlu ditegaskan bahwa dalam Syariah terdapat asas asas dan kaidah kaidah Hukum Islam yang abadi sifatnya, sedangkan Fiqh kaidahnya tidak bersifat abadi.
b.  Fiqih.
Fiqih berarti mengetahui dan memahami sesuatu. Menurut Al Jurjani Fiqih adalah:  mengetahui  hukum  hukum  syar’i menyangkut amaliah dengan dalil dalil yang terinci.
Muhammad Salam Madhkur menjelaskan bahwa  pengertian Fiqih  semula   mempunyai  ruang  lingkup yang  sama  dengan  pengertian  Syari’ah,  meliputi akidah, amaliyah dan ahlak. Kemudian  setelah  Islam semakin luas, dan semakin banyak jumlah pemeluknya dari berbagai bangsa, serta telah timbul masalah masalah yang  memerlukan  fatwa  hukumnya,  maka istilah fiqih dipakai khusus  untuk  suatu  cabang  ilmu dari ilmu syari’at, yakni ilmu yang  membahas  hukum  hukum syara’ yang berkenaan dengan amaliah saja yang diambil dari  dalil dalil syar’i yang terinci (Masjfuk, l987, hal. 2)
Menurut At Tanthauwi kata Syari’ah, din dan millah adalah  Muradif  atau mempunyai arti yang sama. Berbeda halnya dengan As Sanhuri yang membedakan antara din dengan fiqih. Semua peraturan  perundang  undangan yang diambil dari Al  Qur’an  dan  Sunnah  secara langsung tanpa melalui Ijtihad, maka sumber/ dasar  hukum nya  adalah din. sedang semua peraturan perundang  undangan  yang  diambil  dari sumber Hukum Islam lainnya seperti  Qias,  maslahah  mursalah  dan  sebagainya, maka sumber /  dasar  hukumnya  adalah  Fiqih (Masjfuk, l987 hal. 2-3 )
D.  Sumber Sumber Hukum Islam
a)  Pendahuluan.
Bilamana ingin mengetahui Sumber Hukum Islam, perlu mengetahui sebuah Hadist Nabi Muhammad,  tentang  pengutusan  Muaz  Ibn  Jabal  sebagai  Gubernur sekaligus sebagai Kadhi di Yaman, dimana sebelum beliau berangkat telah  diuji oleh Nabi dan terjadilah dialog:
Tanya Nabi    : Dengan apa kamu menetapkan Hukum ?
Jawab Muaz  : Dengan Kitab Allah
Tanya Nabi    : Kalau kamu tidak mendapatkan disana ?
Jawab Muaz   : Dengan Sunnah Rosulullah.
Tanya Nabi     : Kalau tidak kamu dapati disana ?
Jawab Muaz   : Saya akan ber Ijtihad dengan Ro’yu .
Sabda Nabi  : Segala  puji bagi  Allah  yang telah memeberikan petunjuk kepada utusan Rosulnya untuk mendapatkan hal yang disukai oleh Allah dan Rosulny (Riwayat Ahmad. Abu Daud, Turmuzi)
Berdasarkan dialog tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum, nilai dan norma dalam Islam adalah Kitab Allah yakni Al Qur’an dan Sunnah Rosulullah serta Ro’yu yakni akal fikiran manusia yang memenuhi syarat dan pengalamannya yang dilakukan dengan menggunakan berbagai jalan, methode atau cara diantaranya adalah a, Ijma’, b, Qias, c, Masalih  Mursalah d, Istihsan,  e, Urf  f. Lain lain. ( Rasyidi, l976,   hal l3

Sumber Hukum Al Qur’an
Pengertian Al Qur’an menurut loghat / ethimologi mempunyai beberapa arti :
1. membaca atau bersuara
2. mengumpulkan barang menjadi satu
3. kitab yang dibaca atau tetap membaca.
Para Ulama dalam memberikan pengertian secara istilah meskipun berbeda pendapat, namun dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al Qur’an merupakan nama yang diberikan kepada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia, yang kemudian ditulis dalam Mushaf, yang mutawatir penukilannya, yang harus dibaca, difahami dan diamalkan isinya oleh manusia, agar tercapai kehidupan selamat dan bahagia didunia dan akhirat.
Didalam himpunan wahyu Allah tersebut, Al Qur’an diberi beberapa nama. dimana setiap kata yang dipakai dalam pemberian nama itu terkandung didalamnya hikmah hikmah yang amat dalam, yang diantranya yang berhubungan dengan kegunaan dan fungsi Al Qur’an itu diturunkan Allah.  Al Qur’an menamakan diri dengan berbagai nama yang lain yaitu :   Al Furqon, Al  Kitab, Al Tanzil, Al Mau’izhah , Al Huda,  Ar Rahmah, Al Khair, Hukum, Ar Ruh, Al Bayan, An Ni’mah, Al Burhan, Al Qayyim, Al Muhaimin, An Nur, Al Haq, Karim, Majid , Hakim, Mubarrok, Mubin, Fashl,  Azhim,  Muthoharroh, Muthasyabih.
Menurut  Ilmu  Hukum segala sesuatu  yang  dipandang  sebagai  sumber hukum yang dipergunakan baik dalam penetapan hukum  maupun  penerapannya  terhadap  sesuatu kasus atau sesuatu  hal  haruslah  mempunyai  dasar yang dijadikan bukti, inilah yang disebut dasar hukum .
Adapun dasar hukum Al Qur’an sebagai sumber hukum utama  telah  disebutkan sendiri oleh Al Qur’an dalam beberapa ayat yakni:
a.   Surat An Nisa’ (4) ayat l05 :
Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkan  Kitab  kepadamu  dengan  membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia,  dengan  apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menja di  penantang  ( orang yang tidak bersalah), karena ( membela)  orang orang yang khianat.
b.   As Sajdah (32) ayat 3:
Tetapi  mengapa  mereka (orang orang kafir)  mengatakan  :”   Dia Muhammad mengada adakannya “. Sebenarnya Al Qur’an itu adalah  kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar kami memberi peringatan  kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang  memberi  peringataan  sebekum  kamu;  mudah  mudahanmereka  mendapat  petunjuk .
Demikian juga Hadits Nabi menegaskan :
Aku  tinggalkan  untukmu dua hal atau barang,  sekali  kali  kamu  tidak akan tersesat selama kamu berpegang  kepadanya,  kedua  hal atau barang tersebut adalah KItabullah dan Sunnah Rosul
Dengan  dikemukakannya ayat ayat Qur’an dan Sunnah  tersebut  memperjelas  bagi kita bahwa Al Qur’an adalah Sumber  Syari’at/  Sumber  hukum  Islam, bahkan sumber hukum paling  utama  diantara  sumber hukum lainnya. Al Qur’an sebagai sumber hukum pokok Hukum  Islam mempunyai kedudukan Istimewa, dia menjadi sumber pokok yang  paling kuat sebab keseluruhannya merupakan wahyu Allah yang tidak  dapat diragukan kebenarannya.
Menurut  Mahmud Shaltout Al Qur’an adalah sumber  hukum,  tetapi  bukanlah  Kitab  hukum atau lebih  tepatnya  bukan  Kitab  Undang  Undang dalam pengertian biasa. Sebagai Sumber hukum  ayat  ayat Al Qur’an tidak menentukan syariat sampai kepada bagian  yang  sekecil kecilnya yang mengatur muamalah usaha manusia. Ayat ayat Al Qur’an hanya  memberikan dasar umum  yang  membimbing  orang  kearah  kesempurnaan kesuatu kehidupan yang selaras,  keselarasan  bathin antara selera manusia dan keinginan rokhani dan  keselarasan antara perorangan maupun masyarakatnya tempat mereka berada.
Selanjutnya dikatakan bahwa ayat ayat Al Qur’an hanya  memberikan  dasar dasar umum. Oleh karena itu harus dicari cara supaya orang dapat mengetahui secara meyakinkan kebijaksanaan umum  yang  dikehendaki oleh Tuhan dalam ayat ayat itu.
Karena  tidak  jarang  sesuatu  hal dalam beberapa ayat yang termasuk dalam  surat yang berlainan, maka mutlaklah untuk mengumpulkan ayat ayat  yang  ada  sangkut pautnya satu sama lain dalam satu kebulatan.  Dengan  cara  itu  kita dapat memperoleh pengertian yang jelas tentang kebijaksanaan Tuhan yang terkandung didalamnya. (Anwar, l968. hal. 94)
Sebagai konsekwensi dari kedudukan Al Qur’an  sebagai  sumber  hukum utama adalah bahwa segala sesuatu harus ditetapkan hukumnya pertama tama  atas  dasar  ketentuan Al Qur’an,  baru kemudian melihat kepada sumber hukum lainnya (Sunnah Rosul dan seterusnya), bila mana  tidak ada  ketegasan  hukum atau  belum  jelas  status  hukumnya atau belum diatur dalam Nash Al Qur’an. Selanjutnya apabila mengenai suatu hal atau perkara diatur dalam Nash Al Qur’an maupun Hadits, maka sesuai  dengan  kedudukannya  Nash Al Qur’an lah yang harus diterapkan.
Hasil penelitian para Ulama Al Qur’ an terbagi dalam 30 jus (bagian) 114 Surat , Surat = Bab.  Ayat ayat Al Qur’an itu berjumlah 6360, 74.499 kata atau 325.345 huruf sering dikatakan 325.345 suku kata bila dilihat dari segi bahasa Indonesia. sedang yang berhubungan dengan hukum kemasyarakatan itu hanya 228 ayat atau hanya 3 % dari keseluruhan Al Qur’an.
Adapun ayat ayat hukum tersebut terdiri dari :
1.  Ahwalus Syakhshiyah ( Hukum Keluarga )
Yaitu hukum hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan sejak  mula  pertama  dibinanya.  Ayat  ayat yang  berhubunggan  dengan  hukum  keluarga tersebut kurang lebih 70 ayat.
2. Ahkamah Madaniyah ( Hukum Privat )
Yaitu  hukum hukum yang berhubungan dengan hak  manusia  satu  sama  lain dalam tukar menukar kebendaan dan manffat.  Ayat  ayat  yang  berhubungan dengan hukum Privat ini kurang lebih  berjumlah  70 ayat.
3. Ahkamul Jinayah ( Hukum Pidana ).
Yaitu  hukum hukum yang berhubungan dengan tindak  pidana  dan  sanksi sanksi. Ayat ayat yang berhubungan dengan hukum pidana ini  kurang lebih berjumlah 30 ayat.
4. Ahkamul Murata’at ( Hukum Acara ).
Yaitu hukum hukum yang rapat sekali dengan peradilan. persak sian,  bukti  bukti, sumpah dan lain sebagainya. Ayat  Ayat  yang  berhubungan dengan hukum acara ini kurang lebih berjumlah 13 ayat
5. Ahkamud Dusturiyah ( Hukum Perundang Undangan ),
Yaitu  hukum hukum yang  berhubungan dengan asas  dan  cara  pembuatan undang undang. Ayat ayat yang mengatur hukum  perundang undangan ini kurang lebih berjumlah 10 ayat.
6. Ahkmud Dauliyah ( Hukum Internasional ).
Yaitu hukum hukum yang mengatur hubungan Negara Islam dengan Negara  bukan Islam dalam bidang bidang perdamaian, keamanan, perekonomian  kebudayaan dan sebagainya. Ayat ayat yang berhubungan dengan hukum Internasional ini kurang lebih berjumlah 25 ayat.
7. Ahkamul Iqtishadiyah Maliah ( Hukum Ekonomi dan keuangan )
Yaitu hukum hukum yang mengatur sumber sumber keuangan dan  pengeluaran nya, hak hak  fakir miskin terhadap harta  kekayaan orang orang yang  berada,  kewajiban  orang kaya terhadap  fakir miskin  dan  hubungan  keuangan antar pemerintah dengan warga negaranya.  Ayat ayat yang berhubungan dengan hukum ekonomi dan keuangan  ini  kurang lebih berjumlah 10 ayat.     (Mukhtar, l979, hal. 32 )
Dari  hasil  penelitian Para Ulama  tentang ayat ayat Al Qur’an yang ber hubungan dengan hukum, menunjukkan  bahwa  hukum  hukum dari Al Qur’an yang berkaitan dengan Ibadah dan hukum  Keluarga  sudah  lebih  terperinci. Hal ini  disebabkan  karena  kebanyakan  hukum  ini  bersifat  Ibadah, sehingga  tidak  banyak  memberikan kesempatan ahli fikir untuk menganalisanya dan hukum ini bersifat permanen, tidak berubah karena suasana dan lingkungan.
Selain hukum Ibadah dan hukum keluarga misalnya hukum  perdata, pidana, perundang undangan, internasional, ekonomi dan keuangan,  maka dalil dalil hukumnya  masih merupakan ketentuan yang belum atau masih merupakan dasar dasar yang azasi, sedikit sekali yang  sudah terperinci. Hal ini disebabkan karena hukum hukum  tersebut  berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemashlahatan yang diharapkan.
Dengan demikian penguasa setiap saat mempunyai kebebasan dalam mencipta kan perundang undangan dan melaksanakannya sesuai dengan  kemashlahatan yang diinginkan disaat itu, asal tidak bertentangan  dengan ketentuan ketentuan dan jiwa Syari’at (Mukhtar, l979 hal. 33)
Diantara masalah masalah penting yang dikupas Al Qur’an  dan  ditetapkan hukumnya secara agak lengkap adalah soal harta  benda.  Hal ini karena manusia pada umumnya memiliki kecenderungan sifat kikir, dan harta pada umunya merupakan suatu yang sangat  diingininya,  bahkan sering menjadi titik pangkal  suatu  persengketaan  maupun peperangan.  Oleh karena itulah Allah membentangkan  tata tertib kehartaan secara rinci dengan cara yang menakjubkan. Apabila hal ini diserahkan kepada fikiran manusia pastilah lebih cenderung kepada kekikirannya. Mareka tentu berusaha untuk memenuhi keinginannya sendiri, meskipun kadang kadang dengan jalan merugikan orang  lain. Diantara masalah tersebut yang sering  terjadi  persengketaan adalah pembagian warisan.
Sumber Hukum Sunnah
Sunnah menurut istilah Hukum Islam ialah sabda, perbuatan dan  persetujuan yang berasal dari Rosulullah S.a.w.
Sesuai  dengan tiga hal tersebut diatas  yang  disandarkannya  kepada  Rosulullah  maka  Sunnah dapat dibedakan  dalam  3  macam  yaitu:
1.  Sunnah Qauliyah ( perkataan)
Ialah sabda yang beliau sampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian.
Misalnya sabda beliau :  Ia suci airnya lagi halal bangkainya.
Sunnah  Qauliyahlah  yang menjelaskan tentang  kesucian air laut serta halalnya ikan yang hidup didalamnya tanpa disembelih.
2.  Sunnah Fi’liyah ( perbuatan )
Ialah segala tindakan Rosulullah saw sebagai Rosul.
Misalnya  tindakan beliau mengerjakan sholat lima  waktu  dengan  menyempurnakan cara cara, syarat syarat dan rukun rukun  melaksanakan.  Menjalan kan Ibadah Haji, memutuskan  perkara  berdasarkan  bukti  atau  saksi dan mengada kan  penyumpahan  terhadap  seorang  terdakwa.
3.  Sunnah Taqririyah ( persetujuan)
Ialah  sabda, perkataan atau perbuatan sebagian Sahabat  yang  telah  disetujui oleh Rosulullah secara diam diam atau tidak dibantahnya  atau  disetujui  melalui  pujian yang  baik.  Persetujuan  beliau  terhadap  perbuatan Sahabat tersebut dianggap  sebagai  perbuatan  yang dilakukan oleh beliau sendiri.
Misalnya  periwayatan salah seorang Sahabat yang menceritakan: Ada  dua orang sahabat bepergian. Kemudian setelah datang  waktu  sholat  mereka ber tayammum, karena mereka tidak mendapatkan  air.  Setelah  mereka  melanjutkan  perjalanan  kembali  ditengah jalan  mereka mendapatkan air, sedang waktu sholat masih ada. Lalu salah  seorang dari mereka berwudhu terus mengulang  sholatnya kembali,  sedang yang lain tidak berbuat demikian.  Ketika  kedua orang  tersebut  melaporkan kepada Rosulullah, tentang  apa  yang  telah mereka lakukan, maka beliau membenarkan tindakan yang telah  mereka  lakukan masing masing .
Beliau berkata kepada orang  yang  tidak  mengulang  sholatmnya : perbuatanmu adalah  sesuai  dengan  Sunnah,  karena  itu sholat yang telah kamu kerjakan itu sudah cukup. Dan Kepada orang yang mengulang sholatnya beliau berkata: Kamu bakal memperoleh pahala dua kali . ( Mukhtar, l979, hal. 36 ).
Ketiga  jenis  Sunnah tersebut sama  kuat  kedudukannya  dan  kebenarannya  dan tergantung dari Rawi nya .
Dalam keadaan yang  sempurna Hadits terdiri dari dua bagian:
1.  Matan teks atau bunyi yang lengkap dari Hadits itu dalam  susunan kalimat yang tertentu.
2. Sanad  bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat  dipercaya  atau tidaknya suatu Hadits. Jadi tentang  nama dan  keadaan  orang  orang  yang sambung bersambung menerima  dan  menyampaikan  Hadits  tersebut,  dimulai dari orang  yang  memberitakan  sampai  kepada sumbernya Nabi Muhammad S.A.W yang disebut Rawi  (Siddik, l982, hal. 222)
Sedang bilamana ditinjau dari sudut periwayatnya (rawi) maka Hadits dapat digolongkan kedalam 4 tingkatan yaitu :
l.   Hadits Mutawatir, Hadits yang diriwayatkan oleh kaum  dari kaum  yang lain hingga sampai kepada Nabi Muhammad Hadits yang semacam ini sedikit sekali.
2. Hadits Masyhur, Hadits  yang diriwayatkan oleh  sejumlah orang kemudian  tersebar luas. Dari Nabi hanya diberitakan oleh  seorang  saja atau lebih .
3. Hadits Ahad. Hadits yang diriwayatkan oleh satu, dua atau lebih hingga sampai kepada Nabi Muhammad.
4. Hadits  Mursal, Hadits  yang rangkaian  riwayatnya,  terputus  ditengah tengah, sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad.
Sedang  bila ditinjau dari sudut sifat si periwayat, Hadits  dapatlah dibagi menjadi 3 yaitu :
1.  Hadits Shahih (benar), dimana perawi perawinya terkenal orang baik dan boleh dipercayai.
2   Hadits Hasan ( baik), dimana perawi perawinya tidak mencapai derajat perawi hadits Shahih tetapi tidak ada cacatnya .
3.  Hadits Dhoif (lemah)  dimana   perawi  perawinya  disangsikan  kebolehannya (Siddiq, l982, hal. 222)
Rosulullah melarang para Sahabatnya menulis secara resmi  Hadits (Sunnah Qauliyah ) untuk  mencegah agar jangan sampai  tercampur  aduk  dengan ayat ayat  Al Qur’an. Oleh karena itu  para sahabat Nabi menyiarkan Hadits itu dengan jalan meriwayatkan dari  mulut ke mulut.
Pada permulaan abad ke II Hijriyah atau Abad ke VIII Masehi  Kalifah  Umar  bin  Abdul Aziz dari Bani Ummayyah (99 – 101 H)  memerintahkan  kepada  para Gubernur  agar  mengumpulkan  Hadits  Hadits dalam bentuk tulisan.
Salah satu Kitab Hadits yang ditulis dalam Abad Ke II Hijriyah  yang  sampai  kini masih dipergunakan adalah Al  Muwaththa’  yang  ditulis oleh Imam Malik bin Annas hidup di tahun 93- 179 H  = 713-795 Masehi. Umumnya Kitab Kitab Hadits yang ditulis pada masa Bani Umayyah masih belum teratur dan rapi. Kemudian pada Abad ke III Hijriyah timbullah usaha yang lebih teratur dan sempurna dalam menyusun dan membukukan Hadits. Dan diatara sekian banyak Kitab Hadits yang ditulis para Ahli,  hanya  enam  Kitab Hadits saja yang tahan uji zaman, yaitu Bukhari (194-256 H)  Muslim (204-261 H ); Abu Daud ( 202-275 H ); Tirmizi (mati 279 H); Ibn Majah (209-273 H) dan  mati 303 H  Kitab  yang enam itulah terkenal dengan sebutan Al Kuttub  As Sittah . Diantara Kitab yang enam itu maka  Dua  Kitab  yang Sahih yang disebut  Ashohihain ditulis oleh Imam Buchori dan  Imam Muslim ( Zain, l966, hal. 51 ).
Konsep Hukum dalam Al Qur’an jauh lebih luas dari konsep hukum menurut Hukum Barat, selain kaidah kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, ahlak atau moral. Dengan demikian konsep hukum menurut Al Qur’an adalah all comprehensive ; meliputi segala galanya sesuai dengan sifat penciptanya yaitu Allah penguasa alam semesta yang menguasai semuanya ( Daud, 2007, hal. 85)
Sumber  Hukum Ro’yu
Sebagai Sumber hukum ke tiga, setelah Al Qur’an dan Sunnah/  Hadits adalah  Ro’yu.
Dasar Ro’yu dipergunakan sebagai sumber hukum adalah :
Hadits  Nabi  Muhammad,  tentang pengutusan  Muaz  Ibn  Jabal  sebagai Gubernur   di Yaman, dimana sebelum beliau berangkat  telah  diuji oleh Nabi dan terjadilah dialog:
Tanya Nabi    : Dengan apa kamu menetapkan Hukum ?
Jawab Mua    : Dengan Kitab Allah
Tanya Nabi    :  Kalau kamu tidak mendapatkan disana ?
Jawab Muaz   : Dengan Sunnah Rosulullah.
Tanya Nabi    : Kalau tidak kamu dapati disana ?
Jawab Muaz   : Saya akan ber Ijtihad dengan Ro’yu .
Sabda Nabi  : Segala  puji bagi  Allah  yang telah memeberikan petunjuk kepada utusan Rosulnya untuk mendapatkan hal yang disukai oleh Allah dan Rosulnya ( Riwayat Ahmad. Abu Daud, Turmuzi )
Disamping Hadits yang termasyhur dan diakui ke autentikannya  oleh umat Islam sebagai dasar dipergunakan Ro’yu sebagai Sumber  Hukum ke III adalah :
Dalam Al Qur’an, berlainan dengan Kitab suci manapun terdapat  lebih  dari 50 anjuran tentang berfikir dan mempergunakan  Ro’yu/  akal ( Rasyidi, l971, hal. 20-21).
Berdasarkan  Hadits  Muaz  bin Jabal  tersebut  dan  didorong  banyaknya permasalahan baru karena bertambah luasnya perkembangan  Islam, maka timbullah para Ahli Hukum Islam yang karena  kesungguhannya  dalam mempelajari serta mendalami agama Islam  terutama  segi  yang bersangkutan dengan hukum telah  memperoleh  pengakuan  umum sebagai Mujtahid Mujtahid ( Anwar, l968, hal. 106).
Ro’yu sebagai sumber Hukum Islam ke III dilakukan oleh  para   Ahli  Hukum Islam melalui Ijtihad yaitu berusaha sungguh  sungguh  dengan mencurahkan fikirannya untuk menggali Hukum Islam  sekaligus menemukan melalui salah satu sumber Hukum Islam dengan cara /  berupa :
l.  Qias                         =    reasoning by analogi.
2.  Ijma’                        =   consensus.
3.  Masalih  Mursalah  =    utility.
4.  Istihsan                   =    preference.
5.  Urf                          =  custom.
6.  Lain lain. ( Rasyidi, l976, hal. l3 )

1.  Qias.
Dengan  berkembangnya  agama Islam maka diperlukan  suatu  :  penetapan  hukum atas suatu kasus / peristiwa baru sesuai  dengan  Hukum  yang  ditetapkan Al Qur’an maupun Hadits atas  kasus  yang  terdapat  didalamnya  bila mana dapat  ditunjukkan  adanya  illat  (hubungan ) antara peristiwa/ hal yang baru dengan yang  terdapat  dalam Al Qur’an dan atau Hadits, yang dimanakan Qias.
Menurut loghat / ethimologi Qias itu berasal dari kata Qaasa  yang artinya : ukuran, timbangan, persamaan. Analogi sebanyak mungkin persamaan antara kedua peristiwa dengan  mempergunakan cara deduksi (analogical deduction), yaitu menciptakan/ menyalurkan/  menarik suatu garis hukum baru dari  garis hukum  yang  lama  dengan maksud memakaikan garis hukum  yang  baru  itu  kepada suatu keadaan, karena garis hukum yang baru itu ada persamaannya dengan garis hukum yang lama (Sidiq, l982, hal. 229).
Qias  hendaknya  jangan disalah artikan  dengan  penafsiran,  meskipun  sering  kali Qias disamakan dengan  penafsiran  menurut  analogi (analogische interpretatie). Hal  ini  disebabkan  karena  qias  itu  lebih  sistematis  dalam  mempergunakannya  dari  pada penafsiran  secara  analogi.  Segala  hukum  yang  akan  diperoleh  dengan  jalan  qias,  harus  selalu  didasarkan  kepada  hukum yang jelas disebutkan dalam Al  Qur’an  maupun Hadits.
Penafsiran  itu penjelasan sesuatu ayat atau teks, sedang  fungsi  qias ialah memperluas hukum ayat itu kepada masalah masalah  yang  tidak masuk dalam lapangan istilahnya. Mengingat pemakaian qias itu mempergunakan fikiran maka agar  supaya  penggunaan  akal ini tidak  dicampuri  oleh  pertimbangan  sekehendak hati saja, maka diadakan cara yang harus diikuti dalam  mempergunakannya sebagai berikut :   Qur’an atau Hadits yang akan ditentukan hukumnya
l.  Obyek hukum                 1. obyek hukum.
2. Causa efficiens               2. causa efficien.
3. Hukum                            3. hukum.
Pertama tama yang harus diketahui adalah ketentuan yang  ada  dalam  Al Qur’an maupun Hadits. Apa yang menjadi obyek  hukumnya.  Apa  yang menjadi causa effisien, kemudian hukum  itu  diletakkan  pada obyek itu. Misalnya :  Al Qur’an  maupun Hadits menyatakan bahwa pada gandum  diletakkan  hukum wajib zakat Dengan demikian maka gandum sebagai obyek hukum  dan  wajib zakat sebagai hukum yang melekat pada obyek  tersebut.  Sebagaimana diketahui bahwa causa effisien dari wajib zakat  pada  gandum itu adalah karena menjadi bahan makanan utama masyarakat.
Sebagai mana diketahui bahwa di Indonesia tidak  terdapat  gandum  yang ada kebanyakan adalah beras. Oleh karena itu perlu mengqiaskan terhadap beras. sebagai obyek hukum. Karena beras ini menjadi  bahan  makanan utama masyarakat, maka sifatnya  bersamaan  dengan  causa effisien yang menyebabkan ada hukum wajib zakat pada gandum
Karena itu, sifat sebagai bahan makanan utama pada gandum menjadi  causa  effisien  pula kepada beras untuk melekatkan  hukum  wajib  zakat  kepadanya.  Apa bila kita melihat kedua jenis  hukum  itu,  yaitu hukum asli dan hukum yang di qiaskan maka kita akan melihat  bahwa  yang berlainan hanyalah obyek hukumnya saja, sedang  causa  effisiennya bersamaan, dan hukumnya pun bersamaan pula (Abdurrouf, l970, hal. 62)
2.  Ijma’
Ijma’ menurut  loghat  atau  ethimologi  berasal  dari  Jamaa  berarti berkumpul .
Sedang menurut istilah ijma’ adalah persesuaian/ persepakatan  faham para Ahli Hukum Islam (Mujtahid) dari kaum Muslimin  dalam  suatu masa tertentu mengenai suatu persoalan hukum agama.
Bersandar  pada pengertian itu maka  kesepakatan  dari  orang orang   bukan  Mujatahid  tidaklah  dapat  dimasukkan  ikut serta  didalam Ijma’.
Menurut sejarah maka Ijma’ sebenarnya sudah mulai nampak pada  permulaan  Islam, diwaktu nabi Muhammad masih hidup,  sebagaimana  terlihat dari beberapa peristiwa dari Sahabad Nabi Muhammad :

Diceritakan bahwa Ali pernah berkata kepada Nabi :
Adakalanya  kita  menghadapi suatu peristiwa  yang  belum  ada  hukumnya dalam Al Qur’an maupun Hadits  Sahut  Nabi:  Kumpulkan orang orang  yang  ber pengetahuan  dan  jadikanlah hal itu sebagai bahan musyawarah
Diceritakan pula bahwa Abu Bakar bila menghadapi suatu perkara  yang  diadukan kepadanya, selalu memeriksa  dahulu  dalam  Al  Qur’an. Kalau bertemu hukumnya didalam Al Qur’an, maka  diikutilah  Al Qur’an itu. Dan bilamana tidak ada dalam Al Qur’an maka dihukumkannya  menurut Hadits. Kalau dalam Hadits pun tidak ada  maka  bertanyalah ia kepada para Sahabat, sebab mungkin ada yang mengetahui  Hadits dari Rosulullah tentang hal tersebut. Kalau  inipun  tidak  ada,  maka Abu Bakar menghimpun para  pemimpin  dan  orang  orang terbaik untuk diajak Musyawarah.
Umar  Bin Khottob pun menempuh jalan ini.  Beliau  senantiasa  mencari  lebih  dahulu pada : Al Qur’an, kemudian  Hadits kalau  tidak dapat, dicarinya fatwa Abu Bakar , kalau ada lalu  diikutinya.  Kalau  juga tidak ada dikumpulkannya  para  pemimpin  untuk  diajak musyawarah. Putusan yang diambil mereka dengan suara bulat itulah yang dijadikan dasar dan pegangan. ( Yafizham, l964 hal. 64)
Adapun  sebagai  dasar/ sandaran Ijma’ sebagai  sumber  hukum  adalah; Frman Allah Surat An Nisa’ (4) ayat 59 :
Hai orang orang yang ber iman, taatilah Allah  dan taatilah  Rosul (Nya ), dan Ulil Amri diantara kamu …
Disamping itu sebuah hadits :
Umatku tidak sepakat didalam suatu kesalahan.
Ijma’ dapatlah dibagi menjadi dua yaitu :
1.   Ijma’ Qauli  =  Bayani yaitu dimana para Mujtahid  sama  sama  mengeluarkan pendapatnya, baik lisan maupun tulisan.
2.  Ijma’ Sukuti = Dhonni yaitu dimana para Mujtahid berdiam  diri  tidak mengeluarkan pendapat atas sesuatu masalah yang oleh rekan nya  telah  dikeluarkan pendapat  (fatwa) didalam  hal  ini  para  Mujtahid yang diam dipandang setuju. (Yafizham, l964, hal, 64 )
Ijma’ pada  zaman  dan bagi para Sahabat  Nabi  memang  sangat  dimungkin kan karena mereka berdiam di Kota Medinah, dimana sewaktu  waktu  mereka dapat bertemu satu sama lain lalu membahas  masalah  yang   mereka  hadapi  setiap  ada  kesempatan. Tetapi  dengan  berkembangnya  wilayah Islam sebagaimana sekarang ini  maka  akan  menimbulkan   suatu   permasalahan.  bahkan   menimbulkan   suatu  pertanyaan  apakah masih memungkinkan dilakukan Ijma’  pada  masa  sekarang ini.
Tanpa  mengesampingkan  pendapat yang  tak  menyetujui  Ijma’  sebagai  metoda penetapan hukum, maka  Muhammad Iqbal telah  memberikan  interpretasi Ijma’ pada zaman modern ini  sebagai  dapat  dicapai  dengan  memindahkan  Ijtihad  perorangan  yang  mewakili  aliran aliran itu dalam suatu majelis perwakilan Umat Islam.  ( Anwar, l968, hal. 108 )
Sebagai  hasil  pemikiran manusia dengan mepergunakan  Ro’yu,  maka hasil Ijma’ maupun Qias tidaklah akan terhindar dari kesalahan  atau tidak dapat dianggap sebagai pendapat terakhir yang tak dapat dirubah lagi. Berbeda halnya  dengan  Sunah  Nabi  yang  merupakan  ucapan  dari manusia yang diangkat oleh  Allah  dengan  terbebas  dari  dosa, lebih lebih bila  dibandingkan  dengan  Al  Qur’an  yang merupakan Kalamullah yang bersifat suci  dan mutlak  benar .
3.  Istihsan
Istihsan menurut loghat atau bahasa berarti menganggap sesuatu baik.
Sedang  menurut istilah Istihsan berarti  meninggalkan  hukum  sesuatu  hal atau peristiwa yang bersandar kepada dalil  syari’at  menuju  kepada  hukum lain yang bersandar kepada  dalil  syari’at  pula,  karena ada sesuatu dalil syariat yang  meng haruskan  untuk  meninggalkannya ( Hanafi,  l974, hal.144 )
Istihsan  dapat pula dirumuskan meninggalkan  ketentuan  Qias  yang  jelas illatnya untuk mengamankan qias yang samar Illatnya,  atau  meninggalkan  hukum yang bersifat  umum  untuk  berpegangan  dengan  hukum  pengecualian,  karena ada  dalil  yang  memperkuat  sikapnya itu (Masjfuk, l987, hal 81 )
Istihsan sebagai dalil ataupun sumber hukum masih  dipersoal kan para Ahli Hukum Islam, karena tidak berdiri sendiri,  melainkan  masih  berdasarkan qias yang samar illatnya  atau  bersandar  kepada Masalih Mursalah
Imam Syafi’i menolak Istihsan karena berarti menciptakan suartu hukum agama baru, padahal Allah dan Rosulnya saja yang berhak menciptakan hukum baru. Lain halnya dengan Imam Hanafi yang sangat memegang Istihsan, demikian pula pengikut Imam Maliki maupun Hanbali banyak yang menggunakan Istihsan.
4   Masalih Mursalah
Masalih Mursalah ialah kebajikan yang tidak  disinggung singgung  Hukum  Syari’at  untuk  mengerjakan  atau  meninggalkannya,  sedang  kalau  dikerjakan akan membawa manfaat  atau  menghindari  keburukan. ( Hanafi, l974, hal. 144)
Dalam praktek Masalih Mursalah tidak berbeda  halnya  dengan  Istihsan.  Perbedaannya terletak pada Istihsan itu  mengecualikan  sesuatu  hukum  dari peraturan umum yang telah  ditetapkan  qias,  sedang pada Masalih Mursalah tidak ada penyimpangan dari Qias.
Diantara Ahli hukum Islam yang paling banyak menggunakan Masalih Mursalah adalah Imam Malik. Sebagai alasan dikemukaan bahwa: Tuhan mengutus Utusannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia Apabila ada kemaslahatan, besar dugaan kita bahwa maslahat itu dikehendaki Syari’at kerena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia.
Namun demikian beberapa Ulama menganggap termasuk kedalam kategori Masalih Mursalah merupakan soal soal yang jelas diterangkan oleh Ketetapan (Nas) tetapi jiwa Islama menghendaki agar ketetapan itu ditafsirkan. Karena ketetapan tersebut telah diturunkan dalam keadaan yang tertentu akan tetapi sekarang ini keadaannya telah berubah.

5.  Urf atau Adat
Adat berarti kembali lagi atau berulang ulang.
Adat  menurut istilah dapat dipersamakan  dengan  Hukum Adat  yang  telah  menjadi  istilah hukum di  Indonesia  yang  berarti;  sesuatu  yang biasa dijalankan orang, baik dalam dalam kata  kata  maupun  perbuatan atau kebiasaan baik mengenai kesusilaan  maupun   dalam bidang lainnya dari suatu masyarakat (Anwar, l968, hal.130)
Tingkah  laku  atau tindakan yang baik  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat yang dilakukan berulang kali, sehingga menjadi  kebia saan  didalam  masyarakat. Karena sudah  menjadi  kebiasaan  maka  dengan sendirinya menjadi norma  didalam masyarakat yang kemudian  berkembang  menjadi  norma hukum.  Berkembangnya  adat  kebiasaan  menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan atau dipaksakan  dari  penguasa,  melainkan  tumbuh dan berkembang dari  masyarakat  itu  sendiri
Dalam pertumbuhan Hukum Islam menunjukkan dengan jelas tentang  adanya  pengaruh Adat dalam pembentukan hukum. Hal  ini  terlihat  dari  adanya  perbedaan fatwa yang dilakukan oleh   Imam  Syafi’i  dalam  Kitabnya   Al Umm dengan Al Risalah dimana  pengaruh  adat  setempat dan waktu yang menjadi latar belakangnya .
Hal ini disebabkan karena hukum adat pada tabiatnya mengandung  pembawaan  yang dinamis dan mempunyai kecenderungan untuk senantiasa  berubah  menyesuai kan diri dengan keadaan, namun  demikian Hukum Adat baru boleh berlaku kalau kaedah kaedahnya tidak ditentukan dalam Qur’an dan sunnah, sehingga tidak akan timbul pertentangan antara sumber hukum tersebut ( Anwar, l968, hal. 17- 34 ).
Sebagai ajaran yang universal, hukum Islam mengandung nilai nilai abadi dan mengandung semua unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan, antara lain adat istiadat, kondisi ruang dan waktu.
Oleh karena itu bilamana terjadi kontradiksi antara keduanya maka bukan ajaran hukum Islam nyalah yang harus disubordinasikan pada ruang dan waktu, melainkan ruang dan waktu nyalah yang harus pandai pandai menyesuaikan diri. Disinilah dituntut kemapuan Ro’yu manusia memberikan penafsiran / isterpretasi yang senantiasa up to date.
6.   Istishhab.
Istishhab adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa Istishhab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkan. Misalnya seorang A pria mengawini B wanita secara sah. A kemudian meninggalkan  istrinya tersebut tanpa perceraian. Kemudia C melamat B yang menurut kenyataannya tidak mempunyai suami. Walaupun B menerima lamaran tersebut namun namun perkawinan antara B dan C tidak dapat dilangsungkan karena B statusnya adalah masih istri A. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa B telah diceraikan oleh A selama itu pula status hukum B adalah istri A.
Istishhab zatnya bukan dalil fikih dan bukan merupakan sumber hukum istimbath tetapi merupakan dalil yang telah ada, dan menetapkan hukum terus berlaku sebelum ada yang mengubahnya.
Berikut ini diberikan kaidah kaidah yang ada dalam Istishhab.
Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa hilang karena adanya sesuatu yang meragukan
Sesuatu yang ditetapkan dengan meyakinkan tidak bisa hilang kecuali dengan cara yang meyakin pula
Hukum ashal ialah tetapnya hukum atas apa yang telah ada hingga dating sesuatu yang mengubahnya.
Hukum ashal segala sesuatu adalah kebolehan
Hukum ashal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti
Selum ada Nas tidakada hukum bagi orang orang yang berakal sehat
Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa adanya Nash
Hukum ashal dalam perikatan adalah kebolehan dan kewajiban melaksanakan nya sehingga datang Nash yang melarangnya
Apa yang ditetapkan pada suatu waktu, ketetapan hukum tersebut terus berlangsung
( Ade, 2008, hal 174).
Prinsip prinsip tersebut  bila dikaitkan dengan Sistem Hukum Barat yang tertuang dalam asas asas  hukum pidana terdapat beberapa kesamaan, yaitu :
Asas legalitas, noelum delictum noela pouna sine pravia legi poenale. Dalam Islam sama halnya dengan sebelum ada Nash, tidak ada hukum bagi orang orang yang berakal sehat.
Noela Crimen sine lege (tidak ada kejahatan tanpa hukum atau Nash)
c.  Dalam sistem hukum perdata Barat, sistem hukum perikatan adalah terbuka, sebagai mana melandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan dibatasi hal hal tertentu, misalnya bertentangan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan ( Ade, 2008, hal 174)
E.  Methodologi Penelitian Islam
Menurut Thahir Azhari,  bila mana mengkaji dan meneliti Islam dari sudut ilmu hukum, hendaknya menggunakan pendekatan Islami atau metodologi Penelitian Islami, dan makna suatu acara penelitian ilmiah yang dilandasi atau didasari doktrin-doktrin dan nilai-nilai Islam sebagaimana tercantum  dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Kecuali itu Ijtihad dengan berbagai metodenya merupakan pula suatu warisan budaya – ilmiah umat  Islam ( para ulama dan sarjana muslim dahulu dan kontemporer : ulama salaf dan khalaf). Metodologi penelitian Islami itu adalah : (Thahir, 2003, hal. 107-113).
(1)     Metodologi Penelitian Normatif Islami
(2)    Metodologi Empiris Islami :
(a) Sosiologi Islani dan
(b) Historis Islami
(3)    Metodologi  filosofis Islami
(4)    Metodologi  komparatif Islami
(5)    Metodologi Interperatif Islami ( Ijtihad / al-ra’yu)
(6)    Metodologi Pembentukan Garis Hukum.
Dengan demikian yang menjadi pusat perhatian adalah substansi hukum Islam, baik syariah maupun fiqih. Substansi itu dapat diteliti baik secara normatif – doktriner, maupun empiris, filosofis, komparatif dan  interperatif, dengan ruh Islami, artinya Peneliti harus berangkat dari keyakinan bahwa substansi Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an danSunah Rasul mengandung kebenaran yang bersifat mutlak, lestari dan universal. Dengan demikian pendekatan Islami tidak tertitik tolak dari keraguan tatapi tertitik tolakdari suatu keyakinan. Elaborasi terhadap prinsip-prinsip syariah dapat dilakukan melalui metodologi penelitian Islami agar Hukum Islam dapat berkembang dan di kembangkan secara dinamis dengan tuntutan zaman.
(a).  Metodologi Normatif Islami
Yang menjadi obyek penelitian adalah asas-asas hukum Islam doktrin dan konsep hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah Rasul, sistematik dan subsatansi syariah baik menurut aliran klasik maupun kontemporer, antara lain dikemukakan oleh Fathi Osman dalam Al-Fikr al-Qanun Al-Islami : Bayn al- Usul wa al-Syariah, halaman 25-26:
(1)    al-ahkam al-ahwal al- syakhsiyah ( hukum perorangan)
(2)    al-ahkam al- madaniyah ( hukum kebendaan)
(3)    al-ahkam ak-jinaiyah ( hukum pidana)
(4)    al-ahkam al- murafa’at ( hukum acara perdata, acara pidana dan Peradilan Tata Usaha Negara)
(5)    al-ahkam al- dusturiyah ( hukum tata Negara)
(6)    al-ahkam al –dawliyah ( hukum Internasional publik)
(7)    al-ahkam al-iqtisadiyah wal –maliyah ( hukum ekonomi dan keuangan).
(b).  Metodologi Empiris Islam
a.     Sosiologi.
Yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana implementasi syariah dalam masyarakat Islam, dengan catatan bahwa peneliti harus menjauhi sikap prasangka yang negative. Cukup banyak Negara-negara muslim yang dapat dijadikan sample dalam penelitian ini, misalnya Indonesia, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Mesir dan lain-lain. Yang ditonjolkan dalam penelitian ini bukan segi-segi yang bersifat konflik antar Hukum Islam dalam masyarakat, akan tetapi justru segi-segi positifnya, misalnya keserasian Hukum Islam dengan Masyarakat.
Contoh : mengapa keamanan di kerajaan Saudi Arabia relative lebih baik dari Amerika Serikat ?. Di Saudi Arabia para petugas Bank, apabila mengangkut uang tunai dari suatu kota ke kota lain tanpa memerlukan pengawalan, sementara di Amerika Serikat hal itu merupakan sesuatu yang mustahil karena banyak bandit.
b.   Historis.
Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam dapat dijadikan obyek penelitian. Misalnya, bagaimana pemikiran Hukum Islam pada masa Amawiyah dan Abasiyah? Bagaimana pemikiran Hukum Islam pada masa Ibnu Taimiyah? Bagaimana pemikiran Hukum Islam pada masa kontemporer? Pendekatan inipun tanpa menggunakan prasangka yang negatif terhadap syari’ah.
Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam itu, pada umumnya  oleh para ahli dibagi menjadi lima fase, yaitu:
Masa Nabi Muhammad ( 610 M – 632 M )
Masa Khulafa Al-Rasyidin ( 632 M – 662 M )
Masa pembinaan, pengembangan dan pembekuan ( Abad VII – X M )
Masa Kelesuan Pemikiran ( Abad X – XIX M )
Masa Kebangkitan kembali ( Abad XIX – sekarang ), (Ali, 2007, hal 153)
(c)  Metodologi Filosofi Islami
Hukum Islam sebagai jalinan nilai-nilai Islami dapat diteliti secara filosofis. Manusia dengan menggunakan akalnya sebagai karunia terbesar dari Allah SWT. Dengan demikian nilai-nilai transendental Islami (wahyu Allah) dipahami oleh setiap orang beriman dengan menggunakan logika dan proses berpikir yang sangat dianjurkan oleh Al-Qur’an. Dalam Islam tidak mungkin terjadi konflik antara akal dan wahyu, Akal dan Wahyu).  Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menganjurkan manusia berpikir dan meneliti alam semesta ini.
Salah satu contoh hasil penelitian yang menggunakan metodologi filosofis Islami adalah karangan Sobhi Mahmassani dengan judul. Falsafatut Tasyri’ Fil Islam Muqoddimatun Fi Dirosatisy Syari’atil ‘ala dhau’I madzhabiha (Mukhtalifati Wa Dhau-il Qowa-ni-nil, Haditsati, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul : Filsafat  Hukum   Dalam Islam, 1977,  Al Ma’arif, Bandung.
(d)  Metodologi Komparatif Islami
Penelitian ini dengan menggunakan metode perbandingan hukum, dengan Hukum Islam sebagai tolak ukur . Perbandingan hukum dapat diteliti secara internal antara aliran-aliran Hukum Islam (perbandingan madzab) dalam sunni, yaitu : Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi’i, dan Zahiri. Dapat pula dilakukan kajian perbandingan antara Sunni dan Syi’ah, misalnya tentang hukum kewarisan dan konsep imamah.
Secara eksternal, penelitian dapat pula dilakukan terhadap Hukum Islam dengan berbagai sistem hukum yang dikenal di dunia, seperti Sistem Hukum Sipil, Sistem Hukum Anglo-Saxon, sistem Hukum Adat dan lain-lain.
(e)  Metodologi Interpretatif Islami
Ayat-ayat hukum dan hadist-hadist hukum, baik yang tercantum dalam Al-Qur’an maupun dalam tradisi Rasul dapat dijadikan obyek penelitian, dengan bantuan ilmu tafsir Al-Qur’an dan ilmu Hadist.
Dalam penelitian inin peran ijtihad dan kedudukannya sebagai sumber Hukum Islam ketiga sangat penting.
(f)  Metodologi Pembentukan Garis Hukum.
Metodologi ini dipelopori oleh Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadist dan dikembangkan oleh Sajuti Thalib (Hukum Kewarisan Islam di Indonesia).
Suatu ayat hukum dalam Al-Qur’an dapat dipecah menjadi beberapa garis hukum yang dirumuskan masing-masing secara alfabetis (menurut abjad). Misalnya surah An-Nisa: 7 (IV:7):
“Bagi laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu-bapak dan aqrabun (keluarga dekat) dan bagi wanita ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu-bapak  dan aqrabun (keluarga dekat), ada yang mendapat sedikit, ada yang mendapat banyak, bagian yang diwajibkan.”
Ayat itu dapat dirinci menjadi enam garis hukum, yaitu:
Q.IV:7 a     :  “Bagi  anak  laki-laki  ada bagian warisan dari  harta  peninggalan ibu- bapaknya.”
Q.IV:7b   : “Bagi aqrabun (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari peninggalan aqrabun (keluarga dekat) yang laki-laki atau perempuannya.”
Q.IV:7c       :    “Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu-bapaknya.”
Q.IV.7d       :    “Bagi aqrabun (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat) yang laki-laki atau perempuannya.”
Q.IV.7e       :    “Ahli waris itu ada yang mendapat warisan sedikit dan ada yang mendapat warisan yang banyak.”
Q.IV.7f        :    “Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Tuhan.”
Metode pembentukan garis hukum ini dapat pula disebut sebagai suatu penalaran terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an. Dengan cara ini, orang dengan mudah dapat mempelajari bidang ilmu hukum Islam yang diminatinya, misalnya hukum kewarisan (al-faraid) yang dalam sistem fiqh masih disajikan secara tradisional-klasik dan agak sulit untuk dipahami terutama bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab
Dalam era kebangkitan pemikiran intelektual Muslim, maka sekarang ini, saat nyalah kita kembali kepada orientasi yang bersifat murni Islami untuk semua aktifitas ilmiah yang kita lakukan, termasuk pula penelitian dalam bidang syariah dan fiqh. Dilihat dari sudut relevansi masa kini tidak mustahil kita memerlukan re-evaluasi terhadap doktrin-doktrin Fiqh, sebagimana telah dilakukan oleh almarhum Hazairin, dalam bidang hukum kewarisan Islam, dengan menggunakan Antropologi Sosial dan Hukum Adat sebagai ilmu bantu.

B A B  IV
PERKEMBANGAN DAN ALIRAN MODERN HUKUM ISLAM
Para Penulis Sejarah Hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap tahap pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam. Pembagian kedalam beberapa tahapan tersebut, tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka pergunakan dalam mengadakan pentahapan. Mereka ada yang membagi kedalam 5 ( lima), 6 ( enam) maupun 7 (tujuh) tahapan. Namun demikian pada umumnya mereka membagi 6 (enam) tahap pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, dimana tiap tiap tahapan mempunyai ciri ciri khusus yaitu :
1.   Hukum Islam masa Rosulullah  ( 610 M – 632 M)
2.   Hukum Islam masa Khulafaurrosyidin ; 10 -40 H ( 632 M –662 M )
3.   Hukum Islam masa Sahabat dan Tabi’in. 41 H  – Abad II H.
4.   Hukum Islam masa Madzhab dan Pengkodivikasian. Abad II -IV H
5.   Hukum Islam masa Kelesuan Pemikiran; Abad IV -XIV H (  X M – XIX M)
6.   Hukum Islam masa Pembangunan ; Abad XIV – XXI H.
<A> Hukum Islam Masa Rosulullah
Para Ahli Sejarah sepakat bahwa Muhammad bin Abdullah dilahirkan di  Mekkah pada tanggal 12 Robiul  Awal  tahun  Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sejak Muhammad menerima wahyu pertama kali hingga terakhir yang keseluruhannya kemudian terhimpum dalam Kitab Al Qur’an, semuanya itu berisi petunjuk  petunjuk bagi orang yang Taqwa. Petunjuk  petunjuk  itu meliputi segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia, baik  dalam kehidupan pribadi dalam arti kerohaniah maupun kehidupan sosialnya, baik di dunia maupun di akhirat. Petunjuk petunjuk  tersebut meliputi juga bidang hukum.
Petunjuk petunjuk yang menyangkut kehidupan rokhani  manusia pada umumnya disebut agama, walaupun dalam Islam kata agama  mempunyai arti lebih luas. Karena itu pada masa hidup  Rosulullah,  orang tidak terlalu membedakan mana yang termasuk bidang hukum dan mana yang termasuk bidang Agama, kedua duanya merupakan bidang yang kait mengkait satu sama lain.
Pada  masa Rosulullah, hukum hukum atau penetapan  penetapan hukum  itu masih belum mendapatkan bentuk tertentu. Hukum  Islam pada  waktu  itu masih merupakan sesuatu yang lahir  dari  ucapan ucapan  Nabi atau yang tampak pada tindakan tindakan  Nabi. Dari beliaulah dan hanya dari beliau sendiri, baik yang berupa  wahyu maupun yang berupa hasil musyawarah dengan para sahabat  sahabat, dapat dianggap sah sebagai sesuatu penetapan hukum.
Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim: Segala fatwa Rosulullah adalah merupakan kumpulan hukum (Anwar, 1968, hal. 45). Pada  masa masa Rosulullah masih hidup maka  segala  masalah yang  timbul dalam masyaralat langsung dibawa  kepada  Rosulullah untuk  mendapatkan  ketentuan  dan kata putus. Karena kharisma Rosulullah yang sangat besar disertai dengan kebijaksanaan yang telah  bersatu  dengan pribadinya, maka berjalannya  Hukum  Islam tidaklah  mendapatkan  kesulitan sama sekali.  Bahkan  kalau  ada kesulitan  yang sifatnya manusiawi, maka cara cara serta sikap Rosulullah dalam menghadapinya senantiasa menjadi  pedoman  bagi umat seterusnya, yang kemudian disebut sebagai  Sunnah Rosul.
Masyarakat  yang  semula berpendapat  bahwa  kebenaran itu monopoli yang kuat, namun setelah dipimpin Rosulullah maka masyarakat mengukur kebenaran itu bukan lagi pada yang kuat melainkan pada hukum, yaitu hukum Al Qur’an. Mereka yang lemah namun berada dalam kebenaran akan dibela oleh Rosulullah. Sedangkan yang salah walaupun  mereka  kuat, oleh Rosulullah  akan  diberi  petunjuk. Pembuktian  sah  dan  benar menjadi syarat  mutlak  bagi  sesuatu tuduhan. Tuduhan  yang  tidak terbukti  dapat  berbalik ancaman hukumannya kepada yang menuduh.
Kepada  para  pedagang dan penguasa  dibimbing  agar  jangan menerima  atau  memberi suapan, karena itu akan  membawa  manusia kepada ketidak adilan, yang menjurus kepada kedholiman. Perjanjian  hutang piutang diperintahkan supaya dibuat  secara  tertulis, walaupun  hal itu dilakukan oleh mereka yang  mempunyai  hubungan dekat.
Pembentukan  keluarga  didasarkan tidak semata  mata  kepada kebutuhan  biologis melainkan diletakkan dalam hubungannya  yang lebih luhur dengan dipertali kan dengan Allah Yang Maha Pencipta.
Susunan  masyarakat  tidak diatur  berdasarkan  hubungan  sepihak unilateral  yakni patrilinial atau matrilinial, melainkan diatur berdasarkan  kedua  belah pihak atau bilateral. Dengan  demikian maka  kedudukan  pria maupun wanita tidak  lagi  didasar kan pada anggapan yang satu lebih superior dari pada yang lain. Hubungan itu  didasarkan kepada persamaan harkat dan martabat.
Kalau hak dan kwajiban mereka berbeda, maka hak itu bukan karena per bedaan  harkat  dan  martabat, melainkan  semata  mata  karena perbedaan jasmaniah yang secara alamiah membawa perbedaan hak dan kwajibannya.
Dalam  membina akhlak kepada masyarakat diletakkan  landasan landasan yang kuat tentang adanya larangan memakan riba,  meminum minuman  keras, melakukan perjudian,  perzinaan. Demikian juga dalam rangka menjaga keamanan masyarakat telah dikeluarkan ancaman hukuman yang berat terhadap pencurian pencurian,  perampokan, pembunuhan, dan pemberontakan.
Demikian pula mengenai hukum peperangan maupun  rampasan, telah diberikan  dasar dasar yang luhur, sehingga  perang  dapat dicegah  supaya  tidak menjurus kepada penghancuran  nilai  nilai kemanusiaan sendiri dan harta rampasan tidak menjadi manusia yang lupa  daratan.  Hukum  antar bangsa juga tidak  lepas  dari  pada pengaturan dimana telah diatur dengan memberikan landasar  landasan  yang  kuat, sehingga dengan adanya berbagai suku  dan  bangsa bangsa didunia tidak menjadikan mereka dihadapkan dalam hubungan persaingan  terus  menerus,  melainkan  dalam  hubungan saling mengenal dan bantu membantu sehingga akan memberi manfaat.  (Anwar, 1982 hal. 50 – 52 )
<B>.    Hukum Islam masa Sahabat dan Khulafaurrosyidin
Pada  masa  berkuasanya Khalifah Empat  atau  yang  terkenal dengan  nama Khulafaurrosyidin, dimulai pada tahun 10  sampai  40 Hijrah,  Hukum Islam mulai mengalami tahapan tahapan baru. Kalau sebelum  masa itu otoritas Rosulullah sebagai pemegang  kekuasaan tertinggi  datang langsung  melalui turunnya wahyu Tuhan,  maka otoritas  pada  masa  Khalifah datang  dari  pemilihan  pemilihan dengan  kekuasaan  terbatas. Hak hak  prerogatif  Kepala Negara dibatasi  pada urusan administratif, seperti pengaturan tentang polisi, pengawasan terhadap angkatan perang, pelaksanaan urusan luar negeri,  pembayaran keuangan dan lain lain.  Dalam keadaan bagaimanapun Kepala Negara tidakdapat melakukan  sesuatu  yang bertentangan dengan hukum.
Badan  badan  peradilan tidak dibawah  kekuasaan  pemerintah eksekutif,  keputusan keputusan badan peradilan adalah tertinggi dan Khalifah ke IV tersebut tidak berwenang mengampuni  mereka yang  oleh badan peradilan telah  dihukum.  Hukum bagi si miskin maupun  si kaya adalah sama. Demikian juga yang sedang  memegang kekuasaan pemerintahan dan bagi buruh lapangan, hukumpun  diberlakukan sama terhadap mereka (Anwar, 1981 hal. 50 – 52 ).
Khalifah empat yang berturut turut menggantikan Rosulullah telah  meneruskan  kebiasaan kebiasan pada zaman Nabi dalam menerapkan Hukum ditengah tengah masyarakat. Menurut Fyzee pada  masa ini terdapat dua hal yang sangat penting yaitu :
a.  Pelanjutan dengan taat dari kebiasaan kebiasaan lama dengan  semboyan mentaati   Sunnah.
b.  Pengumpulan dan penyusunan ayat ayat suci Al Qur’an (Fyzee, 1959, hal, 34 )
Dalam  memutuskan suatu perkara dan menetapkan hukum,  para Khalifah empat menempuh prosedur yang hampir sama :
a.   Khalifah Abu Bakar
Pertama tama Khalifah Abu Bakar mencari dasarnya  didalam Al Qur’an. Bilamana Al Qur’an tidak dijumpai maka dicarikan dalam Sunnah Nabi . Kalau dalam Sunnah Nabi tidak terdapat juga ,  maka ia  bertanya tanya kepada masyarakat barang kali ada  diantaranya pernah mengetahui keputusan Nabi dalam menghadapi perkara semacam itu. Kalau tidak ada yang mengetahui maka Khalifah  bermusyawarah dengan para Sahabat mencarikan jalan penyelesaian  yang  sebaik baiknya.

b.   Khalifah Umar bin Khottob.
Prosedur  yang  ditempuh  oleh Khalifah  Abu  Bakar  diikuti sepenuhnya oleh Umar bin Khottob, ditambah satu tahap lagi  yaitu  Khalifah  berusaha mengetahui keputusan Khalifah Abu Bakar  dalam menghadapi  perkara  serupa.
Khalifah Umar  bin  Khottob terkenal mempunyai  keberanian  dan kebijaksanaan  yang  luar biasa dalam menerapkan hukum  hukum  Al Qur’an  untuk  mengatasi masalah yang timbul, dengan  menjadikan kemaslahatan umat sebagai dasar dalam tiap tiap pertimbangannya. Namun demikian, ada diantara keputusannya  yang kelihatan bertentangan dengan Nash Nash Al Qur’an, tetapi yang bertentangan itu ternyata hanyalah kelihatannya saja, Diantaranya keputusan keputusan yang terkenal adalah soal pembagian harta sedekah dan jatuhnya talak  serta penangguhan hukum  potong  tangan.  Ketiga keputusan  tersebut  cukup memberikan  gambaran  tentang  peranan Ratio dalam menetapkan hukum hukum Agama.( Anwar, 1968, hal. 51-55 )
c.   Khalifah Usman bin Affan
Pada masa Khalifah Usman bin Affan kehidupan  hukum  tidak banyak  mendapatkan  pengamatan  karena  kekeruhan  politik  yang terjadi  di saat itu. Peristiwa terpenting pada masa ini  adalah selesainya pengumpulan dan penyusunan ayat ayat Al Qur’an. Qur’an inilah, edisi Usman yang sampai dewasa ini tetap asli dan  tanpa pemalsuan pemalsuan, dan ini dapatlah dikatakan edisi yang resmi. ( Fyzee, 1959 hal. 34.)
d.   Khalifah Ali bin Abi Thalib
Pada  masa  Khalifah Ali bin Abi Thalib cara  yang  ditempuh dalam mengambil keputusan adalah pertama tama melihat Al Qur’an, kemudian  melihat  Sunnah Rosulullah, kemudian berIjtihad  baik secara individual, maupun secara ber sama sama melalui musyawarah yang menghasilkan Ijma’.
Dalam  kehidupannya sebagai pribadi maupun sebagai  penguasa dan menantu Nabi Muhammad, maka Khalifah Ali mendapat pujaan dari pengikutnya sedemikian besarnya, sehingga sebagian dari mereka ada yang sampai melampui batas. Pemujaan yang luar biasa tersebut mengakibatkan penilaian yang negatif terhadap keterangan mengenai Nabi baik mengenai ucapan maupun perbuatan Rosulullah yang tidak bersumber  dari Ali atau dari keluarganya,  mereka  tidak  mempercayainya.(Anwar, 1981, hal. 56 ).
<C>  Masa Sahabat dan Thabi’in
Periode  ini  dimulai  tahun 41 Hijrah  dan  berakhir  pada permulaan Abad Ke II Hijrah atau dimulai sejak Muawiyah bin Abu Syofyan memegang Khalifah di Damaskus hingga masa keruntuhannya.
Tercatat dalam sejarah Islam bahwa Khalifah Muawiyah melakukan  penyimpangan  sebagaimana dilakukan oleh ke Empat  Khalifah sebelumnya  dimana Kepala Negara diangkat berdasarkan pemilihan/ musyawarah, sedang Muawiyah mengangkat dirinya sendiri.  Bahkan dalam menetapkan penggantinya ia memilih anak nya sendiri.
Pada masa Khalifah Muawiyah timbulah dua pusat hukum yaitu: Lembaga  Pengadilan  resmi yang dikepalai oleh qadhi  qadhi  yang diangkat oleh pemerintah, dan para Ulama yang secara perorangan merupakan orang terhormat dan berpengetahuan luas dalam bidang hukum menjadi pusat orang orang bertanya (Anwar, l987, hal. 58 )
<D>  Masa Madzhab dan Pengkodivikasian.
Dengan  adanya perbedaan pendapat tentang Hukum  Islam  yang baru  terjadi  sesudah Rosulullah, sebagai akibat  dari  perlunya penetapan  penetapan  Nas hukum yang telah ada berupa  Al Qur’an maupun Sunnah Rosulullah terhadap peristiwa baru yang timbul dan memerlukan  penentuan  hukumnya adalah suatu yang  wajar,  karena keadaan mereka tidaklah sama baik pengetahuan maupun  pemahaman terhadap  ketetapan ketetapan Syari’ah maupun  tujuannya,  selain karena  perbedaan peninjauan dan dasar dasar  pertimbangan  dalam menganalisa suatu persoalan hukum.
Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, maka  tiap  tiap pendapat dipertali kan/ dikaitkan  kepada orang yang mengemukakan pendapatnya, agar kedudukannya menjadi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan  mempertalikan  kepada orang  yang  menetapkan  suatu hukum  atas  suatu peristiwa tersebut, maka akhirnya timbullah sesuatu yang kemudian dikenal dengan istilah  Madzhab.
Madzhab  yang  berarti tempat pergi atau  tempat  berjalan.  Menurut  istilah  maka Madzhab berarti jalan fikiran  atau  faham yang  ditempuh  oleh seorang Mujtahid  didalam  menetapkan  suatu hukum  dari Al Qur’an atau dari Hadits. Sehingga  bila mana orang bermadzhab Syafi’i atau Hanafi atau lainnya berarti orang tersebut mengikuti  jalan fikiran/ faham dari Imam Syafi’i atau  Hanafi, dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al Qur’an maupun Sunnah.
Menurut  Said  Romadhon,  tiada  satupun  diantara  madzhab madzhab  itu yang benar benar sudah ada dan berdiri semasa  masih hidupnya  para  ahli  hukum yang  namanya  diambil/ dipertalikan sebagai madzhab madzhab itu (Anwar,1987, hal. 60 ).
Kenyataan  ini menunjukkan bahwa Imam Imam ahli hukum  yang namanya dipertalikan dengan nama Madzhab tersebut tidak bermaksud sedikitpun  menjadikan  faham mereka sebagai aliran  aliran. Apa yang mereka perbuat hanyalah semata mata memperlihatkan  kesungguhan nya dalam memahami ayat ayat Al Qur’an dan Sunnah Nabi.
Dikemudian  hari ternyata ada diantara murid  muridnya  yang mengumpulkan  dan menyampaikan faham mereka secara lebih  teratur dan  tertulis  dalam buku, sehingga lebih mudah  tersebar  secara luas di masyarakat. Dengan usaha yang demikian maka pendapat atau fatwa fatwa itu mempunyai corak tersendiri dan pendukungnya untuk kemudian menjadikan madzhab / aliran yang berdiri sendiri.
Meskipun madzhab madzhab itu banyak jumlahnya, namun  nasibnya tidaklah sama. Ada yang dianut oleh kebanyakan Negara, tetapi ada pula yang dianut hanya beberapa Negara saja, bahkan ada  yang tak tersebar, sehingga akhirnya musnah dan habis pula pengikutnya.
Suatu  Madzhab dapat bertahan hidup terus, sebenarnya  bukan dari  segi segi hukumnya, seperti penetapan sumber sumber hukum atau pendapat yang meringan kan, karena hal hal sepeti itu  hampir dimiliki  oleh  semua  madzhab. Segi  ketahanan  tersebut  justru terletak  pada  hal hal yang bukan bersifat yuridis  sama  sekali melain kan :
a.   Pribadi pendiri madzhab
b.   Kejelasan uraian/ keterangannya sehingga menarik orang banyak.
c.   Adanya murid murid yang membukukan pendapatnya
d.   Bantuan langsung   maupun   tidak   langsung   dari penguasa/ pemerintahan
( Hanafi, 1970, hal. 127).
Diantara Madzhab yang terkenal dan diakui mempunyai otoritas serta  pengikut  yang jumlahnya besar, ada empat  yang  terkenal dengan sebutan Madzhabul arba’ah yaitu :
1.  Madzhab  Hanafi, yakni  madzhab  pengikut  pengikut Imam Abu Hanifah (70 H – 150)
2. Madzhab Maliki, yakni  madzhab pengikut pengikut Imam Malik ibn Anas. (93 -179 H)
3. Madzhab  Syafi’i,  yakni  Madzhab  pengikut  pengikut   Imam Muhammad Idris As  Syafi’i           ( 150 – 204 H )
4. Madzhab Hanbali, yakni madzhab pengikut pengikut Imam Achmad ibn Hanbal (164- 241 H)
Madzhab  yang  dianut  oleh kebanyakan  negeri  Islam  ialah Madzhab  Hanafi dan Syafi’i, sedang madzhab yang dianut  beberapa negara  saja  adalah  Madzhab Maliki dan Hanbali  serta  Syi’ah. Sedang  Madzhab  yang tidak tersebar sehingga  musnah dan habis pengikutnya  adalah  Ad Dhohiri, Al Auza’i dan  Ats Tsauri. Sebenarnya masih ada beberapa Imam yang tidak mempunyai  pengikut pengikut yang dapat menyiarkan pendapat dan fatwanya, dan  hanya disebut sebut dalam beberapa Kitab Fiqih Perbandingan antara lain adalah: Al Laits, At Thobari, Al Hasan Al Bisri dan Ibnu Sirin.
Untuk lebih mengenal beberapa Mujtahid, fikiran serta  dasar penetapan hukum Madzhab, maka akan disajikan secara singkat mulai Madzhab Al Auzai yang merupakan salah satu Madzhab  yang  telah punah  sampai kepada Madzhab yang masih  hidup  dan  berkembang hingga saat ini.
a.   Madzhab Al Auzai.
Madzhab Al Auza’i dipertalikan dengan Abu Ane Abdul  Rahman Ibnu  Muhammad Al Auzai lahir tahun 88 H dan wafat tahun  157  H/ 763 M.
Imam Al Auza’i terkenal sebagai seorang Ahli Hadits yang tak menyetujui  menerapan Qias. Madzhab ini pertama kali tersebar  di Negeri  Syam  dimana  ia bertempat tinggal,  kemudian  sampai  ke Andalusia. Namun akhirnya Madzhab Syafi’i dapat mengatasi Madzhab Al Auzai’i di Negeri Syam dan Madzhab Maliki dapat mengatasi  di Andalusia.
b.   Madzhab Ats Tsauri.
Madzhab  Ats Tsauri dipertalikan dengan Abu Abdillah  Sufyan Ibn Sa’ad Ats Tsauri Al Kufi, wafat tahun 161 H/ 767 M. Beliau diakui oleh para Ulama sebagai Mujtahid Mutlak. Namun karena beliau tidak mendapat pengikut yang banyak maka Madzhabnya pun lekas lenyap.
c.   Madzhab Al Laitsi.
Madzhab  Al Laitsi dipertalikan dengan Abul Harits Al  Laits Ibn Sa’ad Al Fahmi, wafat tahun 175 H/ 781 M. Beliau terkenal sebagai seorang Faqih di Negeri Mesir.  Imam Syafi’i mengakui bahwa Al Laits ini lebih pandai dalam soal Fiqih dari  pada  Imam Malik. Akan tetapi karena  pengikut  pengikutnya tidak sungguh sungguh mengembangkan Madzhabnya maka segera punah.
d.   Madzhab Ad Dhohiri.
Madzhab  Ad  Dhohiri dipertalikan dengan Dawud  bin  Ali  Al Asfihani lahir di Kufah tahun 202 H/ 813 M dan wafat tahun 270 H/ 833 M. Beliaulah  sebagai  tokoh pertama Madzhab  tersebut,  sedang tokoh selanjutnya adalah Ibnu Hazm (wafat 456 H) yang meletakkan dasar  dasar Madzhab tersebut. Ia membela dan menulis Kitab  Madzhab Dhohiri antara lain Kitab Al Muhalla, dalam lapangan  Fiqih dan  Kitab  Al Ihkam fi usulil ahkam dalam lapangan  usul  fiqih. Pada  umumnya pendapat Madzhab Dhohiri tidak banyak memberikan kelonggaran  kelonggaran  bahkan banyak  sekali  yang  berlawanan dengan pendapat Jumhur Ulama, meskipun pada mulanya Dawud bin Ali adalah pengaut Madzhab Syafi’i. Madzhab ini masih diikuti  orang sampai  Abad ke V H. Setelah itu menjadi semakin lemah  dan  pengikutnya berkurang.

Dasar penerapan hukum .
1.  Dasar   Madzhab Dhohiri adalah  dhohir (yang  tersurat)   Al Qur’an  dan  Hadits.  Selama tidak  terdapat  dalil  Sunnah atau Ijma’ yang  menghendaki dipergunakan nya selain pengertian  dhohir tersebut.
2.  Apabila  tidak terdapat suatu ada Nas maka ia mengambil Ijma’ dari seluruh Umat Karena  Ijma’  seluruh umat tidak mungkin terwujut  maka  Madzhab Dhohiri seolah olah menolak Ijma’.
3.  Ia menolak jalan Qias secara tegas dengan alasan bahwa  dalam sendi sendi Al Qur’an dan Hadits telah mencukupi segala  masalah. ( Syalabi, 1964 hal. 102 )
e.   Madzhab Hanafi.
Mahdzhab  Hanafi dipertalikan  dengan  An Nu’man bin  Tsabit bin Zuty, lahir di Kaufah Irak tahun 80 H/ 699 M  dan wafat tahun 150  H/  766 M . Panggilan akrabnya adalah Abu Hanifah, artinya bapak dari Hanifah nama anaknya lelaki. Secara kebetulan  Hanifah baik dalam bahasa Arab maupun Irak, menunjukkan sifat dan pembawaan  beliau dalam kehidupan sehari hari.
Hanifah  menurut  bahasa Arab berarti cenderung. Hal  ini karena beliau selalu cenderung ingat kepada Allah, sehingga tidak mudah goyah dengan harta, tahta dan siksa yang diberikan  kepada beliau  demi  untuk  nenegakkan kebenaran  ajaran  Allah.  Sedang Hanifah menurut bahasa Irak berarti tinta. Abu Hanifah  disamping dikenal sebagai saudagar yang sangat jujur. juga sebagai seorang yang selalu membawa tinta untuk menulis karya ilmiahnya. Sehingga karena itu para sahabat dan murid muridnya memanggil beliau: Abu Hanifah (bapak tinta ). (Matdawam, 1983, hal. 75 ). Murid   muridnya  yang   terkenal  adalah  Abu Yusuf (wafat 182 H).  Muhammad bin Hasan (wafat 189 H ) dan Zufar  (wafat 158  H ).
Dasar penerapan hukum.
1.  Al Qur’an; secara mutlak.
2   Hadits; tapi yang Muthawatir (Shahih ) dan Hadits Masyhur.
3.  Ijma’ dari pendapat para Sahabat Nabi ; Tabi’in semasa di Madinah.
4.  Ro’yu;  yakni pendapat beliau dengan menggunakan Qias atau Istihsan.
Demikian pula beliau menggunakan dan membandingkan dengan adat istiadat Islam yang berlaku terutama di Irak.
Ajaran  ajaran  Madzhab  Hanafi  yang  sampai  sekarang  ini sebenarnya  bukanlah langsung buah penanya sendiri  tetapi  hasil pengkodivikasi  pendapat dan fatwa beliau oleh para  sahabat  dan murid muridnya, setelah beliau wafat.
f.   Madzhab Maliki.
Madzhab ini dipertalikan dengan Malik bin Annas bin Abi Amar Al  Ashhabi al  Yamani al A’rabi.  Lahir  di Medinah tahun 93 H =  713 M dan wafat tahun 179 H =   795 M. Imam Maliki terkenal dalam bidang ilmu Hadis dan Fiqih dengan Kitabnya Al Muwaththa (perintis) yang berisikan kumpulan Hadits yang diatur sistimatika nya menurut ilmu Fiqih. Kitab tersebut pernah diminta untuk dijadikan  Kitab Hukum Negara oleh Khalifah Harun Al Rosyid namun ditolaknya.
Dasar penerapan hukum
1    Al Qu’ran sumber utama  Dalam  hal  ini  Dhahir Al Qur’an (yang  tersurat)  baru
kemudian Mafhum nya ( yang tersirat ).
2.  Al Hadits yang dianggap sah : Dalam hal ini Hadits yang Muthawatir, baru yang    Masyhur, kemudian Hadits Ahad.
3.   Ijma’ Ulama Madinah yang dianggap sah dan pernah dilakukan.
4.   Qias
5.   Masalih Mursalah.
Berbeda  dengan Imam Hanafi, maka Maliki lebih  mengutamakan Hadits  dan  Ijma’ para sahabat, tabi’in Ahli Madinah  dari  pada Ro’yu.  Namun demikian begitu kuatnya kedudukan Masalih  Mursalah sehingga  bisa  dipakai  untuk  membatasi  lingkungan  berlakunya ketentuan Al Qur’an.
Ada 3 faktor penyebab Madzhab Maliki berbeda dengan  Madzhab Hanafi yaitu :
1.  Imam Malik dikota kelahirannya Madinah membukukan  sendiri pendapat  pendapat nya disertai alasan alasannya  dalam  sebuah Kitab yang diberi nama Al Muwattha’ (perinti). Kitab tersebut berisikan kumpulan Hadits yang diatur sistimatikanya menurut ilmu Fiqih.  Dengan demikian dapat terlihat dengan jelas  dasar  dasar madzhab Maliki
2.   Madzhab Maliki merupakan hasil penelitian Imam Malik sendiri
Sumbangan  dari murid muridnya hanya mengenai pendapat  yang tidak  keluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh  Imam  Maliki sendiri, karena itu murid murid Imam Malik termasuk dalam tingkatan Mujtahid Madzhab.
Lain  halnya  dengan  Madzhab Hanafi  yang  merupakan  hasil penelitian  bersama  dan pendapat pendapat berbagai Fukoha yang telah  ikut serta membina  madzhab tersebut, dan mereka  termasuk dalam tingkat Mujtahid Mutlak.
3   Madzhab Maliki banyak sekali menerima Fikih ( pendapat) dari para Sahabat dan Tabi’in.  Keadaan ini tidak terdapat pada  Fikih Madzhab Hanafi.(Hanafi, 1970;130)
g.   Madzhab Syafi’i.
Madzhab  Syafi’i  dipertalikan pada Muhammad bin  Idris  bin Abbas bin Usman bin Syafi’i bin Said bin Abu Yazid bin Hakim  bin Muthotib bin Abdul Manaf, lahir di Ghaza Palistina tahun 150 H  / 767  M  dan wafat di Mesir tahun 204 H/ 820  M. Sejak berumur 9 tahun Syafi’i telah hafal Al Qur’anul  Karim dan pada waktu berumur 11 tahun telah hafal Hadits dari Kitab  Al Wuwaththa’ karya Imam Malik dari situ ia memperoleh Fiqih Hijazi. Kemudian beliau berkunjung untuk beberapa kali bahkan menetap di Bagdad selama 2 tahun untuk berguru pada Muhammad bin  Hasan murid dari Imam Abu Hanifah. Demikian pula beliau bertemu  dengan para  Ahli  Hukum Islam dari Irak. Oleh karena itu  Imam  Syafi’i memperoleh dua macam Fikiq yaitu Fiqih Hijazi (madzhab Maliki) dan Iraki ( Mahzhab Hanafi ).

Dasar penerapan hukum.
1.  Al Qur’an.
2.  Hadits, kecuali  Hadits Ahad dan yang belum jelas ke Shahihannya.
3.  Ijma’ yang  merupakan  jalan  keluar  bilamana Al Qur’an  dan Hadits tidak  dijumpai.  Namun demikian Ijma’ tersebut harus yang dilalukan oleh para Ulama yang mempunyai keahlian khusus.
4. Fatwa fatwa/ pendapat Sahabat Nabi, asalkan pendapat tersebut tidak ada yang  menentangnya.
5.  Qias namun yang memenuhi syarat.
Dari  kedua Fiqih yang diroleh Imam Syafi’ tersebut,  beliau kemudian  memper bandingkannya mengenai segi kekuatan dan  kelemahannya untuk ditarik dalam pendirian yang tengah  sehingga  dapat mengumpulkan  segi  segi kebaikannya, disamping  diutarakan  pula pendapatnya sendiri sebagai upaya pemecahan terhadap masalah yang belum  ada pemecahannya ke dua Fiqih  tersebut.  Dengan  demikian maka  Fiqih dari Imam Syafi’i merupakan perpaduan antara  Fiqih Hijazi (Madzhab Maliki yang banyak menggunakan Qias) dengan Fiqih Iraki           (madzhab Hanafi yang lebih mengutamakan penggunaan Hadits). Disamping itu Imam Syafi’i menolak methode  Istihsan  yang dipakai oleh Imam Hanafi dan methode Masalih Mursalah yang  digunakan  oleh  Imam Malik, demikian juga beliau  menolak  perbuatan Ahli Madinah.
Imam Syafi’i terkenal dengan dua madzhabnya yaitu madzhab lama  (Qaul Qadim) yang diajarkan beliau sewaktu di  Irak,  dan madzhab baru (Qaul Jadid) yang diajarkan kepada murid  muridnya di  Mesir yang tersusun kedalam dua Kitabnya  yakni  Al Risalah tentang Usul Fiqih (Yurisprudensi Islam) dan Al Um tentang soal Fiqih (Hanafi, 1970, 132)
h.   Madzhab Hanbali
Madzhab Hanbaii dipertalikan dengan : Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad  bin  Hanbal bin Hilal bin Asad bin Abdullah  bin  Hasan Asyaibani,  Al Mawarzi Al Baghdadi, lahir di Bagdad tahun 164 H  ( 780 M) dan wafat di Baghdad tahun 241 H  ( 855 M).
Hanbali pada usia 14 tahun telah dapat menghafal Al  Qur’an. Kemudian  beliau menuntut ilmu kebeberapa Negeri yang terdapat Ulama terkenal seperti Yaman, Kufah, Basrah, Mekkah, Medinah  dan lain  lain.  Beliau belajar ilmu Hadits dengan Husyaim  bin  Abi Hazim.  Hadits  hadits yang diperoleh disamping dihafal  juga  di catat Beliau juga belajar ilmu fiqih dengan Abu Yusuf murid  Imam Hanafi, demikian juga dengan Imam Syafi’i. Imam Hanbali  termasuk Ulama  Mujatahidin.  Karena Imam Hanbali lebih  cenderung  kepada hadits  dari pada ilmu fiqih, maka beliau mendapat  julukan  Imam Ahli Sunnah ( Ahlil Hadits ) yakni ahli dalam Hadits.
Dasar penetapan hukum.
1.   Al Qur’an  secara mutlak. baik secara lahiriah  (explisit) maupun secara mafhum (implicit).
2. Al Hadits, dengan pengertian luas bahwa semua Hadits dipergunakannnya baik yang mutawatir maupun sanadnya seorang saja, kecuali ternyata  betul dustanya. Hadits  Hdits ersebut lebih iutamakan dari pada Ijma’ maupun pendapat Sahabat Nabi.
3.  Ijma’ maupun fatwa fatwa sahabat Nabi walaupun belum jelas disepakati oleh sahabat yang lain.
4.   Qias, hal ini  beliau pergunakan dalam keadaan  darurat  atau  tidak ada pilihan yang lain.
Melihat dari dasar  penetapan hukum yang  beliau  pergunakan tersebut ternyata beliau sebagai ahli hadits meskipun beliau juga ahli ilmu fiqih. Kebanyakan kaum Muslimin mengatakan bahwa  beliau merupakan  salah  seorang pemimpin madzhab  fiqih  dari  kalangan Ahlus Sunnah Waljamaah yang terkenal.
Imam   Hanbali lebih  banyak  perhatiannya  kepada   Hadits, dari  pada fiqih sebagaimana terlihat dari karya ilmiahnya  dalam Kitab  Al Musnad, yang menghimpum 40.000 Hadits didalam  beberapa soal fiqih dan susunannya tidak sama dengan susunanan kitab kitab fiqih. Sehingga ia mengenyampingkan fatwa dan pendapat  pendapatnya  dalam lapangan fiqih bahkan imam Ahmad melarang  orang  lain untuk membukukannya, karena fatwa dan pendapat pendapatnya  tidak bersifat tetap bahkan dapat pula ditarik kembali.
Sebagai  sarana penyiaran madzhab Hanbali tidak  lain  hanya riwayat riwayat yang diterima dari padanya secara lisan. sehingga dalam  satu persoalan sering ter dapat beberapa riwayat yang  berbeda beda. Diantara murid muridnya yang banyak jasanya adalah Abu Bakar Al Khallal. Adapaun Kitab terbesar dalam Madzhab  Hanbali adalah Al Mughuri, Sunnah ibnu Qudamah.
Pada abad ke IV H merupakan madzhab yang berkuasa di Bagdad, dan  sesudah  abad  itu barulah madzhab  Hanbali dapat tersebar keluar Irak. Di Mesir sendiri baru tampak dengan jelas pada  abad ke VII  H,  sedang di Saudi Arabia   sampai  sekarang  merupakan madzhab yang berkuasa. Di beberapa bagian negeri Irak maupun Syam dipakailah madzhab Hanbali, namun dikalangan mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir hanya sedikit sekali yang memeluknya.               ( Hanafi, 1970,hal. 134 )
i.   Madzhab Syiah
Selain dari Madzhab Sunni (ahlus Sunnah wal jamaah)  masih ada lagi suatu madzhab yang cukup populer meskipun boleh dikatakan tidak begitu banyak pengikut nya yakni Madzab Syi’ah. Madzhab ini sebenarya sudah ada sejak masa Sahabat Ali bin Abi thalib. Madzhab ini timbul karena pertentangan politik antara Ali dengan Mu’awiyah, dan akhirnya berkembang sampai pada masalah akidah  maupun hukum dalam masyarakat Muslim sedunia. Banyak hal ajaran Syiah yang sangat kontradiktif dengan ajaran  Sunni.  Hal ini  terlihat  dari cara berfikir  mereka  dalam  mengistimbatkan hukum atas suatu masalah.
Dasar penetapan hukum
Sebagaimana  halnya  dengan para Imam  dari  golongan  Sunni dalam  menetapkan  hukum maka Imam dari golongan  Syi’ah  ini pun mempunyai  cara  dalam mencari hukum untuk  kepentingan  golongan mereka dengan menggunakan :
1.  Al Qur’an. Pengertiannya lebih ditekankan untuk mengkultuskan  Ali  bin Abi Thalib dan keuntungan dari golongan mereka  sendiri,  walaupun jauh berbeda dengan pengertian yang sebenarnya.
2.  Al Hadits,  pengertian hadits menurut  mereka  adalah  segala  macam perbuatan, perkataan. Ikrar Nabi Muhammad SAW dan  para  Imam mereka sendiri. Selain dari pada itu semua Hadits  dianggap  batal, kecuali perawinya adlah Ali dan  dari  para  Imam golongan mereka sendiri
3.  Ijma’ atau  fatwa ; mereka menolak  semua  fatwa  ijma’  para ahabat Abi Bakar, Umar dan Usman kecuali Ali (Matdawam,1983,hal.87)
Fatwa  Imam  golongan mereka lebih utama dari Qias. Mereka beranggapan  bahwa para Imam Syi’ah mendapat petunjuk dari Allah secara langsung. Dan menziarahi makam makam Imam mereka merupakan salah satu Ibadah.
Melihat  cara  berfikir  golongan  Syi’ah  ini  sudah  jelas aliran/ madzhabnya ber tujuan untuk kepentingan polotik, dan bukan untuk  kepentingan  Umat Islam. Dan ini  menurut fikiran sehat, jelas ditolak dan bertolak belakang dengan ajaran Rosulullah.SAW  (Matdawam,1983, hal.87 ).
Pada  asal mulanya Golongan Syi’ah sependapat mengakui  Imam yang Empat yaitu :  Ali, Hasan,Husein, Ali Zaenal Abidin Ibnu Ali.
Sesudah itu barulah terpecah menjadi tiga golongan yaitu :
1. Syi’ah Zaidiyah.
Golongan Syi’ah  Zaidiyah dipimpin oleh Zaid  bin  Ali  bin Zainal bin Abidin bin Hussain meninggal 122 H. menurut  mereka setiap keturunan Fatimah putri Nabi Muhammad  SAW baik dari Hasan maupun Husein serta Zuhud merupakan pemberani dan mampu menjadi Imam. Karena itu Mereka wajib ditaati.
Diantara  madzhab  Syi’ah  maka  pendapat  pendapat Syi’ah Zaidiyah yang lebih  dekat pada madzhab  Sunni  terutama  madzhab Hanafi.  Mungkin karena Imam  Abu Hanifah mula mula belajar  dari pada Imam Zaid. ( Hanafi, 1970, hal. 129 ).
Dasar penetapan hukum.
Al Qur’an, Hadits Ijma’ dan Qias, disamping Ijtihad.
Mereka  berpendirian  bahwa setiap masa tidaklah  sepi  dari seorang Mujtahid yang menyerukan perbaikan Umat manusia. Golongan ini banyak tersebar di Yaman.

2.   Syi’ah Jafariyah.
Golongan  Syi’ah Jafariyah merupakan golongan  yang mengakui Musa  Al  Kazim anak Ja’far Ash Shadiq yang wafat 183  H  sebagai Imam mereka, dan  tidak mengakui Ismail anak Ja’far  juga  yang dianggap menjadi Imam golongan Ismailiyah
Dasar penerapan hukum :
Al  Qur’an,  Hadits,  Ijma’ keturunan Ali (Ahlul  Bait)  serta pendapat dan fikiran Imam Imam Syi’ah. Golongan  Syi’ah Jafariyah kebanyakan bertempat  tinggal  di Negara Irak dan Iran dan sebagian di India.
3.  Syi’ah Ismailiyah
Golongan Ismailiyah merupakan pengikut Ismail anak Ja’far Shadiq yang yang merupakan Imam yang enam.
Golongan  Ismailiyah  banyak terdapat di  India  dan  Afrika Barat, Arab Selatan dan Persia.
<E>.  Masa kelesuan pemikiran.
Sejak permulaan Abad ke IV H atau Abad X -X1 M Ilmu Hukum Islam mulai berhenti berkembang ini terjadi pengujung pemerintahan atau dinasti Abasyiah. Pada masa ini`para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari fikiran fikiran para ahli sebelumnya. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal soal dasar atau soal soal pokok tetapi soal soal kecil yang biasa disebut dengan istilah furu’ Sejak itulah mulai terjadi gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya ( ittiba’ – taqlid). Para ahli Hukum Islam pada saat itu tak lagi menggali Hukum Islam / fikih dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat pendapat yang telah ada dalam Madzhabnya  masing masing. Kalau orang menulis tentang hukum, tulisannya hanya merupakan komentar atau catatat terhadap fikiran fikiran hukum yang terdapat dan telah ada dalam madzhabnya sendiri.
Perkembangan masyarakat yang berjalan terus dan persoalan persoalan hukum yang ditumbuhkan pada masa ini tidak lagi diarahkan dengan hukum dan dipecahkan sebaik baiknya seperti zaman zaman sebelumnya. Dinamika yang terjadi terus menerus itu tidak lagi ditampung dengan pengembangan pemilikiran hukum pula. Dengan kata lain masyarakat terus berkembang sedang pemikiran hukumnya berhenti. Terjadilah kemunduran dalam perkembangan Hukum Islam ( Daud, 2007, hal  194-195)
Perkembangan pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai keadaan atau faktor pula yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan pemikiran Hukum Islam dimasa itu adalah :
Kesatuan wilayah Islam yang luas itu, telah retak dengan munculnya beberapa Negara baru, baik di Eropa (Spanyol), Afrika Utara, dikawasan Timur Tengah dan Asia. Munculnya Negara Negara baru itu membawa ketidak stabilan politik. Hal ini mempengaruhi pula kegiatan pemikiran hukum.
Ketidak stabilan politik itu menyebabkan ketidak stabilan bebebasan berfikir pula. Artinya orang tidak bebas pengutarakan pendapatnya Karena pada zaman sebelumnya terbentuk aliran aliran pemikiran hukum yang disebut dengan madzhab madzhab itu, para ahli hukum dalam periode ini tinggal memilih (ittiba’) atau mengikuti (taqlid) saja pada salah satu diantaranya, memperkuat, memperjelas, hal hal yang terdapat dalam mazhab itu dengan berbagai penafsiran dan cara. Sikap yang seperti itu menyebabkan jiwa atau ruh ijtihad yang menyala dizaman zamaan sebelumnya menjadi padam dan para ahli mengikuti saja faham yang telah ada dalam mazhabnya.
Munculnya orang orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun mengeluarkan berbagai garis hukum dalam bentuk fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpang siuran pendapat yang seringkali bertentangan ini menyebabkan fihak yang berkuasa memerintah kan para mufti serta kadhi kadhi (para hakim) untuk mengikuti saja pemikiran pemikiran yang telah ada sebelumnya. Dengan langhah dimaksudkan kesimpangsiuran pemikiran hukum akan dihentikan, tetapi justru dengan itu pula dikumandangkan pendapat bahwa pintu ijtihad atau bab al ihtihad telah tertutup.
Timbulnya kelesuan berfikir dimana mana, karena itu pula para ahli hukum Islam pun tidak lagi mampu menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal fikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dan dengan demikian pula perkembangan Hukum Islam pada periode ini menjadi lesu, tidak berdaya lagi menghadapi dan menjawab tantangan tantangan zamannya  ( Hanafi, 1970 hal. 174-175)
<F>.  Hukum Islam Masa Kebangkitan Kembali dan Pembangunan
Setelah mengalami kelesuan, kemunduran beberapa Abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali . Kebangkitan kembali memikiran Islam itu timbul sebagai reaksi  terhadap sikap taqlid tersebut diatas yang telah membawa kemunduran Hukum Islam. Muncullah gerakan gerakan baru diantara gerakan para ahli hukum Islam yang menyarankan kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah. Gerakan ini dalam kepustakaan disebut dengan gerakan Salaf (Salafiyah) yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam dizaman Salaf ( permulaan), generasi awal dahulu.
Sebagai reaksi terhadap sikap taqlid tersebut diatas, ternyata pada periode kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan Ijtihad untuk menampung dan mengatasi persoalan persoalan dan perkembangan masyarakat. Pada abad XIV telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dan segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum yakni Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan muridnya Qayyim al Jauziah (1292-1356). Pola pemikiran mereka ini dilanjutkan pada abad ke XVII oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab (1703-1787) yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada gerakan Padri di Minangkabau (Indonesia). Usaha ini dilanjutkan kemudian oleh Jamaluddin al Afghani terutama dilapangan politik (Rasyidi, 1976, hal 20) Beliaulah yang mendasarkan sebuah tuntunan dari Allah bahwa….. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan  suatu kaum sehingga  mereka merubah  keadaan yang ada pada diri mereka sendiri      ….. ( Surat Ar Ra’ad (13) ayat 11) . Tuntunan tersebut digunakan untuk menggerakkan kebangkitan Umat Islam yang umumnya dijajah oleh bangsa Barat pada waktu itu. Beliau menilai bahwa kemunduran Umat Islam itu disebabkan antara lain karena penjajahan Barat. Agar Umat Islam dapat maju kembali, maka penyebabnya yakni penjajah harus dilenyapkan lebih dahulu. Untuk itu ia menggalang persatuan seluruh umat Islam yang terkenal dengan nama Pan Islamisme.
Cita cita Jamaluddin mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh (1849-1905) yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935). Pemikiran pemikiran dari Muhammad Abduh dan  Muhammad Rasyid Ridha tersebut mempengaruhi pemikiran pemikiran umat Islam diseluruh dunia. Di Indonesia pemikiran Muhammad Abduh diikuti antara lain oleh penggerak sosial dan pendidikan Muhammadiah yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912.
Beberapa pengaruh pemikiran yang dilakukan Muhammad Abduh antara lain :
Membersihkan Islam dari pengaruh pengaruh dan kebiasaan kebiasaan yang bukan Islam
Mengadakan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam terutama ditingkat Perguruan Tinggi.
Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam fikiran modern
Mempertahankan/ membela Ajaran Islam  dari pengaruh Barat dan serangan agama lain.
Membebaskan negeri negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajahan.           (Daud,  2007, hal 198-199)
Setelah Muhammad Abduh mempelajari aliran aliran yang ada, maka beliau tidak memberikan penilaian dan kecenderungan kepada salah satu diantaranya. Semua aliran aliran pemikiran itu merupakan pendapat atau pandangan saja, faham terhadap dasar dasar ajaran Islam. Setiap pendapat atau pandangan, faham  tentang sesuatu, itu dapat benar dan dapat pula salah. Oleh karena itu Muhammad Abduh bermaksud menghapuskan dinding pemisah antar madzhab, sekurang kurangnya mengurangi kefanatikan terhadap madzhab sekaligus menganjurkan agar umat Islam yang memenuhi syarat  kembali lagi menggali Hukum Islam dari sumbernya yang asli yakni Al Qur an dan Sunnah Nabi, sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah Hukum Islam.
Masa kebangkitan pemikiran Hukum Islam ini dilanjutkan dengan sistem baru dalam mempelajari dan menulis Hukum Islam. Bilamana dahulu studi Hukum Islam hanya terbatas pada pemikiran yang terbatas dalam salah satu madzhab saja namun sekarang telah berubah. Di Fakultas Fakutas maupun Program Pasca Sarjana Studi Hukum Islam diadakan mata Kuliah baru yakni mata kuliah perbandingan, dimana tidak hanya diajarkan satu aliran saja tetapi keempat aliran hukum yang terdapat dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan diajarkan pula aliran aliran hukum yang lain yakni dalam golongan Syiah. Disamping diajarkan perbandingan hukum antar madzhab juga dibandingkan juga dengan hukum Barat dan hukum lainnya yang terdapat didunia ini sebagai satu sistem.
Disamping itu kini seorang tidak hanya menulis Hukum Islam secara umum namun menulis secara khusus mengenai bidang bidang tertentu saja. Dengan demikian analisa tentang bidang tertentu itu menjadi lebih tajam dan mendalam, sebagai mana terlihat dalam berbagai perpustakaan di Indonesia maupun dunia Internasional.
Selain kebangkitan pemikiran hukum Islam dikalangan orang Islam sendiri baik di Indonesia maupun dunia lainnya juga terdapat pula para ahli hukum Barat maupun Amerika yang mempelajari Hukum Islam. Menurut penuturan Jastice Robert Jackson seorang Hakim Agung pada mahkamah Amerika  menyebutkan beberapa motif yang mendorong para ahli mempelajari Hukum Islam yakni :
1  Negara Negara Barat yang geisha itu telah menemukan dalam dunia Islam sekutu dalam melawan faham Komonis
2.  Pandangan dunia Barat kini lebih obyektif terhadap dunia Islam, sejarah dan perbedaan Agama.
3.  Perdagangan dengan Timur Tengah merupakan unsur baru yang mendorong orang orang Barat mempelajari Hukum dan perundang undangan Islam.
Di Eropa beberapa Guru Besar/ tokoh telah mengajarkan Hukum Islam pada beberapa Fakultas Hukum/ Universitas misalnya Universitas di Paris juga di University of London, School of Oriental and African Studies serta di Universitas Harvard, Oxford, Mc Gill, Temple, Chicago dan lain lainnya  juga mengajarkan Hukum Islam.
Pendapat para Sarjana Barat tentang Hukum Islam juga terdengar dalam berbagai Seminar Internasional yang khusus mengkaji Hukum Islam antara lain :  Seminar Den Haag  pada tahun 1937 dan 1948. Demikian pula pada tahun 1951 dilangsungkan di Paris selama satu pekan telah menghasilkan beberapa keputusan antara lain :
Prinsip prinsip Hukum Islam mempunyai nilai nilai yang tidak dapat di pertikaikan lagi
Berbagai ragam mazdhab dalam lingkungan besar Sistem Hukum ini mengandung suatu kekayan pemikiran hukum dan kekayaan teknik yang mengagumkan dan mmberikan kemungkinan pada hukum ini memenuhi semua kebutuhan yang dituntut oleh kehidupan modern.
Menganjurkan agar dibentuk suatu panitia untuk membuat Kamus Hukum Islam yang disusun secara Modern untuk memudahkan orang mencari keterangan keterangan  tentang pengertian Hukum Islam ( Ramadan,1970, hal 21)
Konferensi Islam Asia Afrika yang diadakan di Bandung 1956 dalam salah satu resolusinya juga menganjurkan agar disusun dan diterbitkan Ensiklopedia Hukum Islam yang dapat digunakan umat Islam sebagai pegangan dalam hidup dan kehidupan sehari hari. Ensiklopedia Hukum Islam tersebut telah diterbitkan oleh Kuawait, bahkan di Indonesia dan beberapa Negara lainnya.

BAB V
PANDANGAN BARAT TERHADAP ISLAM
A.  Sistem Hukum Modern.
Semua Negara Muslim memiliki  sistem hukum dengan pengadilan, hukum dan hakim seperi ditempat lainnya di dunia. Bagaimana pun terdapat beberapa perbedaan antara negara-negara Islam. Pada sejumlah Negara, seperti Mesir, Jordan, Libanon, Maroko, Syria, dan Tunisia, terdapat juga a tradition of legal codification and jurisprudence.
Struktur dan administrasi pengadilan juga berkembang dengan baik. Terdapat tiga level tahap peradilan, yaitu sejak peradilan pertama, peradilan banding, dan Makhkamah Agung. Praktik peradilan yang representasi ada pada suatu counsel telah berjalan dengan                   well-established atau mapan. Dinegara-negara, seperti Saudi Arabia, Kuwait, The United Arab Emirat (Uni Emirat Arab) dan Negara-negara teluk lainnya telah mendasarkanpada hukum syariah yang terkodifikasi dan hukum-hukum kebiasaan semakin berkurang. Hukum kontrak, hubungan komersial dan keagenan serta hukum-hukum sejenis lainnya telah mengarah pada hukum-hukum sipil (civil law). Mesir sebagai Negara yang secara moderat telah menerapkan dua sistem hukum baik Civil Law maupun Syariah (Ade, 2008, hal. 137)
Penilaian Pemikir Barat terhadap kandungan ajaran Islam, ternyata banyak memberikan apresiasi yang tulus dan objektif terhadap substansi dan orientasi ajaran Islam. Namun, ajaran yang sesungguhnya mempunyai keluhuran dan kedamaian sering direpresentasikan secara terbalik dan kontra produktif terhadap ajaran Ilahiyah dan komunitasnya sendiri. Sebagai salah satu contoh, betapa memprihatinkan nasib tenaga kerja migran dari Indonesia yang bekerja di Timur Tengah, perlakuan tragis seperti penyiksaan dan perkosaan menjadi masalah yang lumrah.
Tidakkah ajaran Islam diturunkan dijazirah Arab sebagai rahmatan lil alamin (rahmat untuk segala alam) Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh yang sempurna dan kongkret bagaimana memperlakukan pembantu, anak dan istri sebagai makhluk Allah yang memiliki derajat dan martabat yang sama didepan sang khalik (Pencipta). Sungguh ironis, umat Islam telah dianugerahi sistem hukum sempurna, agama sempurna  bahkan rasul yang berakhlak mulia, tetapi berhukum pada hukum positif yang datang dari luar Sistem Hukum Islam itu sendiri (Ade, 2008, hal 176).
B. Pandangan Barat terhadap Nabi Muhammad
Hampir sejalan telaah dan penghargaan para pemikir Barat terhadap agama Islam, mereka menaruh kekaguman luar biasa terhadap pribadi Nabi Muhammad  serta ajaran-ajaran yang beliau sampaikan pada pada umatnya. Berikut ini kutipan beberapa pendapat mereka  (Ade,  2008, hal 176-178) .
R.C.V. Bodley
Kedudukan Muhammad yang unik didalam sejarah keagamaan disebabkan oleh kenyataan bahwa dia telah mengilhami segala apa yang dilakukannya tanpa mengaku sebagai orang suci atau malaikat, dengan tiada memiliki suatu sifat apapun selain sifat insani semata-mata. Kecuali pribadinya yang cemerlang, tidak ada suatu dari padanya yang membedakan dia dari kaum Muslimin lainnya.
2.   John Wiliam Draper.
Empat tahun setelah meninggalnya Justinianus, pada tahun 569 M lahirlah di Makkah tanah Arab, seorang lelaki yang berbeda dari lelaki lainnya, telah memberikan pengaruh  terbesar pada umat manusia.

3.   Mahatma K. Ghandi
Menyatakan bahwa saya ingin tahu sebaik-baiknya tentang kehidupan seorang yang hingga kini memegang hati jutaan manusia……. Saya lebih yakin dari sebelumnya, bahwa bukanlah pedang yang membawa Islam pada kejayaan pada masa-masa itu dalam skema kehidupan. Kesederhanaan agama Islam yang tegas, penguasaan diri yang paling kuat  dari Nabi  itu  keteguhan  memenuhi janji, pelayanannya yang sungguh-sungguh kepada sahabat dan pengikutnya, keperwiraan yang tidak mengenal takut, keyakinan yang mutlak pada Tuhan  dan kepada risalahnya sendiri. Hal inilah dan bukanlah pedang yang menaklukkan kaum mslimin dan mengatasi segala rintangan…., ketika saya menutup jilid kedua buku biografi nabi ini, saya betul-betul merasa menyesal karena tidak ada lagi bagi saya yang dapat di baca mengenai perihidup yang agung itu.
C.  Pandangan Barat Terhadap Islam
Suatu hal yang berbeda dan menarik antara konsep Barat dengan Islam adalah persoalan penyatuan agama dengan politik, hukum dan kenegaraan merupakan suatu integrated. Sedangkan dalam hukum sekuler, agama merupakan wilayah tersendiri, terpisah dengan hukum, politik dan kenegaraan. Hal ini yang membuat Barat tidak dapat memahami dan menerima konsep holistik antara Islam dengan politik. Barat menganggap bersatunya hal tersebut seperti kombinasi antara setan dengan malaikat. Kecuali kebingungan dan ketidak pahaman para akademisi Amerika terhadap Islam yang memandang bahwa terintergrasinya agama dan Negara di pandang sebagai bertemunya antara setan dan malaikat, sebagaimana mereka melakukan penolakan penyatuan antar gereja dan Negara. Sementara itu, sejumlah  orientalis melakukan penilaian yang objektif terhadap ajaran Islam sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah pemerhati Islam diantaranya :
1  Jean L. Heureux
Menyatakan bahwa Islam mempunyai daya takluk secara damai terhadap jiwa dengan kesederhanaan teologinya, kejelasan dogma dan asas-asasnya, dan jumlah yang tertentu dalam amalan praktis yang diperintahkannya. Berlawanan dengan Kristen yang telah mengalami transformasi yang terus menerus sejak awalnya, Islam tetap sama sejak semula.
2.  Arnold Toyenbee
Menyatakan bahwa hapusnya ras dikalangan kaum Muslimin merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa didunia dewasa ini merupakan kebutuhan yang sangat diratapkan perlunya penyiaran kebaikan Islam.
3.  Lancelot Lawton
Menyatakan bahwa sebagai agama harus diakui bahwa agama yang di bawa oleh Muhammad itu lebih cocok untuk Afrika daripada agama Kristen; sesungguhnya bahkan saya ingin berkata bahwa Islam itu lebih cocok untuk dunia secara keseluruhan.
Penilaian kalangan orientalis terhadap legislasi, dogma serta hukum materiil dari agama yang bersifat Ilahiyah mendapatkan apresiasi positif. Bahkan Islam merupakan sebuauh sistem yang ideal untuk sebuah tatanan seluruh dunia secara universal. Komentar orientalis tersebut cukup objektif, tapi persoalan yang fundamental adalah mengapa umat Islam yang dianugerahi Tuhan sebuah sistem hukum yang sempurna melalui Kitabullah dan Sunaturrasul mengalami kemunduran yang serius di berbagai aspek kehidupan termasuk penegakan hukum. Pandangan orientalis masih parsial karena tidak melihat sistem hukum secara integral termasuk legal structure dan legal culture yang ada pada umat Islam secara keseluruhan. Law in book dan law in action masih sebuah jarak antara masrik dan magrib (Timur dan Barat) khususnya untuk membumikan Sistem Hukum Islam, minimal untuk pemeluknya sendiri.
Kita menyadari bahwa pembangunan moral masyarakat (moral society) tidak tergantung pada pilar hukum semata, tapi implementasi hukum Islam harus menjadikan sebuah kewajiban orang di luar Islam harus menjadikan sebuah kewajiban atau minimal diagendakan. Bagaimana mungkin orang di luar Islam akan berhukum pada hukum Islam, sedangkan umat Islam sendiri tidak ada komitmen yang sama terhadap pemberlakuan hukum syariah itu sendiri. Sebagai contoh, penyikapan terhadap bunga bank masih bervariasi bahkan lebih memperihatinkan lagi masih berkutat pada perbedaan klasik yang bersifat khilafiyah. Sementara itu apabila kita melihat perkembangan sistem hukum barat, mereka berangkat dari konsep hukum kodrat yang tidak standardized dan impractical menuju pada era positivisme yang sekarang mendominasi lanskap  sistem hukum dunia ( Ade,  2008, hal 179-181)
D    Pandangan Barat Terhadap Sistem Hukum Islam
Terkait dengan pengamatan beberapa pakar hukum Islam dari Timur Tengah, berbagai motif  akan melatar belakangi terhadap studi Islam termasuk memberikan catatan dan penilaian yang objektif. Sangat mungkin bahwa orientalis melakukan penilaian tersebut agar kalangan intelektual Islam dan juga umat Islam  terbuai dengan kesempurnaan substansi Sistem hukum, akidah dan akhlak yang ada pada Islam. Sehingga kondisi puas diri dan tidak ada upaya-upaya lanjutan sebagai harapan dari kalangan orientalis, namun juga sangat dimungkinkan merupakan penilaian yang sejujur-jujurnya sesuai dengan etos kerja pemikir Barat yang rasional dan apa adanya.
Kepentingan orientalis melakukan penilaian, komentar dan sanjungan mengandung berbagai kepentingan bagi kalangan mereka sendiri sebagaimana dikemukakan oleh :
Ali Husni Al Kharbuthy seorang guru besar di Ains Syams
Untuk kepentingan penyebaran agama kristen, untuk kepentingan penjajahan, dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata.
2.  Mustafa As Siba’i Ketua Jurusan Fiqih Di universitas Damaskus dalam bukunya Orientalisme dan kaum Orientalisten menerangkan bahwa motif orientalis Barat mempelajari  ketimuran umumnya dan ke Islaman pada khususnya ialah sebagai berikut :
a.   Dorongan Keagamaan ( umpamanya pada pendeta katholik Roma dari Vatikan);
b.   Dorongan penjajahan ( C. Snouck Hurgronye di Indonesia);
c.  Dorongan politik ( persaingan antara blok Timur dan blok Barat untuk menguasai masyarakat sesuai dengan lokasi mereka bertugas);
d.     Dorongan ilmiah (motif untuk mencari ilmu pengetahuan dan sebagai wujud penuntasan atas rasa keingintahuan tarhadap substansi Islam  (Ade, 2008,  hal 181 – 182)
E.  Hubungan Hukum Adat Dengan Sistem Hukum Islam.
Hubungan hukum adat dengan Hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama mempunyai hubungan akrab dalam masyarakat di Indonesia. Nama Indonesia baru dikenal pada tahun 1884 M oleh Bastian ethnolog Jerman dalam sebuah bukunya Indonesien. Dalam tahun 1850 seorang Inggris Earl masih menyebutkan nama Indunesians’ atau Malaya-nesian bagi penduduk Indian Archipelago atau Malayan-Archipelago Bahkan Multatuli hanya memakai nama insulunde, tidak mengenal kata Indonesia (Fiscer, 1953, hal 9).  Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi : Hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut. Artinya hukum Islam dengan hukum Adat tidak dapat dicerai pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sifat sesuatu barang atau benda. Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah: Adat dan syara’ menyanda, syara’ mengato adat memakai. Menurut Hamka (1970, hal.10) makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) Adat dengan Hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan erat hubungannya dengan Hukum Islam dalam dilihat dalam ungkapan yang berbunyi Adat Hula hula to Syaraa, Syaraa hula hula to adati; artinya kurang lebih Adat bersedi Syara’ dan Syara’ bersendi Adat (Gani Abdullah 1987 hal 89 dalam Daud, 2007  hal. 223) Hubungan Adat dan Islam erat juga di Jawa. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan Sinkritisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa terutama didaerah pedesaan.
Dalam menggambarkan hubungan Adat dan Islam di Aceh, Minangkabau dan Sulawesi Selatan diatas, para penulis Barat/ Belanda selalu menggambarkan kelanjutan dalam pertentatangan antara kalangan Adat dan kalangan agama (Islam) Keduanya seakan akan merupakan dua kelompok yang terpisah dan tak mungkin dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena dikalangan adat terdapat orang yang tau tentang agama dan dikalangan ulama dijumpai orang yang tau tentang adat. Gambaran petentangan antara kalangan Adat dan kalangan agama itu mereka kontruksikan dalam petentangan antara hukum perdata adat dengan Hukum Perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Mereka gambarkan seolah olah pertentangan itu tak mungkin terselesaikan. (Daud, 2007, hal 225)
Para penulis Barat menganggap perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan Hukum Islam hanyalah Kontrak saja antara para pihak yang melangsungkan pernikahan saja, berbeda halnya dengan perkawinan yang dilangsungkan menurut mereka lebih menghargai dan menghidup hidupkan perkawinan menurut hukum Adat saja. Mereka tak mau melihat kealam tradisi Islam dimana  keluarga terutama orang tua ikut bertanggung jawab mengenai hubungan  kedua mempelai tak hanya waktu mencari  jodoh tetapi juga tatkala melangsungkan perkawinan. Bahkan keluarga akan turut berperan menyelesaikan perselisihan bilamana dikemudian hari terjadi kekusutan dalam kehidupan rumah tangga  orang yang menikah.  Mereka tak mengetahui  karena tak mau mempelajari bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah sarana pembinaan rasa cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga (Deliar Noer, 1979, hal 20 dalam  Daud, 2007, hal 226).
Menurut penulis-penulis Barat/Belanda, masalah kewarisan merupakan contoh paling klasik yang memperlihatkan pertentangan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat di Minangkabau. Menurut mereka secara teoritis, pertentangan itu tidak mungkin diselesaikan. Dalam kenyataan menunjukkan tidaklah demikian halnya. Kesepakatan antara ninik mamak dan Alim Ulama di Bukit Marapalam dalam perang Paderi di abad ke-19 yang lalu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi: Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah (Al-Qur’an). Rumusan itu diperkuat oleh Rapat (orang) Empat Jenis (ninik mamak, imam-khotib, cerdik-pandai, manti-dubalang) Alam Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh Kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968. Dalam rapat dan seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau, untuk :
(1)  Harta pusaka tinggi yang diperoleh turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan
(2)   Harta pencaharian, yang disebut pusaka rendah, diwariskan menurut syara’ (hukum Islam).
Dengan demikian sejak tahun 1952 kalau terjadi perselisihan mengenai harta pusaka tinggi maka penyelesaiannya berpedoman pada garis kesepakatan hukum Adat, sedang terhadap harta pencaharian berlaku hukum Fara’idh (hukum kewarisan Islam). Oleh seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 itu juga diserukan kepada seluruh hakim di Sumatera Barat dan Riau agar memperhatikan kesepakatan tersebut (Muchtar Na’im, 1968, hal 241 dalam  Daud, 2007, hal 227).
Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam yang dianggap oleh penulis-penulis Barat/ Belanda sebagai pertentangan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, telah diselesaikan oleh orang Minangkabau sendiri dengan kesepakatan di Bukit Marapalam, dan Seminar di Padang tersebut diatas. Hal yang sama terjadi pula di Aceh dengan pembentukan Provinsi (1959) yang mempunyai status istimewa, sesuai dengan keinginan orang Aceh sendiri, untuk mengembangkan agama, termasuk hukumnya, adat-istiadat dan pendidikan.
Setelah Indonesia merdeka, khususnya di  Minangkabau telah berkembang suatu ajaranan yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah penyempurnaan hukum Adat (Nasrun, 1957, hal 23-29 dalam  Daud, 2007, hal 227).
Bila mana terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempuna yakni Hukum Islam. Dalam masyarakat Aceh pun terjadi perkembangan yang sama yakni: soal-soal perkawinan, harta benda termasuk harta peninggalan dikehendaki agar diatur menurut ketentuan hukum Islam. Bahkan dalam masyarakat di daerah ini telah berkembang pula satu garis hukum yang mengatakan bahwa Adat atau Hukum Adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Ini merupakan kebalikan dari teori resepsi yang menyatakan Hukum Islam bukanlah hukum kalau belum diterima oleh Hukum Adat. Karena itu menurut Sayuti Thalib (1982 hal 69) yang ada ialah receptio a contrario. Artinya hukum Adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Selain dari apa yang telah dikemukakan diatas dapat dikemukakan pula bahwa merenggangnya ikatan-ikatan tradisional, perubahan nilai-nilai dan pola organisasi masyarakat di daerah-daerah pedesaan, terutama karena penggantian keluarga besar dengan keluarga kecil, telah menguatkan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat di Indonesia, Hal ini ditunjang pula oleh kesadaran beragama yang makin tumbuh melalui pendidikan yang berkembang setelah kemerdekaan.
Masalah hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut al-ahkkam al-khamsah yakni lima kategori kaidah hukum Islam  yang mengatur semua tingkah-laku manusia muslim di segala lingkungan hidup dalam masyarakat. Kelima kategori kaidah itu adalah (1) fard ( kewajiban), (2) sunnat (anjuran), (3) Ja’iz’ atau mubah atau ibabah ( kebolehan),(4) makruh (celaan), (5) haram ( larangan).
Menurut Hazairin  dengan membonceng  theori Ulama Ulama Arab berdasarkan          Al Qur’an dalam pembahasan mengenai Al Ahkam  Al Khomsa  ada lima macam kaidah atau norma hukum yaitu :
1.  Fard atau wajib ; dikenakan pada perbuatan  yang  berbentuk suruhan
2.  Sunnah atau mandub atau mustahab : dikenakan pada  perbuatan yang berbentuk  pujian
3.  Jaiz atau mubah ; dikenakan  pada perbuatan yang  berbentuk kebolehan
4   Makruh; dikenakan pada perbuatan yang berbentuk kecelaan
5   Haram ; dikenakan pada perbuatan yang berbentuk larangan ;
masing masing dengan akibat akibat hukumnya yang  tertentu  pula bilamana  dilakukan atau ditinggalkan perbuatan  itu (Hazairin, l974, hal. 87)
Kaidah-kaidah haram (larangan), fard (kewajiban), makruh (celaan) dan sunnat (anjuran) jauh lebih dari sempit ruang-lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah ja’iz atau mubah. Kedalam kategori kaidah terakhir inilah (ja’iz atau mubah) agaknya adat dan bagian-bagian hukum Adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah air kita maupun yang tumbuh kemudian, asal saja tentunya tidak bertentangan dengan aqidah (keyakinan) Islam.
Melihat hubungan hukum Adat dengan hukum Islam dari sudut pandangan ini, akan memudahkan kita mempertautkan Adat dengan Islam, hukum Adat dengan hukum Islam. Menurut Hasbi Ash-Siddieqy (1975, hal 479) dalam kitab-kitab fikih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar ‘urf atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan ‘urf atau adat itu sebagai salah-satu alat atau metode pembentukan hukum Islam.  Penyataan Hasbi ini adalah sejalan dengan salah-satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam, yang berbunyi: al ‘adatu muhakkamat. artinya adat dapat dijadikan hukum. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah mu’amalah (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah. Sebab, mengenai ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis di dalam al-Qur’an dan yang telah diatur oleh Sunnah Rasul-Nya seperti yang termuat dalam kitab kitab Hadis yang sahih.

F.   Perbandingan Sistem Hukum Adat, Islam dan Barat.
Didunia ini kita jumpai sekurang-kurangnya ada lima sistem – sistem hukum yang hidup dan berkembang. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum disini meliputi unsur-unsur, seperti : struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai.
Diantara tiga dari kelima sistem hukum tersebut terdapat di tanah air kita yakni sistem-sistem Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat (disebut berturut-turut menurut “umurnya” berlaku dinegeri kita). Ketiga-tiganya akan di bandingkan mengenai apa yang kelihatan dan berlaku di Indonesia, dalam garis–garis besarnya saja. Caranya adalah dengan melihat hal-hal yang sama dan dengan menyebut hal yang sama itu, akan kelihatan perbedaannya. Mohammad Koesnoe mantan Guru Besar Hukum Adat Universitas Airlangga pernah membandingkan ketiga sistem hukum tersebut. ( Daud, 2007, hal  208- 222)
Dengan mengacu pokok-pokok uraian Mohammad Koesnoe (1980) disertai perubahan dan penambahan disana-sini, adalah sebagai berikut :
Keadaannya
Ketiga sistem hukum tersebut telah berlaku di Indonesia walapun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama.
Hukum Adat  telah lama berlaku di Tanah Air kita. Bila mulainya tidak dapat dikatakan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 keadaanya biasa  saja, hidup  dan berkembang dalam  masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1927 di pelajari dan di perhatikan dengan seksama  dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda, setelah teori resepsi dikukuhkan dalam pasal 134 ayat 2 I.S. 1925.
Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam di sebarkan di Tanah air kita. Bila Islam datang ke Tanah air kita belum ada kata sepakat diantara para ahli sejarah Indonesia. Ada yang mengatakannya pada abad ke– 1 Hijriah atau abad ke VII Masehi, ada pula yang mengatakan  pada abad ke VII Hijriah atau abad ke XIII Masehi, Islam baru masuk ke Nusantara ini. Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai kapan Islam datang di Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di nusantara ini. Hal itu dapat dilihat pada studi para pujangga yang hidup pada masa itu mengenai Hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di masyarakat.
Hasil studi dan  karya ahli Hukum Islam Indonesia, kemudian  dapat disebut sebagai contoh, misalnya Miratul Thullab, Sirathal Mustaqim, Sabilal Muhtadin, Kutaragama, Sajinatul Hukum dan lain-lain, disamping studi mengenai hukum Islam yang ditulis oleh bukan orang Indonesia seperti misalnya Muharrar karangan ar-Rafi’i, Tuhfah karangan Ibnu Hajar, Nihayah karangan ar-Ramli dan Kitab-kitab Hukum mazhab Syafi’i lainnya. Setelah Belanda menjajah Nusantara ini perkembangan hukum Islam dikendalikan dan sesudah tahun 1927, tatkala teori resepsi mendapat landasan peraturan Perundang-undangan (I.S 1925), menurut Hazairin, perkembangan hukum Islam dihambat di tanah air kita.
Hukum Barat di perkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di nusantara ini. Mula-mulanya hanya diperlakukan bagi orang Belanda dan Eropa saja, tetapi kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan (pernyataan berlaku, penundukan dengan sukarela, pemilihan hukum dan sebagainya), Hukum barat dinyatakan berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang Eropah, orang timur Asing (terutama Cina) dan orang Indonesia. Sebagai hukum golongan yang berkuasa pada waktu itu di Nusantara kita ini keadaan hukum Barat jauh lebih baik dan menguntungkan dari keadaan kedua sistem hukum di atas.
Hukum Adat dan Hukum Islam adalah Hukum bagi orang-orang Indonesia asli dan mereka yang di samakan dengan penduduk Bumi Putera. Keadaan itu diatur Pemerintah Hindia Belanda dahulu sejak 1845 sampai dengan meninggalkan tanah air kita Indonesia pada tahun 1942.
Bentuknya
Pada dasarnya, Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pada waktu ini sedang diadakan usaha-usaha untuk mengangkat hukum Adat itu menjadi hukum perudang-undangan dan dengan begitu diikhtiarkan ia memperoleh bentuk tertulis. Contohnya dapat dilihat pada Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. tetapi, Hukum Adat yang telah menjadi hukum tertulis itu menjadi lain bentuknya dari hukum Adat sebelumnya. Ia telah menjadi hukum perundang-undangan.
Hukum Islam (dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam ini mungkin di pergunakan untuk hukum fikih Islam mungkin juga di pergunakan untuk hukum syari’at Islam seperti di uraikan di atas), juga tidak tertulis seperti halnya hukum Adat. Artinya, Hukum Islam itu tidak tertulis dalam peraturan Perundang-undangan. Hukum Islam dalam makna hukum fikih Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan darui hukum Syari’at Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui Ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah di tentukan.
Hasil Ihtihad para ahli itu terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih karya ahli hukum mazhab syafi’i yang banyak di pakai  di Indonesia, misalnya, (1) Muharrar karangan     ar-Rafi’I, (2) Minhajut Talibin karangan An-Nawawi, (3) Tuhfah karangan Ibnu Hajar,             (4) Nihayah karangan Ar-Ramli, (5) Mughni Al-Muhtaj dan (6) al-Iqna (kedua-duanya) karangan as-Syarbini, (7) Mukhtasar karangan Abu Suja, (8) Hasyiah Fathqul Qarib karangan Al-Bajuri, (9) Fathul mu’in karangan Al-Malabari (10) Al-Muhazzab karangan As-Syairozi,dan lain-lain.
Walaupun Hukum Islam (dalam pengertian hukum fikih) ini tidak diberi padahan atau sanksi oleh penguasa, namun ia dipatuhi oleh masyarakat Islam kerena kesadaran keyakinan para pemimpin atau ulama Islam, bahwa hukum Islam itu hukum yang benar.
Hukum Barat, yang kita bandingkan adalah hukum perdatanya, tertulis dalam bahasa Belanda di dalam Undang-Undang atau Kitab Undang-Undang seperti misalnya Burgelijk Wethoek (B.W). Namun karena bahasa yang dipakai oleh hukum tersebut telah menjadi rintangan bagi berlakunya hukum itu sebagai hukum yang tertulis dalam perundang-undangan aslinya, maka hukum eks-Barat itu, kini diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, Misalnya Burgelijk Wethoek (B.W). dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena terjemahannya itu merupakan karya pribadi seseorang, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-Undang, maka sesungguhnya didalam praktek diIndonesia, hukum (Perdata) Barat itu telah berubah menjadi hukum tidak tertulis secara tidak dinyatakan dengan sadar. Suasana kehidupan hukum di Indonesia telah menjadikan hukum eks-Barat itu sebagai hukum yang semi tertulis. Dan karena terjemahannya itu ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka isi dan makna pasal-pasalnya pun telah agak berbeda denga konsep atau pengertiannya semula.
Selain dari keadaan, bentuk hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat yang telah dikemukakan secara ringkas diatas, ketiga sistem hukum itu mempunyai tujuan masing-masing.
Tujuannya
Tidak ada satu uraian yang terperinci dan jelas mengenai tujuan hukum Adat. Namun dari kata-kata yang terdapat dalam  masyakat  dapat di simpulkan bahwa Hukum Adat  bertujuan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera. Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya. Seorang ahli Hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq as Shatibi (m.d. 790 / 1388 M), telah merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni memelihara (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Akal, (4) Keturunan, dan (5) harta benda, yang di terima oleh ahli-ahli hukum Islam lainnya, dengan terpeliharanya kelima tujuan (Al-Maqasid Al-Khamsah) itu, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hal ini berbeda halnya dengan tujuan Hukum Barat, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli teori dan filsafat hukum Barat, adalah kepastian hukum dan keadilan hukum.
Sumbernya
Mengenai sumber ketiga sistem hukum tersebut, dapat dikategorikan lagi kedalam :       (1) sumber pengenal, (2) sumber isi  (3) sumber pengikat.
Sumber Pengenal
Menurut B.Ter Haar, yang menjadi sumber pengenal Hukum Adat adalah keputusan penguasa adat. Ini dibantah oleh Mohammad Koesnoe tersebut di atas. Menurut Koesnoe, hukum penguasa adat yang tercermin dari keputusan penguasa itu, memang dijiwai oleh hukum Adat sebagai hukum rakyat, tetapi keputusan penguasa adat itu belumlah menggambarkan sepenuhnya hukum Adat sebagai hukum rakyat. Oleh karena itu, menurut Koesnoe yang menjadi sumber pengenal hukum Adat ialah apa yang benar-benar terlaksana didalam pergaulan hukum  didalam masyarakat yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud Koesnoe dengan pergaulan hukum itu adalah segala gejala sosial yang secara di kehendaki atau tidak (dikehendaki) oleh para fihak ada dalam masyarakat yang bersangkutan yang didalam dirinya terkandung gejala-gejala sosial lain menyertainya. Sumber pengenal (hukum adat) ini ada di dalam kehidupan sehari-hari berupa tingkah laku nyata baik yang sekali sifatnya maupun yang berulang sepanjang waktu. Menurut Koesnoe, dapat juga dikatakan bahwa sumber pengenal hukum adat adalah konsep hukum Adat  sendiri. Sumber pengenal hukum Islam dalam pengertian hukum Syariat adalah al-Qur’an dan Kitab-kitab Hadist yang mengandung firman Allah dan Sunnah Nabi Muhammad.
Sumber pengenal hukum Islam dalam pengertian hukum Fikih adalah kitab-kitab fikih yang memuat hasil ijtihad  para ahli hukum Islam berdasarkan Al-qur’an dan kitab-kitab Hadist tersebut. Dengan demikian, sumber pengenal hukum Islam itu tersimpan dengan  baik di dalam dokumen-dokumen yang dipelihara dari masa ke masa. Sumber pengenal Hukum Barat adalah segala peraturan perundang-undangan sejak zaman Kolonial dahulu beserta segala perubahannya yang dinyatakan dalam Staatsblad atau Lembaran Negara.
Sumber pengenal hukum Islam dan Hukum Barat hampir sama yakni Tulisan, atau dokumen tertulis. Perbedaannya adalah tulisan dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum Barat sifatnya mengikat karena diberi sanksi oleh Negara, sedang tulisan dalam kitab-kitab hukum Islam tidak semuanya mempunyai kekuatan mengikat dalam makna diberi sanksi oleh Negara.
Sumber isi
Sumber isi Hukum Adat adalah kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat Adat.  Orang sering meragukan adanya homogenitas kesadaran hukum rakyat Indonesia yang tersebar dalam berbagai lingkungan adat di seluruh kepulauan nusantara ini. Sumber isi Hukum Islam (syari’at) adalah kemauan Allah berupa wahyu yang kini terdapat dalam kitab-kitab Hadist. Di samping itu terdapat sumber isi ketiga (bagi hukum Islam dalam makna hukum fikih) yakni akal pikiran  atau ra’yu  orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan mempergunakan ijma’, qiyas dan lain-lain sebagai metode untuk menentukan hukum atau menarik garis-garis hukum. Sedang sumber isi Hukum Barat adalah kemauan pembentuk Undang-Undang di negeri Belanda masa lalu.
Kemauan ini  dapat dipelajari dengan memperhatikan segala bahan-bahan yang tertulis dalam bahasa Belanda yang ada sangkut pautnya dengan pembentukan undang-undang dimaksud. Namun tuntutan ini tidak dapat dilaksanakan karena petugas dan penegak hukum kita banyak yang tidak menguasai lagi bahasa yang dipergunakan oleh pembentuk hukum Barat itu.
Sumber  pengikat
Sumber pengikat yang dimaksud disini adalah sumber yang menjadi kekuatan mengikat orang untuk melaksanakan atau tidak melanggar hukum tersebut. Sumber pengikat hukum Adat adalah rasa malu yang ditimbulkan oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat Adat yang bersangkutan atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum Adat adalah  kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
Sumber pengikat Hukum Islam adalah Iman dan ketaqwaan seorang muslim. Sumber kekuatan mengikat  Hukum Barat adalah kekuasaan Negara yang membentuk undang-undang itu dahulu yang melalui aturan peralihan Undang-undang Dasar kita kini dilanjutkan oleh alat kekuasaan Negara Republik Indonesia.
Strukturnya
Struktur yang dimaksud dalam pengkajian ini adalah tumpukan logis dari lapisan-lapisan pada sistem hukum yang bersangkutan.
Didalam hukum adat di Minangkabau, misalnya, ada teori struktur menurut pandangan ahli-ahli adat setempat. Menurut  teori itu, hukum adat atau adat itu dapat dibedakan dalam :    (1) Adat Nan Sabana Adat ( Adat yang sebenar-benarnya) dan (2) Adat Pusaka.
(1) Adat nan Sabana Adat adalah adat yang tidak dibuat oleh manusia atau nenek moyang manusia. Tetapi oleh dan berasal dari alam, Adat nan Sabana Adat ini merupakan guru bagi kehidupan manusia. Ia sering disamakan dengan hukum alam atau sering dikatakan sebagai undang-undang alam. Karena “alam yang berkembang itu jadi guru”, maka dari adat nan Sabana dapat ditarik pelajaran melalui pengalaman dan  pemikiran nenek moyang yang berlanjut sampai kini. Hasilnya disebut Adat Pusaka.
(2) Adat Pusaka, dengan demikian, adalah adat atau hukum Adat positif yang disusun sejak nenek moyang sampai pada angkatan sekarang. Hukum adat positif ini, yang di sebut juga Adat Pusaka, di bedakan kedalam tiga Kategori yakni adat – istiadat, adat nan teradat dan adat nan diadatkan. Diluar kategori ini ada satu kategori lain yang terletak diluar lingkungan teori adat di atas tersebut di atas, yang di sebut pemakaian.
Adat istiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah laku dalam masyarakat. Rumusan-nya sangat abstrak, karena itu memerlu kan usaha untuk memahami dan merincinya lebih lanjut. Adat dalam pengertian  ini berfungsi sebagai dasar pembangunan hukum adat positif yang lain.
Adat Nan Teradat adalah ajaran dan dalil yang dituangkan kedalam bentuk bangunan-bangunan adat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti ( bangunan adat) perkawinan, kewarisan, jual beli dan sebagainya.
Adat Nan Diadatkan adalah suatu kategori di mana bangunan-bangunan adat dalam kategori kedua diatas  mendapat lingkungan adat dan di wujudkan  di dalam kehidupan sehari-hari.
Dari adat nan diadatkan inilah muncul pemakaian dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena itu dapat juga dikatakan bahwa adat nan di adatkan inilah  motif yang berdiri di belakang tingkah laku manusia yang di sebut perwujudan adat di dalam masyarakat.
Hukum Islam dalam makna hukum syari’at susunannya terdiri dari Wahyu dan Sunnah. Lapisan ini tidak dapat di ganggu gugat. Ia berlaku mutlak terlepas dari ruang dan waktu dan tindak-tanduk pada kemauan dan cita-cita manusia. Rumusannya ringkas, padat dan pada umumnya menyinggung soal-soal pokok saja. Karena itu perlu penjelasan. Penjelasan ini yakni sunnah Rasulullah bersifat mutlak pula dalam makna tidak dapat diganti dengan dan oleh bahan lain. Diluar sunnah Rasulullah yang merupakan lapisan kedua itu terdapat lapisan ketiga yakni pendapat ahli hukum atau ulama. Pendapat-pendapat ini yang dinamakan hukum fikih yang merupakan hasil studi yang penuh rasa tanggung jawab dan ketakwaan kepada Allah yang dilakukan oleh para ahli hukum itu dengan mengikuti suri tauladan yang di berikan oleh Nabi Muhammad. Dalam perwujudannya hasil studi yang disebut dengan (hasil) Ijtihad itu adalah suatu pemahaman atau perumusan ilmiah yang bersifat teknis mengenai apa yang terkandung atau yang tidak di sebut oleh lapisan utama itu. Lapisan ketiga ini adalah karya manusia berupa garis-garis hukum atau kaidah-kaidah menurut masalah yang di bicarakan, di atur secara sistematis . Hasil karya ini kini terhimpun dan dapat di baca dalam kitab-kitab fikih berbagai aliran hukum atau mazhab dalam Islam. Dari Kitab-kitab fikih inilah para petugas hukum Islam mengambil garis-garis hukum  untuk diterapkan dalam kasus tertentu daam kenyataan               (In concreto). Perwujudan dalam keyataan ini merupakan lapisan keempat struktur hukum Islam.
Dengan demikian. Struktur hukum Islam itu terdiri dari (1) nas Al-Qur’an yakni apa yang disebut dalam Al-Qur’an, (2) Sunnah Rasulullah (bagi hukum Syari’at) di tambah (3) hasil ijtihad (pemahaman) manusia yang memenuhi syarat dan (4) pelaksanaannya dalam concreto oleh masyarakat Islam baik keputusan-keputusan (hakim) maupun berupa amalan-amalan umat Islam (bagi hukum fikih). Sedang Struktur hukum Barat adalah sebagai berikut : pertama adalah kitab undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislative. Dari kitab-kitab undag-undang itu ditarik kesimpulan-kesimpulan berupa keputusan hukum oleh para petugas hukum dalam arti yang luas. Dari keputusan hukum ini, lahirlah amalan keputusan hukum tersebut.
Struktur hukum tersebut diatas jelas menunjukkan bagaimana masing-masing hukum itu menarik garis hukum dari lapisan pangkal sampai pada lapisan-lapisan berikutnya secara logis dalam kesatuan keseluruhan lapisan-lapisan itu. Masing masing mempunyai aturan dan watak sendiri.
Lingkup Masalah.
Lingkup masalah yang diatur oleh ketiga sistem hukum tersebut berbeda pula. Antara hukum Adat dan Hukum Barat pada dasarnya terdapat kesamaan ruang lingkup karena kedua-duanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat. Ruang lingkup yang diatur oleh Hukum Islam tidak hanya masalah hubungan antara manusia dengan manusia lain serta penguasa  dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, hukum Adat dan hukum Barat mengarahkan pandangannnya terbatas pada konsekuensi-konsekuensi duniawi saja, sedang Hukum Islam tidak terbatas pandangannya pada konsekuensi-konsekuensi duniawi saja tetapi memandang konsekuensi konsekuensi akhirat, yakni konsekuensi hidup setelah kehidupan ini berakhir kelak.
Pembidangan
Mengenai pembidangan ketiga sistem hukum tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
Hukum Adat yang mengenal asas- asas, kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis, tidak mengenal pembidangan hukum. Perdata dan hukum publik seperti halnya dengan hukum Barat.  Dalam hukum Adat tidak ada pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi (perdata) dengan kepentingan umum (publik). Manusia dalam konsep Hukum Adat  dipandang sebagai pribadi-pribadi yang merupakan bagaian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.
Dalam Hukum Islam terdapat pembidangan antara lain (1) Ibadat dan (2) Muamalat. Bidang Ibadat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang Muamalat mengatur hubungan manusia dengan manusia di dalam masyarakat ini, hukum Islam yang merupakan bagian dari agama Islam itu, tidak membedakan antara hukum perdata dan hukum publik, sebab dalam soal perdata terdapat segi-segi publik, dalam soal publik ada segi-segi perdatanya.
Didalam hukum Barat yang bersifat Individualis dan Liberalistis serta terlepas  dari ketentuan-ketentuan agama seperti terlihat pada pasal 26 B.W. yang menyatakan bahwa “ Undang-Undang  memandang soal Perkawinan hanyalah hubungan perdata saja,” dikenal pembidangan : hukum privat (yang di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan Perdata) dan hukum publik. Hukum Perdata adalah aturan hukum yang mengatur serta melindungi kepentingan perdata yang dipertahankan oleh masing-masing Individu, hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan umum yangdi pertahankan oleh ( alat kekuasaan) Negara.
Hak dan Kewajiban
Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat. Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan daripada Hak, sedang dalam hukum Barat hak didahulukan dari pada kewajiban.
Norma atau Kaidah Hukum
Dalam sistem hukum barat yang berasal dari hukum Romawi itu, dikenal 3 norma atau kaidah yakni (1) Impere ( perintah), (2) Prohibere ( larangan), (3) permiterre (yang di bolehkan). Berbeda halnya dalam sistem hukum Islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah  al-Ahkam al Khamsah. Kelima kaidah itu adalah (1) fard ( kewajiban), (2) sunnat (anjuran), (3) Ja’iz’ atau mubah atau Ibabah ( kebolehan),(4) Makruh (celaan), (5) haram ( larangan).
Menurut Hazairin  dengan membonceng pada theori Ulama Ulama Arab berdasarkan Al Qur’an dalam pembahasan mengenai Al Ahkam  Al Khomsa  ada lima macam kaidah atau norma hukum yaitu :
1    Fard atau wajib ; dikenakan pada perbuatan  yang  berbentuk suruhan
2.  Sunnah atau mandub atau mustahab : dikenakan pada  perbuatan yang berbentuk pujian
3.  Jaiz atau mubah ; dikenakan  pada perbuatan yang  berbentuk kebolehan
4    Makruh; dikenakan pada perbuatan yang berbentuk kecelaan
5    Haram ; dikenakan pada perbuatan yang berbentuk larangan ;
masing masing dengan akibat akibat hukumnya yang  tertentu  pula bilamana  dilaku kan atau ditinggalkan perbuatan  itu. ( Hazairin, l974, hal. 87)
Dikesempatan lain Hazairin mengutarakan tentang  ajaran Al Ahkam Al Khomsa dalam lima macam kemungkinan nilai yaitu :
1. Ja’iz bagi kehidupan perseorangan.
2. Sunnah dan Makruh bagi hidup kesusilaan kemasyarakatan.
3. Wajib dan Haram bagi lingkungan hukum .
Jaiz adalah nilai  baik buruk dalam kesusilaan  perseorangan bagi  perbuatan  yang semata mata  terserah  kepada  pertimbangan sendiri dan kemauan sendiri atas dasar kemerdekaan penuh,  apakah akan  dilakukan atau tidak dilakukan seatu per buatan itu, dengan tidak  ada  pertanggungan  jawab  terhadap orang  lain. Sedangkan akibat perbuatannya itu  dipikul sediri oleh yang berbuat, yaitu  mungkin  mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan kepadanya, tetapi  mungkin pula sebaliknya justru mendatangkan kesedihan atau  kekecewaan kepadanya, sedangkan pada semulanya penuh keyakinan bahwa perbuatan itu akan  membawakan kebajikan  bagi dirinya.  Dia tentu tidak akan mau berbuat dahulu jika perbuatan itu diyakini akan menghasilkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik.
Dibidang Jais maka manusia memperoleh pengalaman bahwa dia bebas berbuat tetapi tidak bebas untuk menguasai hasil perbuatannya menurut keinginannya semula. Pengalaman pahit itu menimbulkan persoalan  pada dirinya mengapa dia tidak selalu dapat  menguasai hasil  perbuatannya.  Dari pengalaman tersebut menimbulkan  dalam masyarakat berbagai anjuran dan pencegahan dalam berbuat  seperti hendaknya engkau berbuat begini begitu dan janganlah  engkau berbuat begini begitu. Maka timbullah dari himpunan ajaran ajaran  pengalaman  itu kesusilaan  kemasyarakatan yang mengandung dua macam nilai  yaitu Sunnah dan Makruh.
Sunnah  adalah nilai bagi perbuatan yang  dianjurkan,  digemari,  disukai dalam masyarakat karena tujuannnya baik.  Sedang Makruh  ialah nilai bagi perbuatan yang tidak diingini,  dibenci, ditolak  oleh  masyarakat karena tujuan  buruknya  dengan  akibat bahwa  orang  yang melakukan perbuatan yang bernilai  makruh  itu mendapat celaan umum, baik dalam rupa perkataan maupun sikap yang kurang menyenangkan terhadap dirinya.
Dibidang Sunnah dan Makruh itu walaupun perbuatan itu berdasarkan kemerdekaan pribadi tetapi tidak lagi semata mata dikuasai oleh kemerdekaan pribadi, karena perbuatan itu berlaku pengawasan dari masyarakat yang kesudahannya dengan menjatuhkan sangsi atau perbuatan  itu  dengan mengambil sikap memuji  atau  menyenangkan. Jika perbutan itu bernilai sunnah dan sebaliknya mengambil  sikap mencela  atau tidak menyenangkan bilamana perbuatan itu  bernilai makruh.  Jika  perbuatan yang  bernilai   Sunnah dirasakan kebajikannya begitu penting dalam hidup kemasyarakatan sehingga masyarakat ingin mengukuhkan menjadi perbuatan yang tidak  boleh lagi  diabaikan, maka masyarakat itu akan  meningkatkan  nilainya menjadi  wajib. Siapa yang meninggalkan kewajibannya itu akan mendapatkan hukuman berupa, penderitaan atas harta, badan, martabat, kehormatan diri kemerdekaan bergerak sampai hukuman mati.
Demikian pula nilai makruh itu dapat ditingkatkan menjadi haram jika masyarakat memandang perbuatan tercela itu begitu kejinya atau jahatnya sehingga lebih baik menjadikannya perbuatan yang terlarang dengan akibat jika larangan itu dilanggar  dikenakan ganjaran hukuman pula.
Semula tidak ada tidak ada perbedaan hukuman antara  melanggar  kewajiban  dan melanggar larangan. Baru  kemudian  perbuatan perbutan yang bernilai wajib dan haram itu dipisah pisahkan dalam bidang perdata, bidang pidana dan bidang administratif.  Walaupun perbuatan  yang  bernilai  haram atau wajib itu  masih  juga  ada sangkut  pautnya  dengan kemerdekaan untuk berbuat, tetapi kini kemerdekaan  itu bukan lagi dikendalikan oleh masyarakat  sebagai hubungan hidup bersama setiap kesatuan hidup bersama itu.
Dari uraian tersebut nyatalah bahwa wajib itu adalah kelanjutan dalam peningkatan Sunnah sedangkan haram adalah  kelanjutan dalam peningkatan makruh, atau secara lain dapat dikatakan bahwa Wajib itu bersumber kepada Sunnah dan haram itu bersumber  kepada  Makruh. Karena Sunnah dan Makruh bersumber pada Jaiz, maka  Wajib dan Haram berpokok pangkal kepada Jaiz.
Ajaran Al Ahkam Al Khomsa itu mencakup seluruh perikehidupan manusia dalam penilaian buruk baik perbuatannya, yakni dalam kesusilaan perseorangannya,  sesusilaan  kemasyarakatannya dan bidang  hukum  dalam masyarakatnya, yaitu  masyarakat  yang  mempunyai  sesuatu  bentuk  penguasa. Tiga  bidang  kebudayaan  yang normatif itu adalah serangkaian karena berasal dari hidup kerohanian  manusia.
Pertautan antara kesusilaan dan hukum ini sangat penting dalam ajaran Al Ahkam             Al Khomsa. Suatu hukum yang tidak didukung oleh kesusilaan bukanlah hukum dalam arti sebenarnya, tetapi kedholiman. Ajaran tersebut juga menggambarkan  bahwa kesatuan  masyarakat tidak dapat dipisahkan dari  penguasa,  atau dengan  perkataan lain bahwa penguasa mestilah ada  dalam  setiap masyarakat hukum ( Hazairin, l974 , hal. 31 – 34)
Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa dalam sistem hukum barat yang berasal dari hukum Romawi itu, dikenal 3 norma atau kaidah yakni (1) impere (perintah), (2) prohibere (larangan), (3) permittere (yang dibolehkan). Dalam Masyarakat Romawi  sama  juga eratnya perhubungan hukum dengan kesusilaan meskipun ilmu  hukumnya belum sampai kepada tingkat pembagian bentuk bentuk perbuatan dalam  lima jenis. Semua apa yang tidak mempunyai  penguat  hukum dirangkum  dalam  pengertian  permittere yang  dapat  diartikan dengan  membiarkan kepada kebebasan. Dalam pengertian  permittere itu telah termasuk semua bentuk bentuk perbuatan yang hanya tunduk kepasa ukuran kesusilaan.
Perbedaan  Hukum  Islam dengan Hukum yang lain macam  hukum terletak  selain kepada persamaan derajat tersebut  antara  hukum dan  kesusilaan, pada tuntutannya bahwa semua kaidah apapun  juga macam  dan  sifatnya tidaklah boleh  bertentangan  dengan  syarat syarat  sebagaimana tersebut dalam Al Qur’an maupun Sunnah  Nabi. Dengan  demikian maka Islam menuju kepada kesusilaan  yang  lebih pasti  isinya dan lebih tetap mutunya dan haluannya  oleh  karena sesusilaan  Islam itu tidak membiarkan semuanya hanya tergantung kepada persetujuan manusia dan masyarakat saja. (Hazairin, l974 , hal.  52 – 87 )
Kalau berbicara tentang hukum Adat, akan teringat  pada penulis-penulis hukum Adat masa silam seperti Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven dan B. Ter Haar terutama, telah mempengaruhi pola pemikiran dan pemahaman para sarjana hukum Indonesia tentang hukum Adat, padahal, kalau dikaji dengan teliti apa yang di lakukan Ter Haar itu adalah usaha percobaan orang Barat dengan latar belakang jiwa dan perasaan Hukum Barat  pula. Untuk memahami hukum adat di tanah air kita. Oleh karena itu perlu dikaji  kembali secara kritis, harus ditera kembali, untuk dapat melihat kekuatan dan kelemahan teorinya, untuk melihat kebenaran dan kekeliruannya dalam memahami hukum Adat kita. Hal ini agaknya, disadari sendiri oleh  Ter Haar, terutama sewaktu  ia berada di kamp konsentrasi di Bichenwald, dimana, menurut Moch, Koensoe, rumusan-rumusan-nya yang begitu eksak mengenai hukum adat pada masa yang lalu di ragukan olehnya sendiri. ( Daud, 2007 hal. 222)
Oleh karena itu apabila orang ingin mempelajari Islam dari sudut disiplin ilmu  hukum, ia tidak mungkin menggunakan “Western Approach” yang sudah terbiasa semata-mata mengkaji “’kondisi dan pengaruh tipe tertentu dari sikap laku social“ dan boleh dikatakan mereka (kecuali sarjana-sarjana Barat yang sudah muslim seperti Marcel A.Boisard, Roger Garaudy, Maurice Bucaille) tidak pernah mengkaji Islam dari sudut  isi, materi, dan substansinya. Dengan kata lain, pendekatan historis dan sosiologis yang penuh dengan prasangka tidak mungkin di terapkan, apabila seseorang ingin memperoleh suatu hasil penelitian yang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. (Azhary, 2003, hal 107)
Hal ini berbeda dengan pendapatnya Soerjono Soekanto, (1978, hal 71-72) apabila hendak membandingkan suatu hukum tertentu  dengan hukum lain dari segi yuridis, maka sebaiknya dipergunakan suatu kerangka dasar yang bersifat yuridis pula. Sedang titik tolak perbandingan adalah persamaan.  Dalam kesempatan lain Soerjono Soekanto  (1981, hal 72) menyatakan pengertian pengertian dasar dari suatu sistem hukum tersebut adalah : Subyek hukum, obyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan  hubungan hukum.
Adapun kerangka dasar tersebut terdiri dari komponen komponen pokok dari suatu sistem hukum yakni:
a.  Subyek hukum, yaitu setiap fihak yang menjadi pendukung hak
b. Obyek Hukum yakni segala sesuatu yang dapat menjadi obyek suatu hubungan   hukum.
c. Hubungan Hukum yakni hubungan yang diatur oleh hukum.
d. Hak yang bersifat voluntary dan Kewajiban compulsory
e. Peristiwa Hukum yakni peristiwa peristiwa sosial yang membawa akibat yang diatur    oleh hukum.( Soekanto, 1978, hal 71-72 )

BAB VI
PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL.
Positivisme Hukum.
Abad IXX menandai munculnya gerakan positivisme dalam Ilmu Hukum. Abad tersebut menerima warisan pemikiran pemikiran dari masa masa sebelumnya yang bersifat idealisme, seperti halnya Hukum alam. Dalam pada itu perkembangan dan perubahan perubahan dalam masyarakat yang terjadi dalam abad tersebut telah menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masyalah masyalah yang dihadapi.
Didalam aliran hukum Posivif (Positivisme Hukum) memandang bahwa perlu pemisahan secara tegas antara hukum dan moral atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sain dan das sollen. Dalam pandangan positivis tiada hukum lain, kecuali perintah penguasa (Law is command of the law givers). Bahkan dalam aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang undang.
Menurut Darji Darmodiharjo & Shidarta, ( 2006, hal 114- 117) aliran  Positivisme Hukum dapat dibedakan dalam dua corak yakni :
Aliran Hukum Positif Analistis ( Analilytical Jurisprudence) yang  dipelopori John Austin (1790 – 1859) dan
Aliran Hukum Murni (Reine Rechtslehre), yang dipelopori Oleh Hans Kelsen (1881-1973)
Aliran Hukum Positif Analistis
Menurut pandangan John Austin (1790 – 1859) Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakekat Hukum  itu terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Agustin lah yang pertama tama membedakan hukum dalam dua jenis :
a. hukum dari Tuhan untuk manusia ( the divine laws)
b. hukum yang dibuat oleh manusia.
Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia ini dapat dibedakan lagi dalam:
(1) hukum yang sebenarnya, dan
(2) hukum yang tidak sebenarnya.
Hukum daIam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olah raga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu: (1) perintah (command), (2) sanksi (sanction), (3) kewajiban (duty), dan (4) kedaulatan (sovereignty).

Aliran Hukum Murni
Menurut Hans Kelsen, ( 1881 – 1973) hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historas, ‘Vahkari etis Pemikiran inilah yang dikenal dengan Teori Hukum Murni (Reine Rechtlehre) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu Sollenskategorie (kategori keharusan/ ideal), bukan Seinskategorie (kategori faktual).
Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur, tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukurn bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (what the law ought to be), tetapi apa hukumnya (what the law is). Dengan demikian, walaupun hukum itu Sollen kategorie, yang dipakai adalah hukum positif (ius constitutum), bukan yang dicita-citakan (ius constituendum).
Pada dasarnya pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa, waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin (Friedmann, 1990 hal 169). Walaupun demikian, asal usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neo Cantianisme, sedangkan- Austin pada Utilitarianisme.
Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neokantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan isi (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.
Disisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada, clan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, sehingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.
Kelsen, selain dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang (Stuffen theorie) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836-1896). Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama Grundnorm (norma dasar) atau Ursprungnorm.
Teori jenjang dari Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya bernama Hans Nawiasky. Berbeda dengan Hans Kelsen, Nawiasky mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif, hukum disini pun diartikannya identik dengan perundang-undangan (peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa). Teori dari Nawiasky disebut die Lehre von dem Stufenaufbau der Rechtsordnung.
Karya penting Hans Kelsen antara lain berjudul: (1) The Pure Theory of Law, dan (2) General Theory of Law and State. Ajaran yang dikemukakan oleh Hans Kelsen acapkali disebut Mazhab Wina.
Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut. Hal ini tampak jelas dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan MPRS tersebut diperkuat lagi dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. IX/ MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang   Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. V/MPR/1973.

Utilitarianisme
Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.
Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut.
Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan kedalam Positivisme Hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Pendukung Utilitarianisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudol Lucan lbering.
Jeremy Bentham (1748-1832) berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada        keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan.
Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kemasyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain).
Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat), Bentham menyarankan agar ada “simpati’ dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan (Darmodiharjo & Shidarta,  2006, hal 114- 117)

Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia
Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam di sebarkan di Tanah air kita. Bila Islam datang ke Tanah air kita belum ada kata sepakat diantara para ahli sejarah Indonesia. Ada yang mengatakannya pada abad ke – 1 Hijriah atau abad ke VII Masehi, ada pula yang mengatakan  pada abad ke VII Hijriah atau abad ke XIII Masehi, Islam baru masuk ke Nusantara ini. Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai kapan Islam datang di Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Hal itu dapat dilihat pada studi para pujangga yang hidup pada masa itu mengenai Hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di masyarakat.
Dalam perkembangan pengkajian Hukum Islam di Indonesia kita lihat beberapa teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia. Tergambarkan ada  lima teori  ialah :
Teori Kredo atau Syahadat.
Teori Receptio In Complexu.
Teori Receptie.
Teori Receptie Exit.
Teori Receptie a Contrario.
Kelima teori ini akan diuraikan secara singkat satu persatu di bawah ini.

a> Teori Kredo atau Syahadat
Teori Kredo atau teori Syahadat disini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari Al-Qur’an. Ayat-ayat Al-Qur’an dimaksud, antara lain : Al-Qur’an surat (1) ayat 5; surat (2) ayat 179; surat (3) ayat ke-: surat (4) ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan 105 surat (5) ayat 44, 45. 47, 48, 49, 50; surat (24) ayat 51 dan 52 ( Juhaya,1995, a, hal. 133)
Teori Kredo atau Syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam Al-Qur’an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya.
Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb yang menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya, walaupun mereka masih mentaati aturan hukum masa pra Islam asal tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hukum  Islam               ( Ichtianto,  dalam Eddi, 1991, hal 117).
Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam madzhab, seperti Al-Syafi’i dan Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik Islam. Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Abu Hanafiah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, Sementara teori non teritorialitas dari al-Syafi’i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah dimana di mana hukum Islam tidak diberlakukan.
Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi’i sehingga berlakunya teori Syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia seijin kedatangannya hingga kemudian lahir teori Receptio in Complexu di zaman Belanda
Receptio In Complexu
Teori Receptio in Complexu menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, demikian pula bagi pemeluk agama lain.  Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, politikus, dan penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bangsa Timur dan hukum Islam. (Mustafa, 2009, hal 144) la dikenal sebagai “orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia” walaupun sebelumnya telah banyak penulis yang membicarakannya. (Ichtijanto, dalam Eddi, 1991, hal 117). Hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam diusulkan oleh L.W.C. Van den Berg agar dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu kadi Islam.
Berg mengkonsepsikan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di dalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan konsepsinya dalam Stbl.1882 tersebut di atas itulah ia dikenal sebagai pencetus teori receptio in complexu sebagaimana dijelaskan di atas.
Teori receptio in complexu ini telah diberlakukan pula di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Nederlandsch Indie Kumpulan hukum tersebut ialah :
Compendium Preijer yang merupakan kitab hukum kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam oleh Pengadilan VOC (Resolutie der Indische Regering tanggal 25 Mei 1760).
Cirbonch Rechtboek yang dibuat atas usul Residen Cirebon (M. P.C Hoselaar, 1757 – 1765).
Compedium der Voornaatrnte Javaansche Wetten Nauwkeupnci Geircken het Mohammedaansche Wetboek Mogharaer yang dibuat untuk Landraad Semarang (tahun 1750).
Compedium Inlandsche Wetten hij de Hoven van Bone en Goa yang disahkan VOC untuk diberlakukan di daerah Makassar (Sulawesi Selatan).
Pada masa pemerintahan Daendels, anggapan umum berpendirian bahwa hukum asli adalah hukum Islam, sedang Raffles berpendirian bahwa hukum yang berlaku di Jawa adalah hukum Islam ( The Koran Norm General Law of Jawa), (Eddi, 1991, hal 117).

Teori Receptie
Teori receptie menyatakan bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku hukum islam, kalau ia sudah diterima ( diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum Adat mereka. Dengan demikian yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam melainkan Hukum Adat. ( Mustafa, 2009 hal. 144)
Teori receptie dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronye dan dikembangkan kemudian oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka kuat ber-pegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima, dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya Barat. la pun khawatir hembusan Pan Islamisme yang ditiupkan oleh Jamaluddin Al-Afgani berpengaruh di Indonesia.
Teori receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat. Pasal 134 I.S yang sering disebut sebagai teori receptie menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.
Upaya pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melumpuhkan hukum Islam dengan bertopeng dibelakang teori receptie tersebut tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan di bawah ini :
Stbl 1915 : 732 yang diberlakukan sejak Januari 1919 sama sekali tidak memasukkan unsur-unsur Fiqh Jinavah, seperti hudud, dan qishash dalam lapangan hukum  pidana. Hukum pidana yang berlaku sepenuhnya mengambil alih Wetboek van Siraftecht dari Nederland.
Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghancurkan hukum Islam tentang ketatanegaraan dan politik dengan cara melarang pengajian yang menyangkut hukum tata negara dan penguraian al-Qur’an serta hadis yang berkenan dengan politik dan kenegaraan.
Bidang Fiqh Muamalah pun dipersempit dengan membatasi pada hukum perkawinan dan kewarisan disertai usaha agar hukum kewarisan tidak dilaksanakan kaum muslimin. Upaya ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis berikut ini ;
Menanggalkan wewenang Raad Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk mengadili masalah waris;
Memberi wewenang memeriksa masalah waris kepada Landraad;
Melarang penyelesaian dengan hukum Islam jika ditempatnya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adat.
Teori receptie berlaku hingga tiba zaman kemerdekaan Indonesia
Teori Receptie Exit
Berlakunya teori receptie exit bagi hukum Islam di Indonesia diutarakan oleh Hazairin. Menurut beliau setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD ’45) dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi. Alasan yang demikian Hazairin menyatakan bahwa teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD 45. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori receptie bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Menurut beliau teori recepti adalah teori Iblis. Ungkapan tersebut ditujukan pula kepada tidak sahnya lagi Pasal 134 ayat (2) I.S tahun 1929 itu dijadikan dasar bagi pengaturan hukum Indonesia. Karena telah dihapus secara  meyakinkan oleh Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945                   ( Hazairin, 1974,  hal   101   ).
Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”dan” negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian dinyatakan dalam Pasal 29 (1) dan (2).

Teori Receptie A Contrario
Teori receptiee exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H., dengan memperkenalkan teori receptie a contrario (Sayuti ,1980,  hal 15-70)
Menurut teori receptie a contrario yang secara harfiah berarti lawan dari teori receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum  adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukurn Islam. Dengan demikian, dalam teori receptie a contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini diungkapkan Sayuti Thalib yang rnenjelaskan bahwa hukum perkawinan ini berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan. Sementara itu beliau menjelaskan hasil penelitian pelaksanaan hukum perkawinan dan kewarisan yang tiba pada kesimpulan :
bagi orang Islam berlaku hukum Islam;
hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum , cita-cita bathin dan moralnya;
hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.
Kalau teori receptie mendahulukan berlakunya hukum adat daripada hukum  Islam, maka teori receptie a contrario sebaliknya. Dalam teori receptie Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum receptie a contrario mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. ( Juhara, 1995,a,  hal 137)

Pembangunan Sistem Hukum Nasional
Hukum Islam adalah hukum yang bersifat Universal, karena hukum Islam merupakan bagian dari Agama Islam.  Sebagai mana dengan agama Islam yang yang universal sifatnya itu, maka Hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimana pun ia berada maupun kebangsaannnya, Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi suatu bangsa yang ada di dunia ini.
Dalam pembentukan Sistem Hukum  Nasional yang akan datang tersebut agar menarik beberapa asas asas  hukum Islam, kemudian menuangkan sebanyak mungkin kedalam hukum  Nasional. Dengan cara demikian maka pembudayaan hukum Islam tidak saja terjadi dalam hukum perdata, khususnya hukum keluarga, tetapi juga dibidang lain seperti hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi negara. Dengan oreantasi ini maka hukum Islam akan benar benar menjadi sumber Hukum Nasional tanpa menimbulkan anggapan bahwa Hukum Islam itu kuno .
Didalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini Sistem Hukum Islam, Barat dan Adat, telah tumbuh dan berkembang secara harmonis. Ketiga tiganya telah saling pengaruh mempengaruhi dalam konsep maupun pengertian Berbagai konsep dan pengertian yang berasal dari Hukum Islam, Hukum Barat telah ditafsirkan menurut perasaan dan kesadaran hukum yang terdapat dalam hukum adat ( Daud, 2007 hal 222). Oleh karena itu dalam hal pembentukan Hukum Nasional, perlu diperhatikan pendapat Ismael Saleh bahwa haruslah dipenuhi tiga dimensi.
Pertama dimensi pemeliharaan yakni pemeliharaan tatanan hukum yang ada walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan . Dimensi ini perlu ada untuk mencegah kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi logis dari pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dimensi ini berorientasi pada kemashlahatan bersama. Kedua Dimensi pembaruan yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan Nasional. Kebijaksanaan yang dianut dalam dimensi ini adalah, disamping pembentukan peraturan perundang- undangan yang baru, akan diusahakan penyempurnaan peraturan perundang- undangan  yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan baru dibidang yang bersangkutan dan usaha menyempurnakan Undang Undang yang ada dibidang tertentu memberikan keuntungan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak perlu dibongkar keseluruhan, yang dibongkar hanya bagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan keadaan.
Sebagai contoh dalam dimensi ini adalah Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor; 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 karena  kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa Perbankan Syariah semakin meningkat serta memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum spesifik, oleh karena itu bagi Perbankan Syariah perlu dibuat ketentuan-ketentuan khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, meskipun Undang Undang tersebut telah dikeluarkan beberapa aturan pelaksanaan berupa Peraturan Bank Indonesia serta  Surat Keputusan Direksi tentang pelaksanaan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berisi ketentuan umum, pendirian, perizinan, kepemilikan, Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, Direksi, kegiatan usaha, Pembukaan dan pemindahan, perubahan dan penutupan kantor  dan sangsi, maupun kegiatan usaha yang hanya diterangkan pengertian umum prinsip prinsip syariah.
Demikian juga mengingat lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; bahwa lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan; maka dipandang perlu mengeluarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004  tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004  tentang Wakaf.
Sedang dimensi ketiga adalah dimensi penciptaan yakni dimensi dinamika dan kreativitas. Dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru yang sebelumnya memang belum pernah ada. Undang Undang nomor : 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji yang diundangkan tanggal 3 Mei 1999 serta Undang Undang nomor: 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan tanggal 23 September 1999 serta Undang Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang diundangkan tanggal 7 Mei 2008  dimana  sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu ditumbuh kembangkan melalui pengembangan instrument keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai contoh perangkat hukum dalam demensi penciptaan ini.
Wawasan Nasional
Karena Hukum Nasional kita maka harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya, maka dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, menurut Ismail Saleh kita tidak dapat tidak haruslah menggunakan satu Wawasan Nasional yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan yang terpadu yang terdiri dari tiga segi, yang bersama sama merupakan Tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain yaitu : Wawasan Kebangsaan, Wawasan Nusantara dan Wawasan Bhinneka Tungga Ika  ( Sabri, 1990, hal 125 – 127).
Wawasan Kebangsaan
Dipandang dari Wawasan Kebangsaaan, maka penyusunan Sistem Hukum Nasional suatu hal yang penting diperhatian ialah, harus berorientasi penuh pada aspirasi dan kepentingan bangsa, serta mencerminkan cita-cita, tujuan dan fungsi hukum. Disamping itu juga perlu diperhatikan idee, ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Dalam menyusun perangkat hukum disamping memperhatikan kepentingan nasional perlu diperhatikan ide serta institusi hukum modern yang berkembang di negara-negara maju, setelah disaring dari segi aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia. Dengan kata lain bahwa Hukum Nasional yang akan datang haruslah merupakan hukum modern yang sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan jaman, namun tetap berpijak kepada kepribadian bangsa.
Wawasan Kebangsaaan dalam pembangunan Hukum Nasional bukanlah wawasan kebangsaan yang sempit dan tertutup yakni tidak hanya memperhatikan kepentinan apa yang baik unuk bangsa atau generasi sekarang saja, tetapi juga memperhatikan kehidupan bangsa dan bernegara dimasa yang akan datang untuk kepentingan generasi mendatang. Disamping itu wawasan kebangsaan tidak hanya terpaku pada nilai-nilai hukum yang sudah berurat akar melekat pada pribadi bangsa tetapi juga mampu dan terbuka menyerap nilai-nilai hukum dari luar yang modern.
Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara, adalah suatu wawasan yang memandang setiap bagian dari kepulauan dari nusantara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara Republik Indonesia. Hal inilah yang tercakup dalam pengertian kesatuan. Operasionalisasi dari negara kesatuan adalah, bahwa seluruh wilayah negara maupun warga negaranya dan penduduknya harus diatur oleh satu sistem hukum yang sama yakni sistem hukum nasional. Hal ini berarti pula bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam pengertian bahwa hanya ada satu Sistem Hukum Nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.
Dengan adalanya kebhinekaan dalam segala aspek kehidupan sebagai bangsa yang besar, merdeka dan berdaulat maka timbulah pemikiran suatu sistem hukum yang bagaimana yang akan dibangun dan dibina di Indonesia ini. Berdasarkan pada dua wawasan tersebut maka walaupun univikasi hukum merupakan tujuan tetapi demi keadilan, Hukum Nasional yang akan diwujudkan bersama, masih harus memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya, dan perbedaan kebutuh an hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, sebab disamping wawasan nusantara, perkembangan pembangunan dan pembinaan hukum masih harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang khusus dari rakyat tertentu dalam kelompok masyarakat sehingga kelompok masyarakat tersebut mendapat perlakuan yang adil.
Wawasan Bhinneka Tunggal Ika
Dengan menggunakan wawasan Bhinneka Tunggal Ika yang berdampingan dengan wawasan nusatara dan wawasan kebangsaan dalam usaha membangunan Hukum Nasional, maka unifikasi hukum yang diusahakan akan sekaligus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai nilai  dan kebutuhan hukum dari beraneka ragam kelompok masyarakat kedalam sistem hukum nasional yang dengan sendirinya harus sesuai atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan aspirasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menggunakan wawasan kebangsaaan, wawasan nusantara dan wawasan kebhinekaan tunggal ika secara serentak maka semua asas-asas hukum, dan norma-norma hukum (baik yang yang asli maupun dari luar) yang sesuai, dapat diterima dan dituangkan kedalam  peraturan peraturan hukum nasional. Dengan menggunakan ketiga wawasan secara serentak dan terpadu, maka berbagai asas dan kaidah Hukum Islam maupun Hukum Adat maupun Hukum Perdata/ Barat akan menjadi bagian yang integral dari hukum Nasional, baik dari hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis.
Pembentukan Kodivikasi maupun univikasi Hukum Nasional
Dengan menggunakan wawasan Bhinneka Tunggal Ika yang berdampingan dengan wawasan nusatara dan wawasan kebangsaan dalam usaha membangunan Sistem Hukum Nasional, maka unifikasi hukum yang diusahakan akan sekaligus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai nilai  dan kebutuhan hukum dari beraneka ragam kelompok masyarakat kedalam sistem hukum nasional yang dengan sendirinya harus sesuai atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan aspirasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan diperlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian diperbarui dengan Undang Undan Nomor 10 tahun 1998, selanjutnya ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 dan Nomor 73 tahun 1992 yang mengatur tentang Bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil, yang kemudian keluarkannya dikeluarkannya Undang Undang nomor : 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam sebagai pelaksanaan dari Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana dalam penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan dengan pemberian imbalan yang dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil Undang Undang nomor: 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, hanya berwenang menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dilakukan pula perubahan yakni Undang Undang nomor: 3 tahun 2006. Tentsng Perubahan Atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
Dengan adanya  Undang Undang nomor : 3 tahun 2006 tersebut maka sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim, kewenangan pengadilan dilingkungan Peradilan Agama diperluas Dengan merubahan terebut maka kewenangan pengadilan dilingkungan Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang sebagai mana ditentukan dalam Pasal 49 yakni :
a.  Perkawinan; adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, yang berjumlah 21 masalah.  b.  waris; c.  Wasiat;  d. hibah; f. wakaf; g.  Zakat;  f.  Infaq” g.   Shadaqah; h. Istbat; dan i. Ekonomi syariah; adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi:  1.   Bank  syariah; 2.   Asuransi syariah; 3. ReAsuransi syariah; 4. Reksa dana syariah; 5. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; 6. Sekuritas syariah 7. Pembiayaan syariah. 8. Pegadaian syariah; 9.  Dana pensiun lembaga keuangan Syariah; 10 Bisnis syariah; dan lembaga keuangan mikro syariah,
Oleh karena itu peranan Hakim khususnya Peradilan  Agama dituntut kemampuannya dalam menemukan hukum, merumuskan hukum dan menerapkan hukum dalam praktek dilingkungan Lembaga Peradilan tatkala terjadi persengketaan masalah yang menjadi kompeten sesuai dengan Undang Undang tersebut diatas.
Sebagai pekerja intelektual para Hakim dalam menjalankan tugas/ profesinya perlu mendekatkan diri dengan dunia ilmu pengetahuan. Hakim harus bergaul dalam dunia  yang sama dengan kaun intektual yang biasa mengembangkan the professor’s law yang lazimnya lebih akrab dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktek orang biasa  membedakan pengertian hukum dewasa ini kedalam 3 macam yaitu : a) hukum  Negara, b) hukum pengacara c) hukum rakyat. Bahkan dapat pula membuat peta hukum modern kedalam 4 wilayah yakni :
Hukum Negara yang berada dalam wilayah fungsi legislative dan eksekutif
Hukum Hakim yang berada di Lembaga peradilan dan diterapkan oleh pejabat dilingkungan peradilan.
Ahli Hukum yang berada didunia ilmiah danperguruan tinggi
Hukum yang hidup dalam praktek tingkah laku masyarakat se hari hari, termasuk dalam dunia buniness yang dewasa ini bergerak sangat cepat dan dinamis. ( Jimly  dalam Mustofa, 2009, hal 140)
Dalam sejarah Islam keempat jenis hukum ini cenderung berjalan sendiri sendiri, terutama hukum ilmiah dan hukum rakyat disatu pihak dengan hukum peradilan dan hukum Negara dipihak lain. Didunia ilmiah dan praktek yang hidup dalam masyarakat muncul dinamika sendiri dengan diintroduksi praktek ifta (pemberi fatwa) dan istifa  (meminta fatwa) kepada para ahli (mufti). Adapun didunia peradilan (qadha) juga mempunyai dinamika sendiri sendiri. Hanya hukum perundang undangan Negara (qanun taqnin) saja yang kurang cukup berkembang dlam sejarah Islam.
Meskipun gagasan kodivikasi sudah sejak lama muncul di dunia Islam, tetapi ide kodivikasi itu baru dapat terlaksana melalui kodivikasi Al Majallah (1870 M) di Abad modern dizaman Bani Usmani di Turki. Akibat pengaruh Hukum Barat (Mustofa, 2009 hal 140) Kemudian Kodivikasi Al Majallah tersebut diterjemahkan menjadi Undang Undang Oleh Inggris. Berkenaan dengan itu maka perlu difikirkan bagaimana memanfatkan kecenderungan ilmiah dalam tradisi Sistem Hukum Islam untuk mengembangkan institusi Hukum Islam itu melalui peradilan, seperti dalam tradisi anglo- Saxon. Kedudukan dan peranan hakim dilingkungan peradilan Agama harus ditempatkan pada posisi yang utama untuk itu. Profesi hakim harus ditingkatkan menjadi intelektual bahkan mujahid.
Oleh karena itulah kecenderungan ilmiah dalam tradisi Hukum Islam perlu diarahkan secara bersamaan dengan usaha peningkatan tugas, intelektual para hakim dilingkungan Peradilan khususnya  Peradilan Agama. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan : Hakim dan Hakin Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Mahkamah Agung RI sesuai fungsinya  terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan Peradilan Agama, tepatlah bilamana mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materiel di Peradilan agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan mutuskan perkara, dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan. Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama  R.I telah mengeluarkan Keputusan bersama tersebut dalam nomor:  07/ mka/1985; dan nomor 25 tahun 1985 tertanggal 21 Maret 1985 tentang penujukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprodensi melakukan aktifitasnya dengan cara / melalui jalur : Pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan pengkajian Kitab Kitab; Wawancara dengan para Ulama ; Mengadakan lokakarya hasil nenelaahan dan pengkajian Kitab Kitab dan wawancara tersebut, juga melalui jalur yurisprudensi.
Dari Hasil penelitian Kitab Kitab Fiqih sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji 38 buah/ macam Ktab Fiqih yang dibagikan pada 7 Perguruan Tinggi IAIN. Disamping itu diambil pula hasil fatwa fatwa yang berkembang di Indonesia seperti : Majelis Ulama Indonesia ( MUI), Majelis Tarjih Muhammadiah, Nahdhatul Ulama ( NU) bahkan hasil Seminar Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Majalah Panji Masyarakat, dan sebagainya. Dengan demikian yang diteliti tidak hanya Kitab Kitab Fikih Syafii saja akan tetapi sudah dari Madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran Pembaru seperti buku/ Kitab Ibn Taimiyah. Akan tetapi patut disayangkan tidak turut disertakan Kitab Kitab kalangan Ulama Indonesia terkemuka misalnya Hasbi Ash Shiddiqi, Hazairin maupun A.Hasan yang membahas`berbagai masalah hukum Islam dan fatwanya kadang kadang menujukkan hal hal yang bersifat spesifik.
Wawancara dengan para Ulama dilaksanakan pada 10  Kota yang telah ditetapkan dengan 166 orang responden dari kalangan para ulama yang berwibawa dan dipertibangkan pula kepada kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya. Para Uama tersebut kemudian diwawancarai pada satu tempat dalam waktu bersamaan deberi kebebasan dan terbuka untuk mengutarakan pendapat dan dalil yang dianggap muktamad dan sarih.
Sedangkan pelaksanaan melalui jalur yurisprudensi dilakukan oleh Derektorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama terhadap putusan putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu :

HimpunanPutusan PA / PTA dalam 3 buku terbitan 1977 – 1971
Himpunan fatwa 3 buku , terbitan 1978 – 1984
Yurisprudensi PA  5 buku terbitan 1977 – 1984
Law Report 4 buku terbitan 1977 – 1992
Putusan putusan Peradilan Agama yang selama ini dijatuhkan dikaji dan dipilih mana yang diperlukan dan diterapkan.
Dalam jalur keempat dilakukan studi perbandingan ke Timur Tengah yakni ke Negara ; Maroko, Turki dan Mesir. Adapun bahan infomasi yang diperoleh adalah :
Sistem peradilan
Masuknya Syariah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
Sumbersumber hukum dan materiel yang menjadi pegangan/ terapan dibidang Akwalussyakhsiyah yang mengangkut kepentingan Muslim.
Setelah pengumpulan data diselesaikan kemudian dilanjut dengan pengolahan data dan Penyusunan draf Kompilasi Hukum Islam oleh suatu Tim Kemudian dilakukan berbagai seminar seminar maupun lokakarya
Setelah Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan, diterima oleh Para Alim Ulama dalam Loka karya di Jakarta tanggal 2 – 5 Februari 1988, maka Presiden RI mengeluarkan Intruksi Presiden nomor: 1 tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 yang meng Intruksikan kepada Menteri Agama RI untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan
Demikian pula Mahkamah Agung RI setelah keluarnya UU nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan undang undang nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka dalam merealisasi kewenangan baru peradilan Agama tersebut telah menerapkan beberapa kebijakan antara lain membentuk Hukum formil dan materiel  agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan mutuskan perkara ekonomi Syariah. Untuk itu Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah berdasar Surat Keputusan nomor KMA/097/SK/X/2006 tertanggal 20 Oktober 2006.
Untuk mencari kesatuan pola pikir dan pola tindak dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dilaksanakan berbagai Seminar dan Semilloka dengan pembicara para pakar Ilmu Ekonomi Syariah, baik dari Perguruan Tinggi, Majelis Ulama, Dewan Syariah Nasional Badan Arbitrase  Syariah Nasioanal dan Para Praktisi Perbankaan Syariah maupun Para Hakim baik dari Lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan praktisi Hukum. Untuk mencari format yang ideal dalam penysunan KHES  dilakukan pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan tentang hal hal yang berlaku pada Bank Indenesia terhadap Ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaannya.
Disamping itu diadakan kajian terhadap berbagai literature Kitab Fikih klasik dan leteratur Ekonomi kontemporer, baik yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi Syriah dan konvensional baik dalam maupun dari luar Negari. Bahkan juga dilakukan studi banding ke Pusat kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyesesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur.
Setelah melalui penelitian yang panjang dan draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang terdiri atas VII BAB dengan 790 Pasal dianggap sempurna maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2 tahun 2008 tertanggal 10 September 2008, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: Hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dengan tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tersebut  menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung  nomor: 2 tahun 2008 tersebut.
Semarang,   26-04-2011

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, 2008, Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
Abdurrouf, 1970, Al Qur’an dan Ilmu Hukum, Bulan Bintang, Jakarta.
Achid Masduki, H , 1981, Peradilan Dalam Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia, II, Yogyakarta.
Ade Maman Suherman,  2008, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Raja Grafinda Persada, Jakarta. ISBN: 979-3654-09-0.
Anwar  Harjono 1981, Hukum Islam  I, BPHN, Jakarta,
Anwar Haryono, 1968,  Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan, Bulan Bintang, Jakarta
Apeldorn, Van, l975; Inleiding tot de studi van het Nederlandse recht, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
Asaf, Fyzee, AA. 1959,  Arifin Bey (Penterjemah),  Outlines of Muhammadan Law, Pokok Pokok Hukum Islam I, Tinta mas, Jakarta.
Azhary  Thahir,  Muhammad, 2007, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada  Media Group, Jakarta.
Azhary Thahir Muhammad, 2003, Bunga Rampai Hukum Islam, IND- HILL, Jakarta
Barda Nawawi Arief, 2002, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta
Coulson, Noel, J,  Hamid Ahmad (Penterjemah), 1964,  The History Of Islamic Law, Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah, P3M, Jakarta.
Cruz, Peter, de, 2010,  Perbandingan Sistem Hukum, Common Law , Civil Law, Dan Socialist,  Nusa Media, Bandung, ISBN: 978-979-1305-34-1.
Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2006, Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana FilsafatHukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ISBN: 979-605211-3
Daud Ali, Muhammad, 2007, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta
Deliar Noer, 1979, hal 20 ,  Daud, 2007, hal 226 diktat hal 6).
Eddi Rudiana Arief dkk, 1991, Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
Fiscer, 1953,hal 9).  Diktat hal  6.
Gani Abdullah 1987 hal 89 dalam Daud, 2007  hal. 223 Diktat hal 6)
Hamka (1970, hal.10 Diktat halaman 6
Hanafi, A, 1974 Usul Fiqh, Wijaya, Jakarta,
Hanafi, A , 1970,  Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam,  Bulan Bintang, Jakarta,I
Hazairin, 1974, Tujuh Serangkai Tentang  Hukum, Tintamas, Jakarta.
Hazairin, 1982, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur”an dan Haditsh. Jakarta
Indonesia, Departemen Agama, 1967,  Al Qur’an Dan Terjemahannya,Yayasan    Penyelengara  Penterjemahan/Penafsir Al Qur’an, Jakarta II,
Jafizham,  Tengku, 1964, Pengantar   Hukum  Islam,  Mestika, Medan
Kan Van J dan Beekhuis JH,  Maskoeki Moh ( penterjemah), 1965, Inleiding Tot Rechtswetenschap , Pengantar Ilmu Hukum, PT Pembangunan Jakarta.
Lili  Rasjidi, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung.
Mahmoud Syaltout, Syeih,  Bustami,A.Gani, Prof Johar Bahry L.I.S (alih  bahasa), 1970, 1976 Al Islam Aqidah Wa Syari’ah – Islam dan Sebagai Aqidah Dan Syari’ah,  Bulan Bintang, Jakarta,
Masjfuk  Zuhdi,  1987, Pengantar Hukum  Syariah, Haji Mas Agung, Jakartta.
Mawardi Muzamil, Muhammad, 2001   Azas  Azas  Hukum Islam, Fakultass Hukum  Undip, Semarang.
Muchtar Na’im, 1968, hal 241  Daud hal 226  diktat hal 6).
Mukhtar Yahya, & Fatchur Rahman, 1979, Dasar Dasar Pembinaan Hukum – Fiqh Islamy , I, Sa’adah Putra, Jakarta,
Mustofa dan Wahid, Abdul, 2009, Hukum Islam Kontemporer, Sinar Grafika, Jakarta.
Nasrun, 1957, hal 23-29).
Peter  Mahmud Marzuki,,  2008, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada  Media Group, Jakarta.
Poerwadarminta, 1966, Kamus Bahasa Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta)
Ramadan, 1970
Rasyidi, M, 1971, Keutamaan   Hukum   Islam,   Bulan Bintang, Jakarta
Rasyidi, M, 1976, Hukum Islam  Dan  Pelaksanaan Dalam Sejarah, Bulan Bintang, Jakarta.
Sardjono, H.R, 1991, Bunga Rampai Hukum Perdata, IND- HILL, Jakarta.
Satjipto Rahardjo,   2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sayuti Talib , 1982,  Hukum  Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, UI Press, II, Yogyakarta
Sayuti Thalib,  1982, Receptio A Contrrio (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam) Bina Aksara, Jakarta.
Siddik, Abdullah,1982,  Asas Asas Hukum Islam, Wijaya, Jakarta,  WIA, 22
Sobhi Mahmassani, Sudjono,Ahmad ( alih bahasa) , 1977, Fahsafatut Tasyri’ Fil Islam Muqoddimatun Fi Dirosatisy Syari’  atil Islamiyati  ‘ala dhau’I madzhabiha (Mukhtalifati Wa Dhau-il Qowa-ni-nil, Haditsati,  Filsafat  Hukum   Dalam Islam,   Al Ma’arif, Bandung.
Soerjono Soekanto, & Solema b Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1978, Pembahasan terhadap Prasaran Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Badan Peradilan Agama Departemen Agama, Jakarta.
Sudikno Martokusumo, 2001, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Sunaryati Hartono,  1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.
Syalabi, Ahmad, Badjerei ( Alih bahasa) , 1964, Tarich At Tasyri’ Al Islami,  Sejarah Pembinaan Hukum Islam,  Jayamurni, Jakarta
Utrecht,  1953 ,  Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia, Indonesia, Jakarta,
Yusuf Musa, Muhammad, Abdul Kahar Muzakkir ( alih bahasa ), 1954,   Al  Madchal  li  Dirasatil   Fiqhil Islami, Pengantar Untuk Mempelajari Syari’ah Islamiyah,  Indah,Yogyakarta
Zain Jambek, M, 1966  Kuliah  Islam,  Tintamas,  Jakarta

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

At last you are here. Be bold. Sieze the moment. Be the first to take the opportunity to post a comment here.

We have beeen waiting for you to arrive here to provide your feedback. Now that you are here, go ahead and post a quick note. We would appreciate it.

Add Your Comment, Feedback or Opinion Here

Your email is safe here. It will not be published or shared. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>